TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komunitas Industri Beras Rakyat (KIBAR) Syaiful Bahari menyoroti pernyataan Presiden Joko Widodo alias Jokowi yang menyebut keinginan Indonesia untuk tidak impor beras, sangat sulit diwujudkan. Menurutnya, pernyataan itu hanya pengalihan isu dari kegagalan pembangunan kemandirian pangan di Indonesia.
"Terkait pernyataan presiden bahwa Indonesia sulit untuk tidak impor beras, sebenarnya pernyataan tersebut hanya pengalihan isu karena kegagalan pembangunan kemandirian Indonesia di sektor pangan. Lagi-lagi saya tekankan pemicunya bukan karena faktor El Nino yang selalu dijadikan penyebab produksi padi anjlok, sehingga cadangan beras nasional mengalami defisit," ucap Syaiful dalam keterangannya kepada Tempo pada Rabu, 3 Januari 2023.
Menurutnya, kegagalan mencapai kemandirian di sektor pangan disebabkan oleh kurangnya visi dan rancang bangun dari pemerintahan Jokowi dalam meningkatkan produksi beras nasional untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dalam negeri.
"Tidak adanya keseriusan tersebut terlihat sejak 2019 terjadi penurunan anggaran yang signifikan di sektor pertanian, terutama pupuk subsidi, yang dalam waktu 5 tahun terakhir dipangkas sampai 10 triliun. Belum lagi harga bibit yang mahal dengan kualitas rendah. Semua itu tentu berdampak terhadap menurunnya produktifitas pertanian padi," ucapnya.
Menurutnya, keadaan itu terus dibiarkan tanpa intervensi yang memadai. Pemerintah, kata Syaiful selalu meremehkan persoalan kemandirian pangan dengan mengandalkan opsi impor saat menghadapi defisit. Sepuluh tahun yang lalu, defisit dapat diatasi melalui impor, namun saat ini kondisi impor menjadi lebih sulit karena negara-negara eksportir beras menerapkan kebijakan yang lebih ketat.
"Akhirnya kita saat ini menjadi salah satu negara pengimpor beras terbesar di dunia. Sebagai catatan, di era Jokowi ini dari 2014-2024, periode pemerintahan yang impor beras terbesar sepanjang sejarah. Sampai saat ini, Indonesia sudah mengimpor sekitar 9,4 juta ton beras. Jika nanti di 2024, pemerintah impor beras lagi, berarti sudah lebih dari 10 juta ton. Jumlah ini mengalahkan periode pemerintahan sejak reformasi 1998-1999," katanya.
Sebelumnya, Presiden Jokowi menyebut keinginan Indonesia untuk tidak impor beras, sangat sulit diwujudkan. Menurutnya, produksi beras nasional belum mampu memenuhi kebutuhan beras di Indonesia.
"Kita ini ingin tidak impor beras lagi, tapi itu dalam prakteknya sangat sulit karena produksi kita ini selalu tidak mencapai," ujar Jokowi dalam agenda Pembinaan Petani Se-Provinsi Jawa Tengah yang disiarkan secara virtual pada akun youtube Sekretariat Presiden yang dikutip pada Rabu, 3 Januari 2023.
Saat ini, kata Jokowi, terdapat 4 juta hingga 4,5 juta bayi yang baru lahir setiap tahunnya. Penambahan jumlah penduduk yang hampir menyentuh 280 jiwa itu, seluruhnya membutuhkan beras.
Pilihan Editor: Erick Thohir Targetkan 99 Persen Proyek Strategis BUMN Rampung Tahun Ini
