TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komunitas Industri Beras Rakyat (KIBAR) Syaiful Bahari menyoroti kebijakan pemerintah untuk memberhentikan sementara penyaluran bantuan pangan beras menjelang hari pemungutan suara. Menurut Syaiful, alih-alih untuk menghentikan polemik bantuan sosial atau bansos, pemberhentian itu bisa jadi dikarenakan persediaan beras Bulog yang memang menipis.
"Dihentikannya bansos menjelang pemilu, apakah memang untuk menghentikan polemik bansos, atau memang berasnya sudah tidak ada? Inilah yang dapat menjelaskan sampai hari ini harga malah semakin naik," ujar Syaiful dalam keterangannya kepada Tempo pada Jumat, 9 Februari 2024.
Adapun penyaluran bansos dihentikan sementara mulai dari 11 sampai 14 Februari 2024. Badan Pangan Nasional (Bapanas) bantuan pangan beras akan kembali disalurkan setelah pemungutan suara. Ia menyatakan langkah ini untuk meminimalisir indikasi sinyal-sinyal politisasi bansos.
Sebelumnya, pemerintah mengklaim penyaluran bansos dapat menekan inflasi pangan atau volatile food. Pemerintah kemudian meningkatkan anggaran bansos menjadi Rp 496,8 triliun. Jumlah ini tercatat naik 13,1 persen jika dibandingkan tahun sebelumnya, yakni Rp 439,1 triliun.
Sementara itu, Syaiful juga menyoroti beras impor yang seharusnya dapat membanjiri beras di pasar-pasar untuk menurunkan harga beras. Sayangnya, menurut dia, beras impor yang telah didatangkan lebih digunakan untuk kepentingan pencitraan politik jelang Pemilu. "Padahal, pembagian bansos yang ramai dibicarakan publik sama sekali tidak mempengaruhi kenaikan harga beras," kata Syaiful.
Apalagi, kata dia, bantuan pangan beras yang diberikan tidak sampai mencakup separuh dari Keluarga Penerima Manfaat (KPM). "Jadi tidak ada dampaknya dengan stabilisasi harga beras," ujar dia.
Ke depan, untuk memenuhi kebutuhan beras nasional, harapannya hanya menunggu hasil panen raya di April. Padahal, kata Syaiful, panen raya di April diprediksi banyak yang gagal panen karena hujan ekstrim. Sementara, mengandalkan dari impor belum ada kepastian. "Mengingat sampai saat ini belum ada negara eksportir beras, seperti India, Cina, Vietnam, Thailand dan Pakistan, yang bersedia membuka keran ekspornya secara besar-besaran," ucap dia.
YOHANES MAHARSO | RIANI SANUSI PUTRI
Pilihan Editor: KPK Sarankan Bansos Berupa Uang dan Disalurkan Lewat Kantor Pos atau Rekening
