TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Investasi sekaligus Kepala Badan Koordinasi Penananam Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menyebut film dokumenter "Dirty Vote" yang menarasikan dugaan kecurangan pada Pemilihan Umum 2024 adalah produk halusinasi.
“Halusinasi itu. Nama gue ada di situ, ya? Saya nggak nonton, ya,” kata Bahlil setelah menggunakan hak suaranya di TPS 04 Duren Tiga, Jakarta Selatan, Rabu, 14 Februari 2024.
Bahlil menyebutkan para pemeran yang terlibat di dalam film tersebut sudah memiliki preferensi ke salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden. Ia juga menyoroti perilisan film tersebut yang dilakukan pada masa tenang. “Kok dibuat kayak gitu. Itu black campaign (kampanye hitam)."
Adapun film dokumenter "Dirty Vote" dirilis pada 11 Februari 2024 oleh rumah produksi WatchDoc di platform YouTube. Film tersebut menampilkan tiga pakar hukum tata negara, yaitu Zainal Arifin Mochtar dari Universitas Gadjah Mada, Feri Amsari dari Universitas Andalas, dan Bivitri Susanti dari Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera.
Tiga pakar itu secara bergantian dan bersama-sama menjelaskan rentetan peristiwa yang diyakini bagian dari kecurangan pemilu. Mereka juga mengkritik Bawaslu yang dinilai tidak tegas dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelanggaran pemilu.
Sementara itu, Dandhy Dwi Laksono sebagai sutradara "Dirty Vote" menyebut film itu bentuk edukasi untuk masyarakat yang pada 14 Februari 2024 menggunakan hak pilihnya pada pemilu. "Ada saatnya kita menjadi pendukung capres-cawapres, tetapi hari ini saya ingin mengajak setiap orang untuk menonton film ini sebagai warga negara," ucapnya.
Dalam waktu kurang lebih lima jam setelah siar di YouTube, film itu saat ini telah dilihat 355.831 orang dan dan disukai oleh 51.294 pengguna YouTube. Sementara hingga Selasa, 13 Februari 2024, pukul 19.00 WIB, film tersebut telah disaksikan sekitar 7,5 juta penonton.
Adapun anggota Bawaslu Lolly Suhenty menyatakan kritik dari film dokumenter tersebut sebagai bagian refleksi dan evaluasi. "Tetapi dalam konteks kinerja Bawaslu, maka kami tentu saja siap mempertanggungjawabkan seluruh kinerja yang sudah dilakukan dalam konteks penanganan pelanggaran yang kemudian dibidik dalam film itu," ujarnya.
ANTARA
Pilihan Editor: Faisal Basri Ajak Ekonom Bujuk Sri Mulyani Mundur dari Kabinet Jokowi
