Keempat, insentif perumahan berupa bantuan untuk masyarakat berpendapatan rendah (MBR), yakni tanggungan biaya administrasi pemerintah Rp 4 juta per rumah sederhana, serta tambahan program rumah sejahtera terpadu untuk perbaikan rumah masyarakat miskin ini sebesar Rp 20 juta.
Dengan paket kebijakan tersebut, Sri Mulyani yakin bakal ada dorongan positif terhadap perekonomian nasional. "Kalau kuartal IV baseline-nya 5,06 persen outlook proyeksi kita, dengan banyaknya ketidakpastian itu bisa melemah ke 4,81 persen," ujar Sri Mulyani di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, pada Senin, 6 November 2023.
Bendahara negara ini mengklaim, dengan adanya paket kebijakan yang bisa berjalan di kuartal III, pemerintah berharap bisa menambah dukungan terhadap ekonomi sebesar 0,2 persen. "Sehingga kita harapkan di kuartal IV pertumbuhan ekonomi bisa tetap dijaga di 5,01 persen," tutur Sri Mulyani.
Bila proyeksi tersebut dapat terwujud, kata Sri Mulyani, maka bisa diharapkan pertumbuhan ekonomi tahun 2023 secara keseluruhan akan tetap stabil di angka 5,04 persen. "Kalau kemudian tidak diberikan dukungan bisa saja pertumbuhan (full year 2023) bisa turun menjadi 4,99 persen."
Selain itu, dengan adanya beragam insentif yang akan berlanjut hingga tahun depan, Sri Mulyani yakin perekonomian pada 2024 akan terus mengalami penguatan dan tetap stabil di angka 5,24 persen.
"Kemudian 2024, dengan adanya policy ini baik PPN DTP yang diberikan sampai akhir tahun, kita berharap menambah dukungan terhadap ekonomi 0,16 persen dan pertumbuhan full year tetap terjaga di atas 5,24 persen," kata Sri Mulyani.
MOH KHORY ALFARIZI | CAESAR AKBAR | YOHANES MAHARSO JOHARSOYO
Pilihan Editor: Aset Kripto Punya Siklus Volatile, Ekonom: Permintaan Tinggi Harga Naik Gila-gilaan, tapi...