TEMPO.CO, Jakarta - Satu pekan menjelang pemilihan umum (Pemilu), Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan untuk menyalurkan bantuan sosial (bansos) dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) Januari - Maret 2024 untuk mitigasi pangan senilai Rp 11,25 triliun. Menurut Yusuf Wibisono, ekonom sekaligus Direktur Institute for Demographic and Poverty Studies (IDEAS), kebijakan banjir bansos ini menimbulkan anggaran "dadakan" dalam bentuk automatic adjustment atau pemblokiran APBN.
“Implikasi dari banjir bansos, dengan bansos dadakan, memunculkan kebutuhan anggaran dadakan pula,” ungkap Yusuf, ketika dihubungi Tempo pada Rabu, 7 Februari 2024.
Anggaran dadakan itu kemudian diduga berdampak kepada anggaran program pemerintah lainnya. Buntutnya, pada 29 Desember 2023, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengeluarkan kebijakan automatic adjustment, yakni mekanisme di mana belanja Kementerian/Lembaga (K/L) ditahan sementara. Program yang sudah dianggarkan diblokir. Pemblokiran itu mencapia lima persen dari setiap anggaran Kementerian/Lembaga. Total anggaran yang diblokir dalam kebijakan tersebut mencapai Rp 50 triliun.
Yusuf mengakui, kebijakan automatic adjustment bukan hal baru, dan telah diterapkan sejak 2022. Pemerintah telah menggunakannya sebagai strategi untuk mengelola Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA). SiLPA dianggap sebagai amunisi fiskal untuk menghadapi potensi penurunan penerimaan negara, lonjakan belanja, atau kenaikan cost of fund (biaya dana) dari pembiayaan anggaran.
“Kebijakan automatic adjustment ini adalah kebijakan yang positif, merupakan langkah antisipatif yang wajar dari pemerintah menghadapi ketidakpastian ekonomi,” lanjutnya.
Namun Yusuf menduga, pemblokiran ini dilakukan agar program bansos "dadakan" Presiden Jokowi masih punya ruang untuk ditambah anggarannya. Alasannya, di tengah pemblokiran, pemerintah malah terus melanjutkan program-program besar yang kurang mendesak, seperti pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) dan bansos menjelang Pemilu.
“Bahkan (pemerintah) menjalankan kebijakan bansos yang ugal-ugalan untuk kepentingan elektoral di Pemilu 2024,” ujar Yusuf.
Hal itu menurut Yusuf, membuat kredibilitas kebijakan automatic adjustment merosot. Kebijakan itu kini bukan lagi untuk membuat cadangan dana menghadapi ketidakpastian, melainkan lebih bersifat kebijakan politik untuk memenuhi kepentingan Presiden Jokowi.
“Pemblokiran 5 persen anggaran kementerian atau lembaga kehilangan kredibilitas karena digunakan untuk program dadakan yaitu bansos dan subsidi pupuk,” kata Yusuf.
Sebelumnya Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah menerapkan kebijakan automatic adjustment atau pemblokiran anggaran Kementerian/Lembaga pada tahun 2024, dengan total anggaran yang dibekukan mencapai Rp 50,14 triliun. Setiap Kementerian/Lembaga diminta untuk menyisihkan 5 persen dari total anggaran mereka, yang kemudian dianggap sebagai cadangan dan tidak boleh digunakan untuk belanja awal tahun. Dalam surat Sri Mulyani ke kementerian dan lembaga juga disebutkan bahwa sejumlah program tidak kena blokir. Mulai dari program bantuan sosial hingga program pembangunan IKN.
Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, baru-baru ini juga mengakui bahwa pemblokiran anggaran sebesar Rp 50,14 triliun untuk mendukung program bansos, terutama Bantuan Langsung Tunai (BLT) Mitigasi Risiko Pangan dan subsidi pupuk. Dalam konteks ini, BLT yang disalurkan sebesar Rp 200 ribu per penerima setiap bulannya, atau jika dirapel selama tiga bulan, totalnya mencapai Rp 600 ribu per keluarga sasaran. Sementara itu, penambahan subsidi pupuk untuk petani juga diumumkan dengan alokasi dana senilai Rp 14 triliun.
ADINDA JASMINE PRASETYO | ANNISA FEBIOLA
Pilihan Editor: Disebut Punya Bisnis Tambang, Co-Founder Tokopedia Bantah Riset JATAM
