TEMPO.CO, Jakarta - Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan menyoroti rencana Menteri Kelautan dan Perikanan atau KKP Sakti Wahyu Trenggono yang membuka kembali ekspor benih lobster atau benur.
Direktur Eksekutif Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan Abdul Halim meminta Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono tidak membuka kembali kran ekspor benur. Menurutnya, hal itu dapat mengakibatkan kelangkaan lobster yang juga akan membuat masyarakat sekitar semakin miskin.
"Bakal terjadi kelangkaan yang pada akhirnya berujung pada pemiskinan struktural di desa-desa pesisir akibat kebijakan ekspor benur menteri KKP," ujar Abdul dalam keterangannya kepada Tempo pada Selasa, 18 Desember 2023.
Abdul menyebut, kebijakan membuka kran ekspor bertentangan dengan hasil kajian Komisi Nasional Pengkajian Sumber daya Ikan atau Komnas Kajiskan. "Menurut hasil kajian Komnas Kajiskan, tingkat pemanfaatan sumber daya lobster di beberapa wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia atau WPP NRI sudah dalam status eksploitasi berlebihan," katanya.
Ia mengatakan harusnya hasil kajian Komnas Kajiskan tersebut bisa menjadi panduan bagi Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam membuat sebuah kebijakan. Dengan mengabaikan hasil kajian Komnas Kajiskan, maka itu akan memberi legalitas kepada masyarakat menangkap benih lobster secara besar-besaran dengan target memenuhi pasar ekspor.
Tujuan ekspor benur adalah Vietnam
