TEMPO.CO, Jakarta - Calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan mengkritik proyek Ibu Kota Nusantara atau IKN di Kalimantan Timur yang sedang dibangun Presiden Joko Widodo alias Jokowi. Hal itu disampaikan Anies Baswedan dalam beberapa kesempatan. Teranyar, mantan gubernur DKI Jakarta tersebut menyebut pembangunan IKN justru berpotensi menciptakan ketimpangan baru.
“Ketika tujuan membangun kota baru dan ibu kota baru dengan alasan pemerataan, maka itu tidak menghasilkan pemerataan baru. Mengapa? Karena itu menghasilkan kota baru yang timpang dengan daerah di sekitarnya,” kata Anies Baswedan menjawab pertanyaan yang dilontarkan salah satu panelis dalam Dialog Terbuka Muhammadiyah Bersama Calon Pemimpin Bangsa di Auditorium Universitas Muhammadiyah Surakarta, Jawa Tengah, Rabu, 22 November 2023.
Apabila pemerintah ingin mewujudkan pemerataan, kata dia, mestinya pembangunan dilakukan di semua daerah di Indonesia. Sedangkan dalam kasus IKN, pembangunan hanya dilakukan di satu kota. Sehingga antara tujuan dengan pelaksanaannya tak sinkron.
Jika hendak meratakan ekonomi, menurut Anies Baswedan, mestinya pemerintah membangun kota kecil di seluruh Indonesia menjadi menengah dan menengah menjadi besar. “Bukan membangun satu kota di tengah hutan. Ini menjadi masalah dan akan menimbulkan ketimpangan baru,” ujarnya.
Dalam visi-misinya pun, Anies Baswedan bersama pasangannya, Muhaimin Iskandar, juga tidak menyebutkan program pembangunan IKN. Dari hasil Penelusuran Tempo dalam dokumen visi misi Anies-Amin bertajuk ‘Indonesia Adil Makmur untuk Semua’, dari 140 halaman dokumen itu, tidak ada kata kunci yang merujuk pada kata IKN Nusantara. Pada bagian agenda strategis di Pulau Kalimantan, pasangan ini juga sama sekali tidak menyebut pembangunan IKN Nusantara
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) juga secara tegas menolak pemindahan ibu kota negara ke Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan. Presiden PKS Ahmad Syaikhu menegaskan jika PKS menang pemilihan umum atau pemilu 2024, maka partainya akan mempertahankan DKI Jakarta sebagai ibu kota negara.
Pernyataan itu disampaikan Syaikhu dalam Kick off Kampanye Nasional PKS yang diselenggarakan di Depok, Jawa Barat, pada Minggu, 26 November 2023. PKS, kata dia, siap menyongsong kemenangan di 2024 dengan politik gagasan. Salah satu gagasannya adalah Jakarta Tetap Ibukota Negara.
"Tentu politik gagasan ini bukan baru dimulai hari ini, tapi sudah dimulai sejak kita mulai inisiasi pada pemilu 2019," tutur Syaikhu.
Ahmad Syaikhu mengatakan PKS sejak awal memang menolak Pemindahan Ibu Kota Negara ke IKN. Penolakan tersebut, kata dia, dilandasi dari aspirasi akademisi dan mayoritas suara publik.
"Salah satu gagasan utama yang akan diperjuangkan PKS pada Pemilu tahun 2024 adalah tentang isu Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN)," ucap Syaikhu. "PKS memandang bahwa Jakarta Tetap Layak Sebagai Ibu Kota Negara," sambungnya.
Terkait pembangunan IKN yang masih berjalan, Ahmad Syaikhu mengatakan nantinya IKN akan dijadikan pusat pertumbuhan ekonomi dengan konsep green economy. "Lalu bagaimana yang sedang dibangun di Ibu Kota Nusantara, tetap, itu akan kita jadikan pusat pertumbuhan ekonomi," katanya.
Alasan PKS Tolak IKN
PKS menilai ada tiga alasan menolak pemindahan ibu kota ke IKN dan tetap menjadikan Jakarta sebagai Ibu Kota Negara. Alasan pertama karena Jakarta merupakan tempat bersejarah yang mewarisi nilai historis bangsa.
"DKI Jakarta tempat dimana Ir. Soekarno-Moh. Hatta mengumandangkan proklamasi kemerdekaan dan peristiwa bersejarah bangsa lainnya ini dilahirkan. Tentu aspek historis ini harus menjadi pertimbangan penting bagaimana Ibu Kota Negara ditempatkan," tutur Syaikhu.
Kedua, PKS menilai pemerataan pembangunan tidak bisa hanya sekedar memindahkan Ibu kota ke IKN. Namun dengan membangun membangun pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru berdasarkan keunggulan daya saing masing-masing wilayah.
"Membuat kota-kota menengah menjadi kota besar, dan kota-kota kecil menjadi kota-kota menengah. Membangun desa yang maju sebagai penopang kemajuan pembangunan kota," ujar Syaikhu.
Terakhir, Syaikhu menolak IKN karena sudut pandang keberlanjutan. PKS memandang perlunya pelestarian lingkungan hidup dan merawat ekologi demi generasi penerus bangsa. Dalam hal ini Pulau Kalimantan sebagai paru-paru dunia sebagai pusat pertumbuhan ekonomi hijau.
"Green economy, green jobs, adalah masa depan Indonesia, dan Kalimantan akan menjadi motor utama dan pusat pertumbuhan ekonomi hijau Indonesia," tandas Syaikhu.
RIZKI DEWI AYU |TIM TEMPO
Pilihan Editor: Bandara Kertajati Ditawarkan ke Abu Dhabi Airports
