Selain dari skema atau struktur yang jelas dalam pengakhiran dini operasional PLTU batu bara, kata dia, diperlukan pula mekanisme untuk bisa mengalokasikan pendanaan yang didapatkan dari pengakhiran dini PLTU ke pembangkit energi terbarukan. Regulasi yang ada di Indonesia tidak memungkinkan hal ini, sehingga perlu dikaji dan diusulkan perubahannya.
“Agar pendanaan energi terbarukan yang biayanya bisa murah bisa sekaligus digunakan untuk mempensiunkan aset PLTU,” kata Deon.
Dia memandang masih banyak pekerjaan rumah untuk melaksanakan pensiun dini PLTU. Misalnya, Deon mencontohkan, memastikan adanya payung legal yang menjelaskan bahwa pengakhiran dini operasional PLTU memang bagian dari kebijakan negara untuk bertransisi energi dan mengurangi emisi.
“Serta ketersediaan regulasi yang memungkinkan modifikasi perjanjian jual beli listrik (PJBL) dan lainnya,” ucap dia.
Lebih baik lagi, Deon berujar, jika strategi pada PLTU merupakan bagian dari upaya transisi energi yang ingin mengintegrasikan energi terbarukan dalam skala besar sehingga mengurangi emisi gas rumah kaca. Jika tujuannya seperti itu, maka aset PLTU akan dioptimalkan untuk memastikan energi terbarukan bisa masuk ke bauran listrik dengan cepat dan murah.
“Misalnya, selain menunggu dipensiunkan, PLTU bisa dioperasikan secara fleksibel untuk membantu menjaga kestabilan dan keandalan sistem seiring meningkatnya bauran PLTS dan PLTB yang intermiten,” kata Deon.
Pilihan Editor: Dikabarkan PHK 500 Karyawan, Ini Kata Halodoc
