Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Asosiasi Sebut Omzet UMKM Tak Terlalu Banyak di Pemilu 2024

image-gnews
Pekerja menyelesaikan pembuatan kaos kampanye di usaha konveksi Sinergi Adv Nusantara di Srengseng Sawah, Jakarta,  Selasa, 31 Oktober 2023. Menjelang kampanye Pemilu legislatif dan kampanye pemilihan presiden pada Pemilu 2024, pesanan kaos kampanye naik hingga 400 persen. TEMPO/Tony Hartawan
Pekerja menyelesaikan pembuatan kaos kampanye di usaha konveksi Sinergi Adv Nusantara di Srengseng Sawah, Jakarta, Selasa, 31 Oktober 2023. Menjelang kampanye Pemilu legislatif dan kampanye pemilihan presiden pada Pemilu 2024, pesanan kaos kampanye naik hingga 400 persen. TEMPO/Tony Hartawan
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Asosiasi Industri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Indonesia atau Akumandiri buka suara soal dampak ekonomi Pemilihan Umum alias Pemilu 2024 kepada pelaku UMKM.

"Sebenarnya pada Pemilu sebelumnya, UMKM lebih banyak mendapatkan cuan dibandingkan Pemilu kali ini," kata Ketua Umum Akumandiri Hermawati Setyorinny saat dihubungi Tempo pada Kamis, 15 Februari 2024.

Hermawati mencontohkan, 9 dari 10 UMKM mendapatkan orderan dari Pemilu sebelumnya. Selain itu, kata dia, para UMKM tersebut juga mendapatkan kenaikan signifikan hingga dua kali lipat.

"Tapi kalau sekarang, yang dapat mungkin hanya 1 dari 10 UMKM dan itu (kenaikan omzet) pun enggak banyak," ucap Hermawati.

Ihwalnya, dia menduga, ada calon presiden dan calon wakil presiden di Pemilu 2024 yang memesan atribut kampanye di kolega masing-masing, bahkan di luar negeri alias impor. Misalnya, untuk kaos.

"Dia enggak mungkin pesan di dalam negeri karena jumlahnya masif, jumlahnya besar sekali," ujar Hermawati.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Selain itu, dia melihat ada pergeseran pola kampanye menjadi ke digital, sehingga UMKM tak terlalu mendapatkan berkah dari gelaran kampanye kali ini.

Sebelumnya pada 5 Februari 2024, Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI) Budi Frensidy mengatakan pengeluaran Pemilu di kuartal IV 2023 masih rendah.

"Para calon masih menahan budget pada potensi terjadinya putaran kedua dan berubahnya trend kampanye dark konvensional ke digital," kata Budi kepada Tempo.

Hal ini, ujar dia, tercermin dari lemahnya pertumbuhan jumlah uang beredar M2. Menurut Budi, jumlah uang beredar tidak sebanyak periode kampanye tahun-tahun sebelumnya.

Pilihan Editor: Prabowo - Gibran Menang versi Quick Count, Siap-siap Tagih Janji Makan Siang dan Susu Gratis

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Kunjungi Expo Dekranasda, Iriana Joko Widodo Belanja di UMKM Mitra Binaan Pertamina

11 jam lalu

Kunjungi Expo Dekranasda, Iriana Joko Widodo Belanja di UMKM Mitra Binaan Pertamina

Iriana tampak singgah ke stan UMKM mitra binaan Pertamina lalu membeli batik dan gelang.


Airlangga Sebut Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Besar dan Menengah Tetap Berlaku Oktober 2024

22 jam lalu

Pelaku usahaindustri kecil dan menengah menerima Sertifikat Halal di Bale Asri Pusdai Jabar, Bandung, Jawa Barat, Rabu, 20 September 2017. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jabar membagikan 750 sertifikat halal bagi pelaku usaha di 27 kabupaten dan kota guna mendorong kesadaran mereka akan pentingnya sertifikasi dan standardisasi produk dalam era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). ANTARA FOTO/Agus Bebeng
Airlangga Sebut Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Besar dan Menengah Tetap Berlaku Oktober 2024

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa usaha menengah dan besar tetap harus membereskan kebijakan sertifikasi halal paling lambat 17 Oktober 2024.


Respons Mendagri Tito Karnavian Soal Perlunya Sistem Pemilu Dievaluasi

1 hari lalu

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan pendapat dan pandangan pemerintah saat mengikuti rapat kerja dengan Badan legislasi DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 13 Maret 2024. Rapat tersebut membahas kelanjutan Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) dan pembahasan akan dilanjut di tingkat panitia kerja (Panja) mulai besok serta menargetkan disahkan pada 4 April 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
Respons Mendagri Tito Karnavian Soal Perlunya Sistem Pemilu Dievaluasi

Mendagri mengatakan perbaikan sistem pemilu melalui RUU jangan sampai bersifat kejar tayang.


Garuda Indonesia Mempermudah Penumpang Beli Oleh-oleh Produk UMKM

1 hari lalu

Direktur Utama Garuda Indonesia Tbk Irfan Setiaputra. [Tempo/Eka Yudha Saputra]
Garuda Indonesia Mempermudah Penumpang Beli Oleh-oleh Produk UMKM

Maskapai Garuda Indonesia meluncurkan program 'Garuda Indonesia Oleh-Oleh' untuk mempromosikan produk UMKM


4 Alasan Komisi II DPR Sebut Sistem Pemilu Harus Dievaluasi

1 hari lalu

Penyelenggaraan rapat kerja di ruang rapat Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta. ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi
4 Alasan Komisi II DPR Sebut Sistem Pemilu Harus Dievaluasi

KPU menyatakan siap memberikan masukan perihal revisi Undang-Undang Pemilu.


Ramai-ramai Tolak Usulan Money Politics Dilegalkan Saat Pemilu

1 hari lalu

Warga menunjukan tulisan penolakan politik uang saat Bawaslu On Car Free Day pada Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) di depan gedung Bawaslu, Jakarta, Minggu 28 Maret 2024. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak
Ramai-ramai Tolak Usulan Money Politics Dilegalkan Saat Pemilu

ICW menganggap usulan melegalkan money politics saat pemilu tidak pantas dan sangat tidak menunjukkan integritas.


PKS Tanggapi Usulan Legalkan Money Politics di Pemilu: Justru Harus Diperangi

1 hari lalu

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Mardani Ali Sera di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (14/3/2024). ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi.
PKS Tanggapi Usulan Legalkan Money Politics di Pemilu: Justru Harus Diperangi

Fraksi PKS menyebut money politics dalam pemilu harusnya diperangi jangan justru dilegalkan


Anggota DPR Usul Money Politics Dilegalkan, ICW: Logika Berpikirnya Berbahaya

1 hari lalu

Indonesia Corruption Watch atau ICW mengungkapkan Partai Politik harus transparansi mengenai sumber dana kampanye. Hal itu dikatakan oleh Anggota ICW Seira Tamara pada Selasa, 17 Januari 2024.
Anggota DPR Usul Money Politics Dilegalkan, ICW: Logika Berpikirnya Berbahaya

Indonesia Corruption Watch menanggapi usulan anggota DPR dari Fraksi PDIP yang meminta money politics dilegalkan saat pemilu.


PAN Tolak Usulan Money Politics Dilegalkan saat Pemilu

1 hari lalu

Viva Yoga Muladi (tengah). TEMPO/Dasril Roszandi
PAN Tolak Usulan Money Politics Dilegalkan saat Pemilu

PAN menentang usulan anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDIP, Hugua, yang meminta money politics dilegalkan selama pemilu.


Iriana Jokowi Buka Acara HUT Dekranas di Solo, Pameran UMKM Hadirkan 257 Stan Produk Karya Pengrajin Indonesia

1 hari lalu

Ibu Negara Iriana Jokowi (tiga dari kiri) memotong tumpeng saat syukuran HUT ke-44 Dewan Kerajinan Nasional dan pembukaan Dekranas Expo 2024 di Kota Solo, Jawa Tengah, Rabu, 15 Mei 2024. Foto: Istimewa
Iriana Jokowi Buka Acara HUT Dekranas di Solo, Pameran UMKM Hadirkan 257 Stan Produk Karya Pengrajin Indonesia

Ibu Negara Iriana Jokowi memuji kecantikan para srikandi Indonesia yang hadir dengan mengenakan busana khas daerah masing-masing.