TEMPO.CO, Jakarta - Deputi Bidang Sosial, Budaya, dan Pemberdayaan Masyarakat Otorita Ibu Kota Nusantara (Otorita IKN) Alimuddin mengatakan bahwa memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke IKN sama dengan membangun kota.
Langkah tersebut, kata dia, bukan sekadar memindahkan kota. Alimuddin pun mengatakan keberhasilan ibu kota negara bukan hanya ditentukan bagusnya fasilitas, tetapi keterlibatan masyarakat lokal dalam pembangunannya.
"Masyarakat lokal harus kita siapkan. Jika tidak, saya pikir kita gagal memindahkan ibu kota," ujar Alimuddin dalam acara Sosialisasi UU Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, Senin, 11 Desember 2023.
Oleh karena itu, Alimuddin mengklaim Otorita IKN melaksanakan program-program pemberdayaan. Salah satunya melalui program pelatihan di tiap desa atau kelurahan. Program tersebut juga dijalankan sesuai kebutuhan masyarakat lokal.
Alimuddin mengatakan Otorita IKN tidak menggusur masyarakat adat. Ia berujar justru lokasi yang dianggap bakal tergusur akan ditetapkan menjadi warisan budaya. "Masyarakat adat kami siapkan fasilitas keberadaannya. Kami angkat kembali kebudayaan-kebudayaan lokal," ujar dia.
Selanjutnya ihwal pendidikan, Alimuddin menuturkan sistem pendidikan di IKN akann berbeda dengan daerah-daerah lain. Namun, tetap mengacu pada kurikulum Merdeka Belajar. "Kami mau Merdeka Belajar yang plus-plus di IKN," ucapnya.
Alimuddin juga mengatakan, keberadaan institusi pendidikan akan diatur agar sambung-menyambung dan tidak terpisahkan. Tingkat PAUD hingga SMA maupun perguruan tinggi, kata dia, akan diatur Otorita IKN. "Kami tidak lagi sama dengan kondisi daerah saat ini, di mana SD dan SMP di kabupaten, sementara SMA di provinsi," ujar dia.
Pilihan Editor: Tarif Tol Semarang ke Surabaya Terbaru saat Natal dan Tahun Baru 2024
