TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah berencana tidak menghentikan alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) setiap tahun ke Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). Justru kata Airlangga, layanan LDP akan diperluas tidak hanya untuk mengongkosi beasiswa mahasiswa Indonesia, juga buat modal penyelenggaraan pelatihan.
"Akan diperluas karena Indonesia selain butuh pendidikan, juga butuh pelatihan," kata Airlangga saat ditemui di kawasan Tanah abang, Jakarta Pusat pada Selasa, 23 Januari 2024.
Pelatihan dalam program Prakerja, misalnya, kata Airlangga, nantinya akan menggunakan dana LPDP. Namun, aturan soal ini masih dalam revisi.
"Ditambah lagi, akan ada penugasan untuk mendukung industri pariwisata," tutur Airlangga.
Dia menjelaskan, nantinya bahkan LPDP tidak hanya mengelola dana untuk beasiswa dan pelatihan, tapi juga pengembangan pariwisata. Ada pengelolaan Dana Abadi Pariwisata alias tourism fund.
"Tourism fund rencana dikelola oleh LPDP."
Menurut Airlangga, rencana ini masih terus digodok. Airlangga tak menjawab ketika ditanya soal target tourism fund pada kuartal I 2024.
"Jadi, perubahannya LPDP akan diperluas," ucap Airlangga Hartarto.
Dengan begitu, kata Airlangga, LPDP tetap akan mendapatkan suntikan dana dari APBN setiap tahun, kendati saat ini sudah punya dana kelolaan mencapai Rp 193 triliun. Namun penggunaannya akan diperluas, sehingga tidak hanya untuk pendidikan.
Sebelumnya diberitakan, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengatakan Kemenko PMK tengah meninjau apakah pemerintah masih perlu menyuntik dana tiap tahun dari APBN ke LPDP. Tiap tahun rata-rata pemerintah menyuntik Rp 20 triliun ke LPDP agar bisa diputar menjadi modal pemberian beasiswa bagi mahasiswa Indonesia untuk bersekolah di luar dan dalam negeri.
"Kemarin juga sudah kami tinjau apa harus diteruskan LPDP itu, dengan jumlah yang sekarang sudah hampir Rp140 triliun itu. Kemungkinan akan kita setop dulu," kata Muhadjir Effendy di Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa, 16 Januari 2024.
Pemerintah mulanya berencana mengalihkan suntikan untuk membenahi rasio penduduk berpendidikan tinggi di Indonesia. Termasuk untuk kebutuhan riset dan pengembangan.
AMELIA RAHIMA SARI | ANTARA
Pilhan Editor: OJK Sebut Tinggal Satu Pinjol yang Belum Turunkan Bunga Pinjaman
