Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Pajak Hiburan Naik Jadi 75 Persen, Apa Saja Jenisnya?

Reporter

Editor

Khairul anam

image-gnews
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bekasi meningkat tajam menyusul kembali dibukanya diskotek, panti pijat, dan karaoke saat pandemi Covid-19.
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bekasi meningkat tajam menyusul kembali dibukanya diskotek, panti pijat, dan karaoke saat pandemi Covid-19.
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah daerah di Indonesia telah mengumumkan kenaikan tarif pajak dan jasa tertentu (PBJT) untuk kategori hiburan pada 2024. Ketetapan itu mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD). 

Adapun kenaikan paling signifikan berlaku untuk pajak hiburan seperti karaoke, diskotek, klub malam, bar, dan mandi uap atau spa. Besaran tarif PBJT kategori ini menjadi 40-75 persen. 

Sejumlah pelaku usaha jasa hiburan seperti Inul Daratista keberatan. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno pun buka suara. 

“Jangan khawatir, pemerintah hadir dengan kebijakan-kebijakan yang berpihak (kepada pelaku usaha sektor hiburan),” kata Sandi dalam acara The Weekly Brief with Sandi Uno di Jakarta, Senin, 15 Januari 2024. 

Lantas, apa saja jenis usaha yang dikenai pajak hiburan? 

Jasa Hiburan yang Terdampak Kenaikan Tarif Pajak

Merujuk pada Pasal 55 ayat (1) UU HKPD Nomor 1 Tahun 2022, jasa kesenian dan hiburan yang menjadi objek PBJT, meliputi tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu, pergelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana, serta kontes kecantikan. 

Selain itu, objek PBJT kategori jasa kesenian dan hiburan termasuk kontes binaraga, pameran, pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap, pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor, permainan ketangkasan. 

Ada pula penyelenggara olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran, rekreasi wahana air, wahana pendidikan, wahana ekologi, wahana salju, wahana budaya, wahana permainan, agrowisata, pemancingan, serta kebun binatang. Kemudian, panti pijat dan pijat refleksi serta diskotek, kelab malam, karaoke, bar, serta mandi uap/spa. 

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Berdasarkan Pasal 55 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2022, yang dikecualikan dari pengenaan tarif PBJT penyelenggara jasa kesenian dan hiburan adalah promosi budaya tradisional tanpa dipungut bayaran, kegiatan layanan masyarakat tanpa dipungut bayaran, serta bentuk kesenian dan hiburan lainnya yang diatur dengan peraturan daerah (perda). 

Besaran tarif PBJT ditetapkan paling tinggi sebesar 10 persen. Sedangkan kenaikan tarif PBJT menjadi 40-75 persen hanya berlaku untuk jasa hiburan pada diskotek, kelab malam, karaoke, bar, dan mandi uap/spa. 

“Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, bar, kelab malam, dan mandi uap/spa ditetapkan paling rendah 40 persen dan paling tinggi 75 persen,” dikutip dari Pasal 58 ayat (2) UU HKPD. 

Perbandingan Tarif Pajak Hiburan Terbaru dan Sebelumnya

Dasar pengenaan tarif PBJT sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Besaran tarif pajak hiburan paling tinggi sebesar 35 persen, sedangkan khusus hiburan kesenian rakyat atau tradisional paling tinggi sebesar 10 persen. 

Khusus untuk pagelaran busana, kontes kecantikan, diskotek, kelab malam, karaoke, bar, mandi uap atau spa, permainan ketangkasan, dan panti pijat, tarif pajak hiburan paling tinggi mencapai 75 persen. Namun, beleid tersebut tidak menjelaskan batas tarif PBJT minimumnya. Baru pada UU HKPD ditetapkan tarif batas bawahnya menjadi 40%, dan beberapa jenis hiburan seperti pagelaran busana, kontes kecantikan,  permainan ketangkasan, dan panti pijat, dikeluarkan dari keranjang tarif termahal tersebut. 

MELYNDA DWI PUSPITA | TIM TEMPO

Pilihan Editor: Jokowi Sambut Investasi VinFast di Indonesia, Ini Perbedaannya dengan Esemka

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Anggota DPRD DKI Jakarta Dukung Penerapan Pajak Rumah di Bawah Rp 2 Miliar

12 hari lalu

Wakil ketua Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta fraksi partai Gerindra, Inggard Joshua ditemui di kantornya pada Selasa, 9 Juli 2024. TEMPO/ Desty Luthfiani.
Anggota DPRD DKI Jakarta Dukung Penerapan Pajak Rumah di Bawah Rp 2 Miliar

DPRD DKI Jakarta melihat penerapan pajak untuk rumah kedua dengan nilai NJOP di bawah Rp 2 miliar sudah tepat.


Keringanan hingga Pembebasan PBB-P2 di Jakarta Dengan NJOP di Bawah Rp 2 miliar, Apa Syaratnya?

29 hari lalu

Program penggratisan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) di DKI Jakarta berlaku untuk orang yang berjasa bagi negara, termasuk generasi di bawahnya.
Keringanan hingga Pembebasan PBB-P2 di Jakarta Dengan NJOP di Bawah Rp 2 miliar, Apa Syaratnya?

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengeluarkan aturan baru tentang Pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) 2024.


Realisasi Pajak Daerah Tangerang Naik Rp99 Miliar Saat Kepemimpinan Pj Bupati Andy Ony

38 hari lalu

Pj Bupati Tangerang Andi Ony
Realisasi Pajak Daerah Tangerang Naik Rp99 Miliar Saat Kepemimpinan Pj Bupati Andy Ony

Pertumbuhan realisasi pajak sebesar 9,01 persen atau naik Rp99 miliar secara tahunan yoy, dibandingkan dengan Rp1,1 triliun pada periode yang sama tahun lalu.


Pemkab Nisel Ajak Warga Bayar Pajak di Ajang WSL Nias Pro 2024

41 hari lalu

Sekretaris Daerah Nias Selatan Ikhtiar Duha (kedua dari kanan) saat mensosialisasikan himbauan untuk pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB) untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) di salah satu stand di acara WSL Nias Pro 2024, Senin 10 Juni 2024.
Pemkab Nisel Ajak Warga Bayar Pajak di Ajang WSL Nias Pro 2024

BPKPAD telah melayani pembayaran PBB P2 dengan lebih mudah dan cepat dimanapun wajib pajak berada dengan menggunakan mobile banking dan Qris


Mas Dhito Ingatkan Desa Perihal Pemanfaatan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah

45 hari lalu

Mas Dhito Ingatkan Desa Perihal Pemanfaatan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah

Pemerintah Kabupaten Kediri telah menyalurkan dana bagi hasil kepada tiap desa atas perolehan pajak dan retribusi daerah tahun anggaran 2024


10 Negara Bebas Pajak Penghasilan Pribadi, Tertarik Pindah?

6 Mei 2024

Menjelang batas akhir pelaporan SPT Tahunan  perorangan DJP Kanwil Jawa Tengah 1 membuka pelayanan pelaporan di Ciputra Mall, Senin, 25 Maret 2024. Hingga pekan kemarin data dari Kanwil DJP Jateng 1, sebanyak 480.347 wajib pajak dari 873.281 wajib pajak telah melaporkan SPT Tahunannya. Tempo/Budi Purwanto
10 Negara Bebas Pajak Penghasilan Pribadi, Tertarik Pindah?

Berikut deretan negara yang tidak memungut pajak penghasilan (PPh) pribadi, didominasi oleh negara yang kaya cadangan migas.


Dirjen Pajak Beri Penghargaan untuk Pemkab Tapanuli Utara

5 Maret 2024

Dirjen Pajak Beri Penghargaan untuk Pemkab Tapanuli Utara

Pemkab Tapanuli Utara merupakan pemda dengan pembuatan barita acara rekonsiliasi tercepat 2023


Kemenkeu Tidak Terbitkan SE Insentif Fiskal Pajak Hiburan, Apa Sebabnya?

23 Februari 2024

Pelanggan di ruang karaoke di Retro Karaoke, Bandung, Jawa Barat, mengantar pesanan pelanggan, 1 Februari 2024. Pengusaha hiburan menolak rencana pemerintah untuk menaikan pajak hiburan sebesar 40-75 persen ditengah lesunya pendapatan di insutri hiburan. TEMPO/Prima mulia
Kemenkeu Tidak Terbitkan SE Insentif Fiskal Pajak Hiburan, Apa Sebabnya?

Ini alasan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tidak terbitkan surat edaran (SE) tentang insentif fiskal pajak hiburan.


Pengusaha Tolak Bayar Kenaikan Pajak Hiburan, Pengamat: Ajukan Pengurangan Pajak Saja

14 Februari 2024

Ketua Umum Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI), Hariyadi Sukamdani menyampaikan keterangan pers usai mendaftarkan gugatan di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu, 7 Februari 2024. Di dalam pasal itu disebutkan Khusus tarif Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan paling rendah 40 persen dan paling tinggi 75 persen. TEMPO/M Taufan Rengganis
Pengusaha Tolak Bayar Kenaikan Pajak Hiburan, Pengamat: Ajukan Pengurangan Pajak Saja

Pengusaha mengancam akan tetap membayar pajak hiburan dengan tarif lama.


GIPI Resmi Imbau Pengusaha Hiburan Bayar Pajak dengan Tarif Lama, Minta Pemda Tunggu Putusan MK

12 Februari 2024

Haryadi Sukamdani. apindo.or.id
GIPI Resmi Imbau Pengusaha Hiburan Bayar Pajak dengan Tarif Lama, Minta Pemda Tunggu Putusan MK

GIPI menerbitkan Surat Edaran (SE) resmi tentang imbauan kepada pengusaha hiburan terkait pembayaran pajak hiburan dengan tarif lama.