TEMPO.CO, Jakarta - Dewan Pakar Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo - Mahfud MD (Ganjar-Mahfud), Bonnie Setiawan, mengklaim program reforma agraria Ganjar-Mahfud bakal lebih komprehensif ketimbang Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Bonnie mengatakan bagi-bagi sertifikat tanah seperti yang dijalankan Presiden Jokowi hanya menjadi bagian kecil dari misi reforma agraria Ganjar-Mahfud.
"Reforma agraria Ganjar-Mahfud adalah menjalankan land reform atau redistribusi yang sesuai lokasi prioritas reforma agraria (LPRA) dan tanah objek reforma agraria (TORA)," kata Bonnie kepada Tempo, Kamis, 18 Januari 2024.
Ia berujar, sertifikasi dilakukan setelah redistrisbusi. "Secara lengkap, ada di visi misi Ganjar-Mahfud," ujarnya.
Adapun dalam dokumen visi misi yang berjudul "Menuju Indonesia Unggul", Ganjar Pranowo mengusung gagasan "Reforma Agraria Tuntas". Ganjar-Mahfud menawarkan program penataan alokasi lahan yang efisien dan berkeadilan, termasuk redistribusi dan legalisasi tanah yang bebas dari mafia tanah untuk memastikan proses administrasi dan dokumentasi lahan yang transparan, cepat, akurat, dan murah.
Lebih lanjut, Bonnie mengatakan, agenda reforma agraria Ganjar-Mahfud akan mereview dan mengkonsolidasi program reforma agraria dengan melibatkan stakeholders dalam merumuskan LPRA dan TORA. "Prioritas utamanya adalah menyelesaikan konflik-konflik agraria secara adil, sesuai yang digariskan di visi misi," tuturnya.
Sebelumnya, Sekjen Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Dewi Kartika mengkritisi agenda reforma agraria Ganjar Mahfud. Sebab, pasangan capres-cawapres nomor urut 3 ini masih memasukkan narasi legalisasi tanah. Padahal, menurut Dewi, skema legalisasi tanah selama ini justru menjadi hambatan utama reforma agraria.
Selanjutnya: "Konflik agraria, koreksi ketimpangan, malah tidak disentuh...."
