TEMPO.CO, Jakarta - Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran atau FITRA angkat bicara soal automatic adjustment alias pemblokiran anggaran belanja kementerian/lembaga untuk tahun anggaran 2024.
Manager Riset Sekretariat Nasional FITRA Badiul Hadi mengatakan secara prinsip automatic adjustment dilakukan untuk menjaga ketahanan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN dalam merespon ketikpastian, serta optimalisasi efisiensi anggaran.
Sebab, kata dia, anggaran belanja kementerian/lembaga yang terkena blokir adalah yang termasuk kategori less priorities. Menurut Badiul, jika automatic adjustment tujuannya benar-benar untuk menjaga ketahanan dan efisiensi anggaran, berarti pemerintah masih berada di jalan yang benar.
"Tapi jika kemudian untuk kepentingan lain misalnya politik elektoral, terlebih APBN ada di tahun politik, itu yang perlu diwaspadai agar tidak dipolitisasi," ujar Badiul kepada Tempo, Jumat, 9 Februari 2024.
Dia menjelaskan bansos adalah instrumen APBN untuk membantu masyarakat dari kemiskinan. Sehingga, distribusinya harus tepat sasaran sesuai data yang ada, serta sudah diverifikasi dan divalidasi.
"Kita tahu, banyak kasus bansos itu dijadikan alat politik praktis untuk meraup suara, meski ini adalah bentuk kejahatan karena penyalahgunaan wewenang," tutur dia.
Sebelumnya diberitakan, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah meminta kementerian/lembaga memblokir anggaran belanja mereka pada 2024 lewat mekanisme automatic adjustment. Kementerian Keuangan menyebut pemblokiran ini dilakukan mempertimbangkan kondisi geopolitik global.
Automatic adjustment yang dilakukan secara total adalah sebesar Rp 50,14 triliun. Dengan demikian, setiap kementerian/lembaga harus membekukan 5 persen dari total anggaran belanjanya.
