Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Prabowo-Gibran Unggul di Hitung Cepat, Pengusaha Masih Menunggu Kabinet dan Oposisi

image-gnews
Calon presiden Indonesia nomor urut 01, Anies Baswedan (kiri) didampingi moderator Gita Wirjawan saat menyampaikan paparan dalam acara Dialog APINDO Capres 2024 dengan tajuk
Calon presiden Indonesia nomor urut 01, Anies Baswedan (kiri) didampingi moderator Gita Wirjawan saat menyampaikan paparan dalam acara Dialog APINDO Capres 2024 dengan tajuk "Roadmap Perekonomian Indonesia 2024-2029" di Menara Bank Mega, Jakarta, Senin, 11 Desember 2023. Dialog bersama Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) tersebut digelar untuk memberikan kesempatan kepada Capres menyampaikan gambaran kepada para pengusaha terkait masa depan ekonomi Indonesia. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Bidang Investasi Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Pandu Syahrir, menyebut, pengusaha masih akan tetap menunggu (wait and see) mengenai hasil Pemilu 2024. Menurut dia, komposisi kabinet baru dan menteri ekonomi akan menjadi pertimbangan bagi pengusaha untuk melakukan investasi.

"Pengusaha masih menunggu kepastian posisi investasi untuk bisa business as usual lagi. Saya pikir pengusaha masih wait and see mengenai Pemilu ini," ujar Pandu dalam keterangannya kepada Tempo pada Sabtu, 17 Februari 2024.

Meski demikian, keponakan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan tersebut mengklaim, hasil perhitungan sementara Pemilu 2024 cukup memberikan dampak positif pada pasar. Menurut Pandu, pasar antusias pada hasil Pemilu. hal itu terlihat dari pasar modal yang dua hari terakhir naik cukup besar. 

Pandu juga mengatakan, sosok menteri ekonomi menjadi pertimbangan penting bagi pengusaha. Menurut dia, pengusaha berharap agar menteri-menteri ekonomi yang baru nantinya seorang yang profesional, teknokrat, dan bisa memberi kenyamanan pada pasar. Salah satu bentuk memberi kenyamanan itu adalah memastikan kestabilan rupiah.

"Kalau rupiah stabil, tentu itu sangat baik," ujar Wakil Bendahara Umum Tim Kemenangan Nasional (TKN) Prabowo-Gibran tersebut.

Tak hanya itu, Pandu juga menyebut, pengusaha berharap adanya keberlanjutan dan penyempurnaan dari program pemerintah yang ada saat ini. Program yang harus dilanjutkan utamanya yaitu pertumbuhan ekonomi yang kuat dan merata serta penanganan kemiskinan di Indonesia.

"Juga peningkatan investasi yang ada di kesehatan, pendidikan, dan lingkungan hidup," kata Pandu.  

Adapun Ekonom sekaligus Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan Pemilu satu putaran tidak menjamin kelancaran invetasi tahun ini. Menurutnya, investor akan tetap wait and see hingga ada kepastian kabinet pemerintahan baru.

"Pertanyaan seperti apakah Sri Mulyani akan dilanjutkan, siapa pengganti menteri-menteri di pos ekonomi, apakah diisi profesional atau politisi, itu lebih menentukan ketimbang sekadar Pemilu satu atau dua putaran," kata Bhima kepada Tempo, Kamis, 15 Februari 2024.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

hima menuturkan, kebijakan ekonomi pemerintah akan menjadi pertimbangan para investor, terutama bagi investor yang akan masuk ke sektor yang sensitif terhadap perubahan regulasi. Sebagai contoh, sektor pertambangan atau minyak dan gas.

"Mereka akan melihat siapa menteri energi dan sumber daya mineral (Menteri ESDM)-nya," kata Bhima.

Bhima pun menilai target investasi Rp 1.650 triliun pada tahun ini akan sulit tercapai. Kalaupun Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka (Prabowo-Gibran) yang sementara ini unggul di quick count terpilih secara resmi, ada faktor lain yang menghambat investasi. Salah satunya, tanda tanya soal legitimasi kebijakan dan potensi pertentangan dari parlemen.

"Sebab dari quick count kan partai oposisi, partai yang beda koalisi dengan Prabowo, suaranya cukup besar (PDIP)," kata Bhima.

Menurut Bhima, kondisi itu menjadi kekhawatiran tersendiri bagi investor. Ia berujar, parlemen bisa saja menggagalkan kebijakan pemerintah ke depan.

"Jadi, bukan berarti Pemilu satu putaran tidak membuat investor wait and see," katanya.

YOHANES MAHARSO | RIRI RAHAYU

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Revisi UU Kementerian Negara, Baleg DPR Singgung Soal Efektivitas Pemerintahan

7 jam lalu

Wakil Ketua Bappilu DPP PPP Achmad Baidowi saat memberikan keterangan di Djakarta Theater, Jakarta, Sabtu, 30 Desember 2023. ANTARA/Rio Feisal
Revisi UU Kementerian Negara, Baleg DPR Singgung Soal Efektivitas Pemerintahan

Fraksi PDIP mengusulkan agar diksi efisien dijabarkan dalam perubahan UU Kementerian Negara.


Faisal Basri Bocorkan Kandidat Menteri Keuangan Kabinet Prabowo-Gibran, Siapa Paling Kuat?

8 jam lalu

Ekonom Faisal Basri dalam diskusi Ngobrol @Tempo bertajuk
Faisal Basri Bocorkan Kandidat Menteri Keuangan Kabinet Prabowo-Gibran, Siapa Paling Kuat?

Sejumlah nama besar masuk dalam bursa calon menteri keuangan untuk kabinet Prabowo-Gibran. Dua sosok dinilai cukup kuat


Faisal Basri Prediksi Dua Pos Anggaran yang Bakal Dialihkan untuk Program Makan Siang Gratis

11 jam lalu

Faisal Basri diwawancara di Gedung Tempo Media Jakarta, 4 Maret 2024. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Faisal Basri Prediksi Dua Pos Anggaran yang Bakal Dialihkan untuk Program Makan Siang Gratis

Ekonom senior Faisal Basri memprediksi dua sumber anggaran yang kemungkinan dapat dialihkan untuk mendanai makan siang gratis


Rekam Jejak Juri Ardiantoro yang Ditunjuk Jokowi Jadi Stafsus Presiden, Selain Grace Natalie

18 jam lalu

Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Juri Ardiantoro menyampaikan sambutan saat deklarasi dukungan oleh Penjahit di Kediaman Prabowo, Kertanegara 4, Jakarta, Ahad, 14 Januari 2024. Penjahit yang tergabung dalam Penjahit Indonesia Raya (PIR) mendeklarasikan dukungan kepada pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
Rekam Jejak Juri Ardiantoro yang Ditunjuk Jokowi Jadi Stafsus Presiden, Selain Grace Natalie

Selain Grace Natalie, Jokowi juga menunjuk Juri Ardiantoro sebagai stafsus presiden. Berikut rekam jejak Juri.


Kementerian Luar Negeri Rusia Mengutuk Upaya Pembunuhan Perdana Menteri Slovakia dan Doakan Lekas Sembuh

19 jam lalu

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova, dalam acara jumpa pers di Moskow, 6 Oktober 2015. (Photo: Reuters/Maxim Shemetov/Files)
Kementerian Luar Negeri Rusia Mengutuk Upaya Pembunuhan Perdana Menteri Slovakia dan Doakan Lekas Sembuh

Kementerian Luar Negeri Rusia dengan keras mengutuk serangan pada perdana menteri Slovakia dan mendoakan agar Robert Fico lekas bugar


Politikus PDIP Soroti Masalah Efisiensi Pemerintahan saat Bahas Revisi UU Kementerian Negara

1 hari lalu

Anggota DPR RI Sturman Panjaitan. ANTARA/Handout/aa.
Politikus PDIP Soroti Masalah Efisiensi Pemerintahan saat Bahas Revisi UU Kementerian Negara

Sturman Panjaitan, menyoroti soali efisiensi pemerintahan ke depan dalam pembahasan revisi UU Kementerian Negara


Enam PSN Sektor Transportasi Tak Selesai Tahun Ini, Diteruskan ke Pemerintahan Prabowo-Gibran

1 hari lalu

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi saat menyampaikan kuliah umum saat Dies Natalis I Politeknik Tempo, Sabtu 26 Februari 2022. (Foto tangkapan layar)
Enam PSN Sektor Transportasi Tak Selesai Tahun Ini, Diteruskan ke Pemerintahan Prabowo-Gibran

Menhub Budi Karya Sumadi mengungkapkan ada sejumlah Proyek Strategis Nasional atau PSN sektor transportasi yang belum bisa diselesaikan tahun ini.


Berita Terkini: Kritik Jatam Terhadap Rencana Bagi-Bagi IUP untuk Ormas sampai TKN Prabowo-Gibran Evaluasi Rencana Menaikkan PPN Sampai 12 Persen

2 hari lalu

Aktivis Jaringan Advokasi Tambang (JATAM), menunjukkan bukti surat terima laporan ke Direktorat Pelayanan laporan dan Pengaduan Masyarakat KPK, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Selasa, 19 Maret 2024. JATAM melaporkan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Bahlil Lahadalia terkait dugaan tindak pidana korupsi keputusan pencabutan ribuan Ijin Usaha Pertambangan dan menerbitkan kembali IUP dan Hak Usaha Guna perkebunan kelapa sawit dari 2021 - 2023. TEMPO/Imam Sukamto
Berita Terkini: Kritik Jatam Terhadap Rencana Bagi-Bagi IUP untuk Ormas sampai TKN Prabowo-Gibran Evaluasi Rencana Menaikkan PPN Sampai 12 Persen

Berita-berita terkini ekonomi dan bisnis hingga Selasa sore, 14 Mei 2024


TKN Prabowo-Gibran Siapkan Strategi Kerek Rasio Pajak, Perlu Evaluasi Rencana Kenaikan PPN 12 Persen

2 hari lalu

Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih 2024 Gibran Rakabuming Raka saat menghadiri acara halalbihalal dan silaturahmi di Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) di Seven, Jakarta Pusat, Minggu, 28 April 2024. Dalam acara tersebut juga dihadiri oleh sejumlah pejabat seperti, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, Menkominfo Budi Arie Setiadi, Menteri Investasi Bhlil Lahadalia hingga kedubes Arab Saudi. TEMPO/ Febri Angga Palguna
TKN Prabowo-Gibran Siapkan Strategi Kerek Rasio Pajak, Perlu Evaluasi Rencana Kenaikan PPN 12 Persen

TKN Prabowo-Gibran tengah kaji kenaikan PPN menjadi 12 persen, apakah memberi manfaat atau kerugian netto terhadap perekonomian?


Wacana Nomenklatur Baru Kabinet Prabowo-Gibran untuk Tambah Jumlah Menteri, Bagaimana Aturannya?

2 hari lalu

Para pucuk pimpinan partai anggota Koalisi Indonesia Maju usai menggelar pertemuan di kediaman calon presiden Prabowo Subianto, pada Jumat, 13 Oktober 2023. TEMPO/ ADIL AL HASAN
Wacana Nomenklatur Baru Kabinet Prabowo-Gibran untuk Tambah Jumlah Menteri, Bagaimana Aturannya?

Kabinet Prabowo-Gibran ditengarai akan gemuk, untuk mengubah aturan jumlah menteri harus ada nomenklatur baru. Bagaimana aturannya?