TEMPO.CO, Jakarta - Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution Ronny P. Sasmita menjelaskan penting atau tidaknya kelanjutan proyek Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara bagi calon presiden dan calon wakil presiden. Ada tiga pasangan yang akan ikut kontestasi politik pada 2024 mendatang yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, Ganjar Pranowo-Mahfud MD, dan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Menurut Ronny, IKN merupakan proyek politik Presiden Joko Widodo alias Jokowi. Dia mengatakan secara teknis, ukuran proyek hijrah ibu kota itu bukan layan atau tidak layak secara fiskal, tapi layak tidak layak secara politik.
“Jika Istana menginginkan, lalu jejaring elite ekonomi dan politik, terlepas untuk sekedar menyenangkan Jokowi atau ikut cawe-cawe dan kecipratan proyek-proyek IKN, maka IKN akan simsalabim jadi,” tutur Ronny saat dihubungi pada Jumat, 27 Oktober 2023.
Dari kacamata politik, Ronny berujar, proyek IKN ini menjadi penting bagi Capres dan Cawapres yang akan berlaga nanti. Artinya, jika tidak mendukung pembangunan ibu kota baru itu, maka akan dianggap antitesis Jokowi. Bahkan berpeluang tidak mendapatkan dukungan dari kepala negara dan jejaring elite ekonomi politik yang ada. “Lantas apa urgensinya? Urgensinya, pertama adalah urgensi elektoral,” kata Ronny.
Bagi Capres dan Cawapres yang ingin mendapatkan limpahan ceruk suara pemilih Jokowi, maka mendukung dan melanjutkan IKN adalah salah satu "keyword" atau kata kunci untuk mengidentifikasi diri sebagai bagian dan pendukung dari visi misi Jokowi. Pesannya kepada pemilih Jokowi adalah memilih Capres Cawapres pendukung IKN adalah identik dengan memilih Jokowi.
Urgensi kedua adalah, bagi pasangan Capres dan Cawapres yang tidak terlalu identik dengan Jokowi, memiliki urgensi penghindaran atas tekanan politik dari pemegang kekuasaan yang sedang berkuasa saat ini. “Sebut saja misalnya, Anies-Imin, yang hanya memberikan dukungan secara normatif yakni hanya dalam rangka menjalankan Undang-Undang IKN,” tutur Ronny.
Bagaimana pun, kata Ronny, presiden yang sedang berkuasa dan pemilik legasi IKN, sekali pun sudah dalam status ‘lame duck’, masih bisa menggunakan wewenangnya. Serta pengaruhnya untuk melakukan tekanan kepada Capres dan Cawapres yang dianggap ‘melawan’ kekuasaan.
Ditambah lagi, dia melanjutkan, saat ini ini tendensi dukungan politik Jokowi sudah sangat jelas. “Sehingga status lame duck-nya tidak membuatnya kehilangan gairah dan spirit untuk aktif mempengaruhi proses politik yang ada,” ucap Ronny.
Selanjutnya: Perbedaan Visi Misi Anies, Ganjar, dan Prabowo terkait IKN…
