TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengklaim pengelolaan pembiayaan utang negara masih terjaga baik. Dia mengatakan, hingga Oktober 2023, realisasi pembiayaan utang pemerintah turun 59,9 persen dibanding tahun lalu.
"Kita hanya Rp 203,6 triliun. Jauh lebih kecil dibanding tahun lalu, di mana sampai Oktober kita melakukan pembiayaan utang Rp 507,3 triliun," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN Kita yang digelar virtual pada Jumat, 24 November 2023.
Adapun dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2023, pembiayaan utang dipatok Rp 696,3 triliun. Dengan demikian, pemerintah baru merealisasikan pembiayaan utang sebesar 29,2 persen.
"Artinya, kita hanya merealisir kurang dari 30 persen yang ada dalam UU APBN," ujar Sri Mulyani.
Lebih lanjut ihwal pembiayaan utang ini, Sri Mulyani menuturkan, realisasi penerbitan surat berharga nasional (SBN) hanya mencapai Rp 185,4 triliun. Sementara dalam UU APBN, dipatok Rp 712,9 triliun SBN. Karena itu, ia mengatakan terjadi penurunan drastis dari tahun lalu yang mencapai Rp 500,3 triliun.
"Turun 62,9 persen dari sisi penerbitan SBN netto," tuturnya.
Sementara dari sisi pinjaman luar negeri, lanjut Sri Mulyani, realisasinya tercatat senilai Rp 18,2 triliun. Angka tersebut lebih tinggi ketimbang pagu APBN yang sebesar negatif Rp 16,6 triliun.
"Kita dalam hal ini di APBN memang diperkirakan turun. Tapi realisasinya naik dibanding tahun lalu sebesar Rp 7 triliun," kata dia.
Piliha editor: Sri Mulyani: APBN Oktober 2023 Defisit Rp 700 Miliar
