TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Budiman Sudjatmiko, menyatakan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut dua itu serius mengimplementasikan program makan siang dan susu gratis.
"Kami serius. Karena itu program ini memerlukan perencanaan yang matang sejak jauh hari, dan kami sudah mulai bekerja untuk itu," kata Budiman dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu, 17 Februari 2024.
Budiman menjelaskan, keseriusan itu ditunjukkan dengan melakukan proyek percontohan atau pilot project makan siang gratis di beberapa tempat, salah satunya di Sukabumi, Jawa Barat.
Di sana, TKN mengandalkan satu dapur di sebuah rumah makan untuk melayani 16 siswa di setiap sekolah. Adapun total siswa yang mendapatkan susu dan makan siang gratis dalam proyek percontohan tersebut sebanyak 3.500 orang.
Ia tak membantah bahwa pelaksanaan program itu tidak mudah. Pasalnya, program tersebut butuh bahan pangan dan tenaga sumber daya manusia (SDM) yang banyak untuk diberlakukan secara nasional.
Meski begitu, dia yakin program itu dapat berdampak positif pada perbaikan gizi SDM dan perputaran ekonomi di tingkat usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). "Potensi penerima manfaatnya hingga 82,9 juta anak sekolah se-Indonesia, maka program ini akan menjadi sangat masif dan berdampak positif bagi banyak sektor di Indonesia."
Oleh karena banyak memberikan dampak positif itu pula, Budiman memastikan program tersebut bakal tetap dijalankan setelah pasangan calon Prabowo-Gibran dinyatakan memenangi Pilpres 2024 dan dilantik pada Oktober mendatang.
Direktur Institute for Demographic and Poverty Studies Yusuf Wibisono sebelumnya mengatakan program pemberian makan siang dan susu gratis yang dijanjikan Prabowo dan Gibran itu akan membebani anggaran secara sangat signifikan. Ia memperkirakan program itu akan membutuhkan dukungan anggaran hingga Rp 400 triliun per tahun.
"Anggaran ini sangat fantastis dibandingkan dengan anggaran percepatan penurunan stunting yang rata-rata dalam 3 tahun terakhir hanya di kisaran Rp 30 triliun per tahun," ujar Yusuf saat dihubungi Tempo, Kamis, 18 Januari 2024.
Ia menilai anggaran sebesar Rp 400 triliun akan jauh lebih bermanfaat dan efektif untuk menanggulangi stunting jika program menjadikan daerah sebagai ujung tombak dalam intervensi gizi. Sebab ada perbedaan sifat dan tingkat permasalahan stunting antar daerah. Sehingga, ia mendorong agar pemerintah dapat memperkuat kapasitas sistem kesehatan daerah terutama puskesmas.
Tak hanya itu, Yusuf menekankan bahwa akar permasalah stunting di Indonesia banyak berkaitan dengan kemiskinan dan lonjakan harga pangan. Hal ini berimplikasi pada ketidakmampuan individu untuk memenuhi kebutuhan kalori, gizi, dan nutrisi pada tingkat minimal. Masalah stunting juga diperparah dengan perilaku konsumsi pangan yang tidak sehat, termasuk gaya hidup yang salah.
Yusuf pun mendorong pemerintah selanjutnya memperkuat kebijakan pangan murah, terutama pangan tinggi protein berbasis sumberdaya lokal untuk menurunkan prevalensi stunting. Ditambah program yang dapat mengubah perilaku dan gaya hidup keluarga penderita stunting, seperti menurunkan konsumsi rokok, terutama konsumsi rokok oleh masyarakat miskin.
ANTARA | RIANI SANUSI PUTRI
Pilihan Editor: Terpopuler: Makan Siang Gratis Bisa Berujung Utang Luar Negeri, Jadwal dan Cara Pendaftaran CPNS 2024
