TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Pangan Nasional atau Bapanas Arief Prasetyo Adi menanggapi soal dugaan adanya politisasi dalam penyaluran bansos atau bantuan pangan menjelang Pemilu 2024. Ia mengatakan Presiden Joko Widodo alias Jokowi telah mengarahkan agar pemberian bantuan pangan terus dilanjutkan pada Januari 2024.
“Sesuai arahan Bapak Presiden, bantuan pangan ini terus dijalankan. Ini tidak ada kaitannya dengan politik," ujar Arief, dikutip dari keterangannya pada Senin, 1 Januari 2024.
Menurutnya, bantuan diberikan untuk menjaga kontinuitas kestabilan pangan pada 2024. Bantuan pangan ini, kata dia, kepada masyarakat yang paling membutuhkan yakni sebanyak 22 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Arief berujar pihaknya telah meneken MoU dengan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan ihwal bantuan pangan ini. Telah tercatat data KPM, termasuk alamat penerima bantuan. "Tinggal nanti pas di lapangan PT Pos Indonesia agar menerapkan by name by address dan juga by picture, verifikasi dilakukan per orang," kata Arief.
Sebelumnya, calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyinggung soal dugaan politisasi bansos ini. Ganjar meminta agar jangan ada politisasi ihwal pembagian bansos pada tahun politik menjelang perhelatan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
"(Bansos) Jangan dipolitisasi, karena itu haknya rakyat, begitu, ya," kata Ganjar usai kunjungan ke Pasar Kebon Agung, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, Sabtu 30 Desember 2023.
Ganjar menilai saat ini bansos telah menjadi komoditas yang berbau politik, di mana banyak klaim bermunculan pada masa kampanye. Dia pun menduga ada pihak yang meminta masyarakat tidak memilihnya pada Pemilu 2024 nanti karena dituding akan menghentikan bansos.
RIANI SANUSI PUTRI | ANTARA
