TEMPO.CO, Jakarta - Sebanyak 29 ekonom yang tergabung dalam Forum Ekonom Indonesia (FEI) memberikan sejumlah catatan tentang perekonomian nasional. Ada 9 rekomendasi yang disampaikan FEI untuk menjadi perhatian pemerintah, termasuk para calon presiden-calon wakil presiden (Capres-Cawapres) Pemilu 2024.
"Pertama, mengembalikan kebijakan dan program pembangunan populis menuju kebijakan dan program pembangunan berdasarkan prinsip ekonomi rasional, realistis, dan berkelanjutan," kata pakar ekonomi syariah, M. Syafii Antonio, dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu, 31 Januari 2024.
Rekomendasi kedua, merumuskan kebijakan pembangunan yang inklusif untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ketiga, melakukan revisi terhadap UU Cipta Kerja, UU tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), UU Kesehatan, dan UU Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba). Sebab, dia menuturkan, keempat UU tersebut tidak rasional dan banyak merugikan perekonomian nasional secara keseluruhan, termasuk menciptakan ketimpangan yang makin buruk.
Keempat, mengevaluasi proyek strategis nasional (PSN) sebagai upaya mitigasi risiko yang merugikan keuangan negara. Kelima, mengevaluasi strategi reindustrialisasi mencakup hilirisasi dan investasi yang menekankan pada padat modal dan sumber daya mineral telah merugikan kesejahteraan rakyat, keuangan negara, dan merusak lingkungan.
Keenam, reformasi pengelolaan fiskal termasuk manajemen utang untuk menjamin keberlanjutan fiskal untuk menaikan pendapatan negara dan mengurangi beban utang negara. Ketujuh, menghindarkan bantuan sosial (bansos) sebagai instrumen kepentingan politik dan mengembalikan program tersebut sebagai instrumen perlindungan sosial yang merupakan hak masyarakat miskin dan tanggung jawab negara serta evaluasi efektivitas penyaluran bansos tanpa data yang terintegrasi.
Kedelapan, reformasi kebijakan ketahanan pangan, termasuk food estate, tidak memberikan manfaat karena kebijakan tersebut tidak melibatkan partisipasi petani. Kebijakan tersebut dinilai sarat penghamburan sumber daya APBN.
"Terakhir, mengingatkan pentingnya ekonomi syariah dalam konstruksi kebijakan perekonomian nasional," kata Antonio.
Selain M. Syafii Antonio, ekonom lainnya yang hadir dalam acara ini antara lain Anggito Abimanyu, Hendri Saparini, Ninasapti Triaswati, dan Eko Listiyanto.
Pilihan Editor: Penjelasan Sri Mulyani Soal BLT Rp 600 Ribu yang Digelontorkan Jokowi
