Dia mengatakan, salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan rasio elektrifikasi dan membantu masyarakat memperoleh akses listrik adalah melalui program BPBL yang mendapat dukungan penuh dari Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.
"Masyarakat penerima program BPBL mendapatkan instalasi listrik rumah tiga titik dan satu kontak, pemeriksaan dan pengujian instalasi berikut penerbitan sertifikat laik operasi, penyambungan ke PLN dan token listrik perdana," katanya.
Dalam melaksanakan program BPBL, Kementerian ESDM menugaskan PLN untuk melaksanakan kegiatan pengadaan dan pengembangan, di mana calon penerima merupakan rumah tangga dengan kriteria yang terdaftar dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS).
"Berdomisili di daerah terluar, terdepan dan tertinggal dan layak menerima program BPBL berdasarkan validasi kepala desa, lurah atau pejabat yang setingkat," katanya.
Dia mengatakan, pada tahun 2022 Kementerian ESDM menargetkan sebanyak 80.000 rumah tangga mendapatkan sambungan listrik gratis pada program BPBL, dan realisasi pada akhir 2022 berhasil menyala melebihi target yakni sebanyak 80.183 atau 100,2 persen.
"Pada tahun 2023, program BPBL dilanjutkan kembali dengan menyasar sebanyak 125.000 rumah tangga yang tersebar di 32 provinsi seluruh Indonesia," katanya.
Pilihan editor: Pertamina Wajib Salurkan BBM ke Pelosok, Menteri ESDM: Untungnya Tak Boleh Banyak-Banyak