TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Departemen dan Advokasi Wahana Lingkungan Hidup Sulawesi Tengah (Walhi Sulteng) Aulia Hakim menyebut potensi kemenangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, sebagai ancaman terhadap lingkungan. Sebab menurut dia Prabowo-Gibran bakal melanjutkan model penghiliran atau hilirisasi nikel Presiden Joko Widodo. Prabowo-Gibran diketahui unggul berdasarkan hitung cepat di sejumlah survey dan real count Komisi Pemilihan Umum (KPU).
"Kemenangan 02, saya pikir akan menambah ancaman dan derita rakyat, serta menambah kerusakan lingkungan," kata Aulia ketika dihubungi Tempo pada Jumat, 16 Februari 2024.
Menurut Aulia kebijakan penghiliran era Prabowo nanti tidak akan jauh berbeda dengan era Presiden Jokowi. Ia menilai, pengiliran nikel saat ini tidak mementingkan kedaulatan rakyat.
"Pasti mereka membuka kran investasi makin luas untuk modal asing. Kami masih meyakini seluruh aktivitas yang menggantungkan investasi Cina atau modal luar tidak berdampak pada warga Sulteng," ujar dia.
Walhi Sulteng juga menyoroti, Prabowo-Gibran tidak membawa gagasan keberlanjutan lingkungan. Ia menilai Prabowo-Gibran masih menempatkan industri dan modal pembangunan di level atas.
"Padahal, lingkungan harusnya paling atas, sebelum bicara produksi," kata dia.
Komisi Pemilihan Umum telah menyelenggarakan Pemilu 2024 pada Rabu, 14 Februari 2024. Sementara ini, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka memimpin berdasarkan hitung cepat dengan perolehan 59,17 persen. Unggul jauh dari Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (24,79%), dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD (16,05 persen). Data ini berasal dari hitung cepat kerja sama Tempo dengan lembaga survei Kedai Kopi.
Sebelumnya, selama masa kampanye, Prabowo-Gibran beberapa kali menyatakan bakal melanjutkan program penghiliran Presiden Jokowi. Penghiliran diperlukan karena Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah, terutama nikel.
Akan tetapi, penghiliran nikel menuai banyak kritik. Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Andry Satrio Nugroho misalnya menyebut penghiliran nikel yang dijalankan pemerintaah saat ini sebagai ekosida. Akibatnya, terjadi kerusakan lingkungan, kecelakaan kerja, hingga masalah dominasi tenaga kerja asing. Penghiliran nikel menuru Andry juga berdampak buruk pada kehidupan masyarakat.
"Petani mengalami kesulitan panen karena wilayahnya sudah terkena sedimentasi limbah. Nelayan juga hasil tangkapannya turun," kata Andry.
Walhasil, meski pemerintah menggembor-gemborkan dampak hilirisasi ke perekonomian, menurut Andry bukan masyarakat di kawasan hilirisasi yang merasakannya. Sebaliknya, masyarakat justru kehilangan pekerjaan tradisional dan berdampak pada kesejahterannya. Bahkan, kata Andry, prevalensi stunting di kawasan nikel masih tinggi.
"Persoalan sosial-lingkungan justru banyak di wilayah hilirisasi, pertambangan, wilayah investasi," ujar Andry. "Ini mencerminkan investasi yang masuk ke kita hanya fokus pada kuantitas, bukan kualitas."
RIRI RAHAYU | ADINDA JASMINE PRASETYO
Pilihan Editor: Ingat, Ini 8 Janji Prabowo-Gibran yang Unggul Versi Quick Count Pilpres 2024
