TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Jawa Barat Otong Wiranta mengungkapkan petani kesulitan mengakses pupuk subsidi. Hal tersebut berkaitan dengan kebijakan Kementerian Pertanian dan Pupuk Indonesia Holding Company (PIHC) yang menerapkan distribusi pupuk subsidi ke petani melalui aplikasi iPubers.
Menurut Otong, petani dan kios pupuk masih mengalami kendala dalam menggunakan aplikasi tersebut. Pasalnya, petani belum sepenuhnya mengerti soal mekanisme mendapatkan pupuk yang baru atau transisi dari cara manual ke online.
"Terutama petani padi yang sudah sepuh, latar pendidikan mereka hanya SD atau SMP," ujar Otong dalam diskusi virtual pada Rabu, 6 Desember 2023. Karena mayoritas latar pendidikan yang rendah, menurut Otong, petani tersebut menginginkan cara mengakses pupuk subsidi yang lebih mudah.
Kendala lainnya adalah soal jaringan internet. Otong membeberkan jaringan internet di sejumlah daerah masih belum terkoneksi dengan baik. Imbasnya, banyak petani dan kios pupuk banyak yang kembali ke transaksi manual. Ditambah rendahnya informasi yang didapatkan, sehingga masih banyak petani yang belum memahami mekanisme penebusan pupuk subsidi melalui iPubers.
Selain itu, Otong menilai pemerintah harus terus melakukan penyesuaian validitas data penerima dan penyalur pupuk bersubsidi. Sebab, menurut KTNA, data yang ada masih sama dengan data pada tahun lalu, sehingga berakibat terhadap alokasi dan realisasi penyaluran pupuk bersubsidi.
Banyak juga, kata dia, petani yang sudah tidak berdomisili sesuai data yang ada, tetapi masih terdaftar dalam penerima pupuk subsidi di wilayah itu. Sementara itu, kebijakan penyaluran di masing-masing daerah juga kerap berbeda.
Menurutnya, kondisi itu juga sering membuat kesalahpahaman antara petani dengan kios pupuk subsidi. Sebab, pihak kios masih berlandaskan pada data yang ada sedangkan petani berusaha mengakses pupuk subsidi sesuai area lahannya.
"Jadi masalah yang dihadapi di daerah-daerah berbeda tetapi hampir sama. Harapannya, kendala-kendala ini ke depan bisa diminimalisir," ujarnya.
Pilihan Editor: Ditjen Pajak Ungkap 9 Insentif Perpajakan di IKN, dari Tax Holiday hingga...
