TEMPO.CO, Jakarta - Peralihan pengawasan perdagangan kripto dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diperkirakan selesai pada awal 2025.
Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto OJK, Hasan Fawzi, mengatakan aturan dari peralihan tersebut nantinya akan diatur dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP).
“Saat ini, rancangan peraturan pemerintah terkait peralihan tugas pengaturan dan pengawasan aset keuangan digital termasuk aset kripto ini serta derivatif keuangan telah memasuki tahapan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi yang sudah diajukan oleh Kemenkumham,” ujar Hasan dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Komisioner (RDK) Bulanan Desember, secara virtual, dikutip Kamis, 11 Januari 2023.
Dalam hal ini, OJK bersama Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Bank Indonesia (BI) melakukan pembahasan dalam rangka harmonisasi dan finalisasi RPP.
“Semoga dalam waktu tidak terlalu lama lagi, RPP dimaksud dapat diundangkan menjadi PP yang akan menjadi acuan dari pelaksanaan persiapan dan peralihan tugas pengaturan dan pengawasan aset keuangan digital, aset kripto, maupun keuangan derivatif, dari Bappebti ke OJK,” tuturnya.
Adapun secara umum Hasan mengatakan tidak ada kendala dalam proses penyusunannya.
OJK, kata Hasan, akan terus melakukan koordinasi dengan Bank Indonesia dan Bappebti dalam mempersiapkan peralihan dimaksud dalam sebuah Tim Transisi yang akan dikoordinasikan oleh OJK.
Terkait dengan perkembangan aset kripto di Indonesia, jumlah investor aset kripto domestik tercatat dalam tren meningkat, di mana per November 2023 jumlah total investor aset kripto mencapai 18,25 juta investor atau mengalami peningkatan 190 ribu investor dibandingkan bulan sebelumnya.
“Nilai transaksi aset kripto mulai menunjukkan tren meningkat setelah cenderung mengalami penurunan sejak pandemi Covid-19, dengan nilai transaksi aset kripto di November 2023 tercatat sebesar Rp 17,09 triliun,” kata Hasan.
Pilihan Editor: Gibran Sebut Kripto Saat Debat Cawapres, Bukankah MUI, Muhammadiyah dan NU Telah Haramkan?
