"Konflik agraria, koreksi ketimpangan, malah tidak disentuh. Yang digenjot bagi-bagi sertifikat tanah yang sebenarnya itu tidak berkonflik," ujar Dewi dalam acara Peluncuran Laporan Tahunan Agraria KPA 2023 yang disiarkan di kanal YouTube KPA, Senin, 15 Januari 2024. Lagipula, menurut Dewi, bagi-bagi sertifikat tanah mestinya mejadi tugas pokok dan fungsi (tupoksi) harian Kementerian ATR/BPN.
Menurut Dewi, visi misi Ganjar-Mahfud sudah cukup progresif karena membawa isu mafia tanah serta transparansi dan akurasi data. Ia mengatakan, kedua hal tersebut bisa menjadi penunjang reforma agraria.
Dewi pun mengatakan Ganjar-Mahfud perlu memperbaiki visi misi tersebut jika berkomitmen dalam agenda reforma agraria. Dewi menyarankan, pasangan capres-cawapres yang diusung PDIP itu tidak lagi memasukkan agenda legalisasi aset yang non-konflik dan non-kepentingan. Sebab, agenda tersebut justru akan mendistorsi reforma agraria.
"Mari fokus pada isu ketimpangan, penyelesaian konflik, perwujudan kedaulatan pangan, keseimbangan ekologis, dan sebagainya," tutur Dewi.
Sebagai informasi, isu agraria akan menjadi topik keenam dalam Debat Keempat Pilpres 2024 pada Minggu, 21 Januari 2024. Sesi debat ini akan mempertemukan calon wakil presiden (cawapres) Muhaimin Iskandar, Gibran Rakabuming Raka, dan Maufud MD. Adapun 6 tema debat yang diangkat, yaitu pembangunan berkelanjutan dan lingkungan hidup, sumber daya alam dan energi, pangan, agraria, masyarakat adat, serta desa.
Pilihan Editor: Gagal di Era Jokowi, Serikat Petani Minta Reforma Agraria Dibahas di Debat Cawapres
