TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan fokus dari kementeriannya termasuk anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) di tahun politik, 2024. Pihaknya akan tetap fokus menyelesaikan berbagai pekerjaan rumah membangun fondasi menuju Indonesia emas 2045 yaitu keinginan untuk mencapai high income country (negara berpenghasilan tinggi).
“Karena masalah fundamental tidak bergerak dan tidak berubah hanya karena adanya faktor tahun politik,” ujar Sri Mulyani dalam acara Bisnis Indonesia Business Challenges 2024 yang disiarkan langsung melalui akun YouTube Bisniscom, Kamis, 23 November 2023.
Menurut Sri Mulyani, pemerintah tetap akan berhubungan dengan masalah kualitas SDM Indonesia yang perlu untuk diperbaiki. Selain itu, tetap perlu untuk terus membangun infrastruktur agar meningkatkan produktivitas Indonesia. Terus membangun nilai tambah dari industri dan juga terus memperbaiki iklim investasi melalui regulasi dan kebijakan, serta birokrasi yang simpel.
Semua itu, kata dia, adalah tema yang akan tetap berjalan. Karena merupakan fondasi bagi Indonesia untuk mencapai Indonesia maju. Oleh karena itu Kementerian Keuangan akan terus melakukan berbagai langkah yang sifatnya jangka pendek seperti biasanya stabilisasi.
“Namun kami tidak juga menegasikan atau memberikan perhatian yang sangat tinggi untuk tetap membangun fondasi tersebut,” tutur dia.
Bendahara negara menjelaskan reformasi tetap dilakukan dan justru pada tahun-tahun ini banyak sekali harus menerjemahkan legislasi yang sudah ditetapkan. Misalnya, reformasi di bidang perpajakan, melalui Undang-Undang Harmonisasi perpajakan. Di manabanyak aturan pelaksanaannya baru akan berlaku pada tahun ini dan tahun depan.
Selain itu ada juga Undang-Undang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah yang juga cukup menentukan kondisi ke depan. Karena sepertiga dari belanja negara adalah dalam bentuk transfer ke daerah. Sinkronisasi ini akan terus diperbaiki dan implementasikan yang akan mulai berjalan akhir tahun ini hingga tahun depan.
Lainnya adalah omnibus di bidang keuangan yakni Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan yang juga reformasi fundamental. Aturan ini sudah selesai, namun aturan di bawahnya baru akan berjalan atau ditentukan pada akhir tahun ini sampai dengan tahun depan.
“Jadi kita cukup padat untuk berbagai langkah-langkah pelaksanaan dari reform yang sudah ditetapkan dan disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI),” ucap Sri Mulyani.
