Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Nalar Institute Nilai Besarnya Anggaran Pendidikan di Era Jokowi Belum Beri Dampak Signifikan

image-gnews
Gaya Presiden Jokowi saat berswafoto bersama sejumlah pelajar dan guru dalam acara pembagian pembagian Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, 26 Maret 2018. Foto: Biro Pers Setpres
Gaya Presiden Jokowi saat berswafoto bersama sejumlah pelajar dan guru dalam acara pembagian pembagian Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, 26 Maret 2018. Foto: Biro Pers Setpres
Iklan

Padahal, ujar Ani, anggaran yang digelontorkan pemerintah untuk sektor pendidikan amat besar. Alokasi anggaran program pendidikan yang paling besar adalah Kartu Prakerja. Sejak 2019 sampai 2023, dana yang untuk program Kartu Prakerja mencapai 51,8 triliun. 

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Ani menjelaskan program Kartu Prakerja ini berada di dua sektor, yaitu di pendidikan dan ketenagakerjaan. Pasalnya, program tersebut menyasar mahasiswa yang baru lulus kuliah itu agar bisa wirausaha atau pelatihan wirausaha.

Ditambah anggaran program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah Merdeka yang mencapai Rp 21,1 triliun dan Program Indonesia Pintar sebesar Rp 48 triliun pada periode yang sama. Namun, Nalar Institute pun menilai program-program tersebut belum berhasil menunjukkan dampak yang signifikan terhadap sektor pendidikan Indonesia.  

Menanggapi hal tersebut, Humas Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) Azis Purwanto menyatakan akan menjadikan hasil kajian tersebut untuk perbaikan di masa yang akan datang. Sementara itu, ia berujar hingga saat ini PIP maupun program KPI masih akan terus berjalan. 

Ihwal dampak dari program-program tersebut, Azis mengatakan KIP Kampus Merdeka banyak berdampak dalam mengurangi masa tunggu lulusan perguruan tinggi untuk mendapatkan pekerjaan. Berdasarkan survei yang dilakukan Kemendikbudristek, tuturnya, penghasilan yang diterima pun relatif lebih tinggi. 

Menurutnya, program KIP Kampus Merdeka telah memberikan mahasiswa kemerdekaan atau keleluasaan untuk belajar. Tidak hanya di dalam program studinya, tapi mahasiswa juga bisa memperluas ilmunya dengan mengambil mata kuliah di program studi lain. Ditambah kesempatan pertukaran mahasiswa dan proses magang untuk menambah pengalaman mahasiswa.

Pilihan EditorPemerintah Gelontorkan Rp 4,8 Triliun untuk Prakerja Tahun Ini, Bidik 1,2 Juta Peserta

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Perbedaan Sistem Kelas 1, 2, dan 3 BPJS Kesehatan yang Bakal Diganti dengan KRIS

14 menit lalu

BPJS Kesehatan menjamin biaya pelayanan kesehatan bagi peserta JKN. Berikut daftar rumah sakit di Jakarta Selatan yang menerima BPJS Kesehatan. Foto: Canva
Perbedaan Sistem Kelas 1, 2, dan 3 BPJS Kesehatan yang Bakal Diganti dengan KRIS

Jokowi resmi mengganti sistem kelas 1, 2, dan 3 BPJS Kesehatan dengan sistem kelas rawat inap standar (KRIS). Apa perbedaannya?


Jokowi Sampaikan Ucapan Selamat atas Pelantikan PM Singapura Lawrence Wong

24 menit lalu

Presiden Joko Widodo bersama Presiden Terpilih Prabowo Subianto (kiri belakang) menerima kunjungan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong dan Perdana Menteri Singapura Terpilih Lawrence Wong (kiri depan) di Istana Bogor, Jawa Barat, Senin 29 April 2024. Lee berkunjung dalam rangka pertemuan Singapore-Indonesia Leader's Retreat yang kali ini dijamu oleh Jokowi. TEMPO/Subekti.
Jokowi Sampaikan Ucapan Selamat atas Pelantikan PM Singapura Lawrence Wong

Presiden Jokowi menyatakan Indonesia siap untuk melanjutkan kerja sama baik dengan Singapura.


Jokowi Terima Kunjungan Gubernur Jenderal Australia pada Pagi Ini

1 jam lalu

Gubernur Jenderal Australia David Hurley (kanan) menyambut Presiden Indonesia Joko Widodo alias Jokowi saat upacara penyambutan di Goverment House, Canberra, Australia, Ahad, 9 Februari 2020. Presiden disambut upacara kenegaraan oleh Gubernur Jenderal Australia David Hurley dan Ibu Linda Hurley di Government House, Canberra, Australia, Minggu (9/2). AAP/Getty Pool/Tracey Nearmy/REUTERS
Jokowi Terima Kunjungan Gubernur Jenderal Australia pada Pagi Ini

Gubernur Jenderal Australia menjadikan pertemuan dengan Jokowi sebagai bagian rangkaian untuk merayakan 75 tahun hubungan diplomatik dengan Indonesia.


Kesalahan saat Belanja Bahan Makanan yang Bikin Pengeluaran Membengkak

10 jam lalu

Ilustrasi wanita belanja bahan makanan di tengah pandemi. Freepik.com/Aleksandarlittlewolf
Kesalahan saat Belanja Bahan Makanan yang Bikin Pengeluaran Membengkak

Belanja cerdas adalah kunci untuk berhemat. Berikut kesalahan belanja bahan makanan yang biasa terjadi dan bikin pengeluaran lebih banyak.


Pegadaian Peduli Transformasi Sekolah di Bengkulu

14 jam lalu

Pegadaian Peduli Transformasi Sekolah di Bengkulu

Program ini menjadi bukti komitmen PT Pegadaian dalam upaya penerapan TPB/SDGs empat tentang Pendidikan Berkualitas melalui pengembangan kapasitas guru dan manajemen Sekolah.


Terkini: Ini Peserta BPJS Kesehatan yang Tak Bisa Naik Kelas Rawat Inap, Airlangga soal Target Prabowo Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen

14 jam lalu

Terkini: Ini Peserta BPJS Kesehatan yang Tak Bisa Naik Kelas Rawat Inap, Airlangga soal Target Prabowo Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen

Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) oleh BPJS Kesehatan mulai tahun depan menjadi sistem Kelas Rawat Inap Standar (KRIS).


PDIP Tak Undang Jokowi di Rakernas

15 jam lalu

Ketua DPP PDIP Djarot Syaiful Hidayat (tengah) memberikan keterangan saat konferensi pers soal Rapat Kerja Nasional (Rakernas) ke-5 di DPP PDIP, Jakarta, Kamis, 16 Mei 2024. Rakernas PDIP yang digelar pada 24-26 Mei ini, Djarot mengatakan tidak mengundang Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin karenanya keduanya sedang sibuk dan menyibukan diri. TEMPO/ Febri Angga Palguna
PDIP Tak Undang Jokowi di Rakernas

PDIP tidak mengundang Presiden Jokowi dalam acara Rakernas IV. Djarot Saiful Hidayat mengungkap alasannya.


Kriteria Peserta BPJS Kesehatan yang Tidak Bisa Naik Kelas Rawat Inap

17 jam lalu

BPJS Kesehatan menjamin biaya pelayanan kesehatan bagi peserta JKN. Berikut daftar rumah sakit di Jakarta Selatan yang menerima BPJS Kesehatan. Foto: Canva
Kriteria Peserta BPJS Kesehatan yang Tidak Bisa Naik Kelas Rawat Inap

BPJS Kesehatan diubah menjadi sistem Kelas Rawat Inap Standar (KRIS). Ini daftar peserta BPJS Kesehatan yang tidak bisa naik kelas rawat inap.


Pesan Jokowi saat Terima Pengurus GP Ansor di Istana

17 jam lalu

Pimpinan Pusat GP Ansor tiba di Istana Kepresidenan Jakarta untuk dilantik oleh Jokowi pada Kamis, 16 Mei 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Pesan Jokowi saat Terima Pengurus GP Ansor di Istana

Sejumlah topik dibahas dalam pertemuan Jokowi dan GP Ansor.


Pemerintahan Jokowi Targetkan Indonesia Masuk OECD dalam Tiga Tahun

20 jam lalu

Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers usai membuka acara UOB Gateway to ASEAN Conference 2023 bertajuk 'ASEAN Forging Ahead' di Hotel Raffles Jakarta pada Rabu, 11 Oktober 2023. TEMPO/Yohanes Maharso Joharsoyo
Pemerintahan Jokowi Targetkan Indonesia Masuk OECD dalam Tiga Tahun

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, yang bertugas sebagai Ketua Pelaksana Percepatan Keanggotaan OECD, tengah merancang memorandum.