TEMPO.CO, Jakarta - Program bantuan sosial atau bansos yang belakangan mendadak dibagikan Presiden Joko Widodo atau Jokowi menjelang Pemilu 2024 mendapat banyak kritik. Setidaknya ada dua program bansos yang dibagikan Jokowi, bantuan cadangan beras pemerintah (CBP) dan bantuan langsung tunai (BLT) mitigasi risiko pangan.
Kritik terhadap Bansos Jokowi
1. Ekonom Faisal Basri
Ekonom Faisal Basri mengkritik dan mempersoalkan bansos yang belum dijadikan mekanisme terpadu di dalam pengelolaan ekonomi menjadi jaring pengaman sosial. Menurut dia, peningkatan anggaran bansos terbukti tidak meningkatkan angka harapan hidup manusia di Indonesia. “Bansos itu tidak temporer, (bukan hanya saat) pemilu saja,” kata Faisal Basri.
Diketahui besar anggaran perlindungan sosial tahun 2024 juga melampaui yang dikucurkan pada 2021 sebesar Rp468,2 triliun. Adapun Rp460,6 triliun pada 2022 dan Rp443,5 triliun pada 2023.
2. Ekonom UGM Anggito Abimanyu
Ekonom Universitas Gadjah Mada (UGM) Anggito Abimanyu mengkritik program bansos yang dijalankan Jokowi. Menurut dia, semestinya bansos tidak disalurkann satu-dua pihak tertentu, termasuk presiden untuk menghindari politisasi. "Cukup yang menyampaikan adalah kementerian yang bertanggung jawab, sehingga ada akuntabilitasnya," kata Anggito di Jakarta, Rabu, 31 Januari 2024.
Bansos seharusnya disalurkan Menteri Sosial sebagai kuasa pengguna anggaran. Bansos yang disalurkan tidak dilabeli logo instransi tertentu, hanya bisa dilabeli anggaran pendapatan belanja negara (APBN). Sebab, bansos merupakan hak masyarakat yang dibelanjakan menggunakan uang negara. Kata Anggito, itu supaya tidak memicu interpretasi adanya politisasi bantuan untuk rakyat.
3. Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA)
Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) menyoroti potensi penyalahgunaan kekuasaan dan pengaruh politik dalam penyaluran bansos. Ini didasari oleh survei Indikator Politik Indonesia yang dilakukan pada 23 November hingga 1 Desember 2023, mengindikasikan program Bansos berhasil mengerek kepuasan rakyat terhadap kepemimpinan Jokowi, yakni mencapai 77 persen.
Keberpihakan kepada Jokowi dinilai berdampak terhadap pencalonan Gibran Rakabuming Raka yang tengah maju sebagai calon wakil presiden di Pemilu 2024. “Kepuasaan rakyat ini menjadi modalitas penting untuk memberikan efek ekor jas pada salah pasangan yang didukung oleh Presiden,” FITRA menyebutkan, dalam keterangan resminya pada Jumat, 26 Januari 2024.
4. Direktur Ideas Yusuf Wibisono
Direktur Institute for Demographic and Poverty Studies (Ideas) Yusuf Wibisono mengomentari soal program bansos yang digelontorkan Jokowi. Dia menilai bansos yang diberikan di masyarakat bisa menimbulkan dugaan kuat politisasi bansos.
"Prinsip dasarnya bansos bersifat temporer dan akan direalokasi ke penerima baru yang lain ketika penerima lama sudah tidak lagi membutuhkan, yaitu ketika kesejahteraannya telah meningkat," kata Yusuf saat dihubungi Tempo, Rabu, 24 Januari 2024.
Artinya, program tersebut seharusnya dihentikan dan direalokasi ke penerima baru yang lain ketika penerima lama sudah tidak lagi membutuhkan. Itu ketika kesejahteraannya telah meningkat.
YOLANDA AGNE | ADIL AL HASAN | RR. ARIYANI YAKTI WIDYASTUTI | RIRI RAHAYU | ADINDA JASMINE PRASETYO | RIANI SANUSI PUTRI
Pilihan Editor: Sri Mulyani Temui Megawati di Tengah Tekanan Jokowi Minta Duit Bansos, Ini yang DIbahas
