TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menanggapi soal besarnya utang perusahaan pelat merah kepada sejumlah vendor. Persoalan ini sebelumnya diungkit oleh anggota DPR RI.
Seperti apa penjelasannya?
"Mengenai vendor, sebenarnya waktu itu kita sepakat antara Komisi 6 dan Kementerian BUMN untuk melakukan Panja (panitia kerja), mungkin setelah setelah proses Pemilu saja kita bisa dorong," kata Erick dalam rapat kerja bersama Komisi VI DPR RI di Senayan, Jakarta Pusat pada Senin, 4 Desember 2023.
Ihwalnya, Erick ingin memetakan seberapa dalam permasalahan utang BUMN ke vendor-vendor. Dengan begitu, tidak akan ada saling lempar tanggung jawab dalam membayar utang tersebut.
"Tapi hal yang ini, saya rasa harus kita sama-sama mengeluarkan tangan untuk kita coba berikan solusi-solusi kepada direksi yang ada," tutur Erick.
Dia lantas mencontohkan perusahaan negara di sektor konstruksi atau BUMN Karya. Menurut Erick, pihaknya memiliki strategi besar untuk penyehatan BUMN Karya selama 3 tahun ke depan.
Sebelumnya, anggota Komisi VI DPR RI Evita Nursanty meminta Erick Thohir melunasi utang BUMN kepada para vendor. Menurut Evita, penulasan utang tersebut menjadi pokok penilaian Erick sebagai Menteri BUMN.
"Walaupun tidak 100 persen, tapi berhasil untuk membayar utang-utang BUMN kepada vendor-vendor yang kita sangat miris melihat nasib-nasib mereka," kata Evita dalam kesempatan yang sama.
Lebih jauh, Evita mencontohkan bahwa pemerintah juga memiliki utang kepada perusahaannya untuk gelaran PON Papua. Utang tersebut sebesar Rp 112 miliar.
"Pemerintah nih kalau utang enak bener gitu loh, padahal sudah mau PON berikutnya," kata Evita. "Memang utang ini harus diselesaikan, sama dengan utang-utang kepada vendor."
Pilihan Editor: Utang Pemerintah Tembus Rp 7.950 Triliun, Ekonom: Picu Debt Overhang dan Hambat Pertumbuhan Ekonomi
