TEMPO.CO, Jakarta - Calon presiden nomor urut satu Anies Baswedan angkat bicara soal adanya narasi pembubaran badan usaha milik negara (BUMN) yang belakangan ramai dibicarakan. Wacana ini sempat terlontar dalam acara yang diselenggarakan tim suksesnya.
Hal tersebut disampaikan Anies dalam acara "Desak Anies" di Semarang yang digelar pada Senin malam, 5 Februari 2024. Saat itu, Anies menyebutkan bahwa setiap informasi yang diterima harus disikapi secara kritis, termasuk soal ide perubahan BUMN.
Termasuk, kata Anies, ketika Menteri BUMN Erick Thohir menanggapi narasi tersebut. "Ada jenis informasi yang kalau kita mendengar sudah langsung tahu, masuk akal apa tidak. Ketika kemudian malah Pak Menteri yang ngomong," ucap Anies.
Capres yang diusung Partai NasDem, PKS, dan PKB itu kemudian menegaskan bahwa narasi pembubaran BUMN adalah fitnah. "Yang ingin saya sampaikan itu (wacana pembubaran BUMN) tidak benar. Itu fitnah, fitnah yang tidak masuk akal," kata mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut.
Ia berharap BUMN di masa mendatang bisa menjalankan fungsi negara dan tidak sekadar dipandang sebagai badan yang mencari untung bagi negara.
"Jadi, BUMN jangan dipandang sebagai badan mencari untung bagi negara. Negara tidak bekerja mencari untung. Makanya, saya tadi malam katakan bahwa negara tidak berdagang dengan rakyatnya," ucap Anies.
Adapun sebelumnya, dalam acara diskusi yang digelar Tim Pemenangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) di Rumah Perubahan, Jalan Brawijaya, Jakarta, pada Sabtu, 31 Januari 2024, terlontar gagasan konversi BUMN menjadi bentuk koperasi.
Gagasan itu disampaikan tokoh koperasi Suroto PH sebagai masukan kepada Timnas AMIN karena menilai selama ini nasib koperasi di Tanah Air terus dipermainkan dari satu pemerintahan ke pemerintahan berikutnya.
"Inilah kesempatan komitmen AMIN membuat perubahan, menempatkan koperasi sebagai subyek. Kalau mau radikal-radikal, BUMN-kan koperasi. Dalam Undang-undang, seluruh BUMN berbadan hukum PT, sekarang ubah badan hukumnnya menjadi badan hukum koperasi," kata Suroto saat itu.
Pernyataan tersebut yang kemudian ditanggapi Erick Thohir. Menteri BUMN itu menilai perubahan tersebut bakal memicu pengangguran baru di Indonesia. Pasalnya, sebanyak 1,6 juta orang merupakan pegawai BUMN.
Erick pun menyayangkan adanya pernyataan seperti itu. "Sungguh ironis pandangan seperti itu. Jika ingin dibubarkan dan diganti dengan koperasi, maka sama saja memunculkan pengangguran baru di saat semua orang butuh lapangan pekerjaan," katanya dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Ahad, 4 Februari 2024.
Seluruh korporasi milik negara sepanjang tahun 2023, kata Erick, telah menghasilkan deviden terbesar dalam sejarah di Indonesia, yakni sebesar Rp 82,1 triliun. Walhasil, keuntungan yang didapat dari BUMN telah menjadi pondasi kuat bagi pertumbuhan ekonomi di Tanah Air.
"Jika dinilai ada kekurangan, memang tidak ada yang sempurna. Tapi kita lihat hasilnya hari ini sudah terbukti bagaimana BUMN itu bisa untung Rp 250 triliun, sudah memberikan kontribusi besar, kepada negara yang dipakai untuk program-program yang sedang dilakukan pemerintah, seperti program kesehatan, pangan," ujar Erick Thohir.
Menanggapi hal itu, Suroto kembali menegaskan bahwa ide awalnya pada intinya mendorong perubahan dari BUMN basis perseroan menjadi basis koperasi dan bukan berarti membubarkan perusahaan pelat merah. Tapi hal itu menuai kontroversi dan dipelintir oleh Menteri BUMN Erick Tohir.
"Pernyataan Erick Tohir itu jelas tuna makna, sebab apa yang saya katakan adalah ide mengubah atau mengonversi BUMN menjadi badan hukum koperasi, bukan membubarkan BUMN," kata Suroto dalam keterangan resminya pada Senin, 5 Februari 2024.
ANTARA | AMELIA RAHIMA SARI
Pilihan Editor: Terkini: Anies dan Ganjar Kompak Sindir Politisasi Bansos di Depan Prabowo, Ide BUMN Jadi Koperasi Pengamat Sebut Pernyataannya Dipelintir
