TEMPO.CO, Jakarta - Tiket kereta untuk libur Natal dan Tahun Baru sudah bisa dipesan sejak 6 November 2023 lalu untuk periode perjalanan tanggal 21 Desember 2023 hingga 7 Januari 2024. Tiket yang terjual untuk periode libur Natal dan Tahun Baru di wilayah PT Kereta Api Indonesia (KAI) Daerah Operasi 2 Bandung hingga saat ini sudah menembus 10.019 tiket kereta.
“Tiket favorit masih ke Jawa Timur dan Jawa Tengah. Jawa Timur itu Surabaya dan Malang, Jawa Tengah itu ada Semarang, Solo, dan Yogyakarta,” kata Manager Humas PT KAI Daerah Operasi 2 Bandung Mahendro Trang Bawono, saat dihubungi, Sabtu, 11 November 2023.
PT KAI Daerah Operasi 2 Bandung menyiapkan 474 perjalanan kereta reguler untuk periode libur Natal dan Tahun Baru. Jumlah tiket yang tersedia menembus 252.552 tiket kereta.
“Tiket yang terjual baru 4 persen dari tiket yang tersedia,” kata Mahendro.
Mahendro mengatakan, PT KAI Daerah Operasi 2 Bandung masih menunggu kepastian pengoperasian kereta tambahan untuk libur Natal dan Tahun Baru. “Dari pusat sudah ada draft rencananya, tapi masih menunggu perkembangan trennya,” kata dia.
Mahendro mengatakan, dari penjualan tiket yang ada tren penumpang kereta di Daerah Operasi 2 Bandung lebih banyak membeli tiket kereta menuju rute perjalanan arah timur. “Kalau bicara di Bandung memang lebih banyak ek arah timur, kalau ke arah barat itu Cuma ke Jakarta. Perbandingannya dalam sehari itu rata-rata 26 perjalanan, 16 ke arah timur, dan 10 ke Jakarta,” kata dia.
PT KAI menetapkan tiket kereta api komersial di masa libur Natal dan Tahun Baru mengacu pada Tarif Batas Bawah (TBB) dan Tarif Batas Atas (TBA). Sementara untuk tiket kereta Public Service Obligation (PSO) tarifnya tetap sesuai dengan tarif yang ditetapkan pemerintah.
“Kami mengingatkan kepada pelanggan agar teliti dalam menginput tanggal, memilih rute, dan memasukkan data diri pada saat melakukan pemesanan. Rencanakan perjalanan sebaik mungkin termasuk estimasi waktu perjalanan menuju ke stasiun," kata Mahendro.
Pilihan Editor: Ini Sikap Anies, Ganjar dan Prabowo soal Program Hilirisasi Jokowi