TEMPO.CO, Jakarta - Manajer Riset Trend Asia Zakki Amali mengatakan capres-cawapres 2024 harus berani bicara fakta soal hilirisasi nikel di Indonesia. Adapun gelar debat cawapres 2024 bakal digelar akhir pekan ini, Minggu, 21 Desember 2024.
Sesi kedua debat untuk cawapres itu akan mengangkat tema energi, sumber daya alam, sumber daya manusia, pajak karbon, lingkungan hidup dan agraria, serta masyarakat adat.
"Pemerintah menggunakan narasi hilirisasi sebagai bagian transisi energi. Ketika itu digaungkan terus menerus dan capres-cawapres mengamini, maka harus mengakui itu berjalan baik atau buruk," kata Zakki di Jakarta, Rabu, 17 Januari 2024. "Harus lihat situasinya."
Pasalnya, kata Zaki, ada sejumlah hasil riset yang menunjukkan bahwa hilirisasi nikel di Indonesia gagal menjalankan amanat transisi energi. Padahal, hilirisasi nikel digadang-gadang untuk transisi energi karena nikel menjadi bahan baku baterai kendaraan listrik. Namun yang terjadi, lanjut Zakki, industri hilirisasi nikel justru masih banyak menghasilkan emisi. Musababnya, industri tersebut masih menggunakan pembangkit batu bara.
"Belum lagi masalah ketenagakerjaan," kata Zakki.
Selama ini memang, lanjut Zakki, pemerintah mengklaim industri nikel menyerap banyak tenaga kerja. Namun, pemerintah tidak jujur bahwa ada risko di balik ketersediaan lapangan kerja tersebut. Ia berkaca dari banyaknya kasus kecelakaan kerja di industri smelter nikel. Insiden itu bahkan terjadi berulang dan tak jarang menimbulkan korban jiwa.
Teranyar, ledakan tungku smelter di PT Indonesia Tsingshan Stainless Steel (ITSS) buntut insiden ledakan tungku smelter di kawasan PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) pada Minggu, 24 Desember 2023. Kecelakaan kerja itu menyebabkan 21 pekerja meninggal dan puluhan lainnya luka-luka.
"Jadi, para kandidat Pilpres 2024, harus menjawab, ini (hilirisasi) berhasil atau tidak," ujar Zakki. "Kalau nyatanya tidak berhasil, harus evaluasi menyeluruh terhadap praktik industri nikel di Indonesia."
