Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Deretan Harta Kekayaan Mahfud MD yang Resmi Ditunjuk jadi Cawapres Ganjar Pranowo

image-gnews
Menko Polhukam Mahfud Md memberikan keterangan terkait kasus dugaan penyerobotan tanah milik negara di Jakarta, Selasa, 18 Juli 2023. Pemerintah akan melakukan segala upaya hukum untuk mengembalikan tanah aset PTPN II seluas 464 Ha di Deli Serdang dengan mengajukan kasasi terkait kasus dugaan pemalsuan surat kepemilikan yang diharapkan dapat menjadi bukti baru atau novum guna mengubah putusan dalam proses hukum perdata. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay
Menko Polhukam Mahfud Md memberikan keterangan terkait kasus dugaan penyerobotan tanah milik negara di Jakarta, Selasa, 18 Juli 2023. Pemerintah akan melakukan segala upaya hukum untuk mengembalikan tanah aset PTPN II seluas 464 Ha di Deli Serdang dengan mengajukan kasasi terkait kasus dugaan pemalsuan surat kepemilikan yang diharapkan dapat menjadi bukti baru atau novum guna mengubah putusan dalam proses hukum perdata. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Mahfud MD resmi ditunjuk sebagai bakal calon wakil presiden Ganjar Pranowo. Hal itu disampaikan Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri dalam deklarasi calon wakil presiden Ganjar  di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, pada hari ini, Rabu, 18 Oktober 2023. Megawati menyebut Mahfud sosok yang memiliki pengalaman konkret dalam pemerintahan.

"Calon wakil presiden yang akan mendampingi Pak Ganjar Pranowo adalah Bapak Prof. Dr. Mahfud MD," kata Megawati.

Nama Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD memang telah lama mencuat digadang sebagai Cawapres Ganjar Pranowo. Hal itu diperkuat dengan tersebarnya foto pertemuan Mahfud MD dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri sebelum pengumuman hari ini.

Harta Kekayaan Mahfud MD

Mahfud MD lahir di Sampang, Madura, 13 Mei 1957. Ia menempuh dua jenis pendidikan, agama dan umum. Lulus dari SD, Mahfud lalu melanjutkan pendidikan ke Pendidikan Guru Agama Negeri (PGAN), di Pamekasan, Madura dan dilanjutkan ke Pendidikan Hakim Islam Negeri (PHIN) selama tiga tahun di Yogyakarta.

Mahfud menjadi Guru Besar bidang Politik Hukum pada tahun 2000 pada usia 43 tahun. Di tahun yang sama, Mahfud ditunjuk oleh Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur sebagai Menteri Pertahanan sekaligus Menteri Kehakiman dan HAM.

Kemudian Mahfud berkegiatan di politik praktis. Ia sempat bergabung dengan Partai Amanat Nasional (PAN), namun setelah itu ia pindah ke Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan menjadi Anggota DPR RI saat Pemilu 2004.

Usai menjadi legislator, Mahfud mengikuti mengikuti seleksi calon hakim konstitusi dan terpilih sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) untuk periode 2008-2013. Pada periode kedua pemerintahan Joko Widodo, Mahfud ditunjuk sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan untuk periode 2019-2024, dan menjadi orang sipil pertama yang menjabat jabatan itu. 

Berdasarkan arsip Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara Elektronik (e-LHKPN) pada laman Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Mohammad Mahfud Mahmodin alias Mahfud Md pertama kali menyampaikan kepemilikan hartanya ketika menjadi Menteri Pertahanan (Menhan) di era Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Jumlah kekayaannya saat itu sebesar Rp 1,6 miliar (Rp 1.664.009.484) per 18 Mei 2001. 

Kemudian, Mahfud tercatat kembali melaporkan LHKPN pada 1 Juli 2006. Dia saat itu terpilih sebagai anggota DPR RI dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dengan kekayaan senilai Rp 6,9 miliar (Rp 6.996.355.073). 

Usai menjadi wakil rakyat, Mahfud Md mengikuti uji kelayakan sebagai calon hakim konstitusi. Pria kelahiran Sampang, Madura itu dilantik sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) untuk periode 2008-2013. Jumlah hartanya per 9 Mei 2008 menyentuh Rp6,9 miliar (Rp6.919.491.956). 

Mahfud selanjutnya menyerahkan LHKPN rutinan per tahun. Adapun jumlah kepemilikan asetnya pada 25 April 2011 menyentuh Rp 12 miliar (Rp 12.024.787.837). Sementara kekayaannya saat di akhir masa jabatan sebagai Ketua MK adalah Rp 16,1 miliar (Rp 16.110.108.397) per 1 April 2013. 

Berikutnya, pada 2019, Presiden Joko Widodo alias Jokowi melantik Mahfud MD sebagai Menkopolhukam dalam Kabinet Indonesia Maju (2019-2024). Di masa awal menjabat, kekayaan Mahfud Md dilaporkan sebesar Rp 25,8 miliar (Rp 25.815.316.147) per 19 November 2019. 

Harta Mahfud MD kembali naik, kaliini menjadi  Rp 27,1 miliar (Rp 27.131.348.267) per 31 Desember 2020 dan Rp 29,6 miliar (Rp 29.635.978.979) pada 31 Desember 2021. 

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Adapun harta kekayaan Mahfud MD sebagaimana LHKPN 31 Desember 2022 tembus Rp29,5 miliar (Rp 29.546.144.117), dengan rincian sebagai berikut.

-    Tanah dan bangunan: Rp 12.060.316.000.

-    Alat transportasi dan mesin: Rp 1.503.000.000.

-    Harta bergerak lainnya: Rp 180.500.000.

-    Surat berharga: -

-    Kas dan setara kas: Rp 15.802.328.117.

-    Harta lainnya: -

-    Utang: - 

Mahfud MD tercatat mempunyai 15 bidang tanah dan bangunan dengan luas berkisar 64 sampai 700 meter persegi. Properti tersebut tersebar di Sleman, Pamekasan, Surabaya, dan Jakarta Selatan. Dia juga mengoleksi enam kendaraan bermotor, meliputi motor Honda (2007), Toyota Avanza Veloz (2012), Toyota Vios (2013), Toyota Camry (2017), Toyota Alphard (2018), dan Vespa Primavera 150 (2021). 

MELYNDA DWI PUSPITA | TIKA AYU | ANTARA

Pilihan Editor: Blak-blakan Mahfud MD soal Status Tanah di Pulau Rempang ..

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Pembentukan Pansel Pimpinan dan Dewas KPK, Novel Baswedan Sebut Ujian Terakhir Bagi Jokowi Berantas Korupsi

5 jam lalu

Dewan Penasehat IM57+ Institute Novel Baswedan memberikan keterangan usai menyerahkan laporan di gedung lama KPK, Kuningan, Jakarta, Jumat 26 April 2024. IM57+ Institute melaporkan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron ke Dewan Pengawas (Dewas) KPK atas dugaan pelanggaran kode etik. ANTARA FOTO/Bayu Pratama S
Pembentukan Pansel Pimpinan dan Dewas KPK, Novel Baswedan Sebut Ujian Terakhir Bagi Jokowi Berantas Korupsi

Mantan penyidik senior KPK Novel Baswedan mengatakan pembentukan panitia seleksi ini merupakan ujian terakhir bagi pemerintahan Presiden Jokowi.


Dilaporkan ke KPK Atas Dugaan Aset Rp 60 Miliar, Kepala Bea Cukai Purwakarta: Saya Sudah Pensiun kalau Punya Harta Segitu

5 jam lalu

Kepala Bea Cukai Purwakarta, Rahmady Effendy Hutahaean. bcpurwakarta.beacukai.go.id
Dilaporkan ke KPK Atas Dugaan Aset Rp 60 Miliar, Kepala Bea Cukai Purwakarta: Saya Sudah Pensiun kalau Punya Harta Segitu

Kepala Bea Cukai Purwakarta Rahmady Effendy Hutahaean dilaporkan ke KPK oleh seorang pengacara atas dugaan tidak lapor LHKPN dengan benar.


IM57+ Institute Berharap Pansel Perhatikan Rekam Jejak Calon Pimpinan dan Dewas KPK

8 jam lalu

Ketua IM57+ Institute M. Praswad Nugraha (tengah) didampingi Dewan Penasehat Novel Baswedan (dua kanan) menunjukkan barkas laporan di gedung lama KPK, Kuningan, Jakarta, Jumat 26 April 2024. IM57+ Institute melaporkan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron ke Dewan Pengawas (Dewas) KPK atas dugaan pelanggaran kode etik. ANTARA FOTO/Bayu Pratama S
IM57+ Institute Berharap Pansel Perhatikan Rekam Jejak Calon Pimpinan dan Dewas KPK

Ketua IM57+ Institute Praswad Nugraha mengatakan sikap Presiden Jokowi terhadap KPK akan ditentukan dalam proses penunjukan panitia seleksi.


Prabowo: Kalau Tak Mau Diajak Kerja Sama, Ya Jangan Mengganggu

14 jam lalu

Presiden Terpilih RI Prabowo Subianto memberikan kata sambutan dalam Workshop dan Rakornas Partai Amanat Nasional (PAN) Pemenangan Pilkada 2024 di Jakarta, Kamis (9/5/2024) malam. (ANTARA/Fath Putra Mulya)
Prabowo: Kalau Tak Mau Diajak Kerja Sama, Ya Jangan Mengganggu

Prabowo Subianto menyinggung pihak-pihak yang tidak mau diajak bekerja sama dalam pemerintahannya nanti.


Pansel KPK Diumumkan Bulan Ini, Akademisi Bilang Harus Diisi Orang-orang Kredibel

1 hari lalu

Logo KPK. Dok Tempo
Pansel KPK Diumumkan Bulan Ini, Akademisi Bilang Harus Diisi Orang-orang Kredibel

Akademisi menyarankan proses seleksi calon pimpinan KPK diperketat menyusul kasus yang menjerat mantan Ketua KPK Firli Bahuri.


Pansel KPK Bentukan Jokowi Diragukan karena Pernah Loloskan Firli Bahuri dan Lili Pintauli

1 hari lalu

Ketua PP Muhammadiyah yang juga mantan Ketua KPK, M. Busyro Muqoddas. TEMPO/M Taufan Rengganis
Pansel KPK Bentukan Jokowi Diragukan karena Pernah Loloskan Firli Bahuri dan Lili Pintauli

Mantan Komisioner KPK Busyro Muqoddas mendesak Pansel KPK tahun ini tidak sepenuhnya ditunjuk Jokowi


Prabowo Berencana Tambah Kementerian, Apa Kata Mahfud Md?

1 hari lalu

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto bersama Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD, di Kantor Kemenko Polhukam, di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat, 13 Desember 2019. Tempo/Egi Adyatama
Prabowo Berencana Tambah Kementerian, Apa Kata Mahfud Md?

Mahfud Md menilai, semakin banyak jumlah kementerian, bisa jadi karena tuntutan akibat bagi-bagi kekuasaan yang terlalu besar setelah pemilu.


Cerita Mahfud Md Dongkol Putusan MK: Tapi Saya juga Marah Saat Jadi Ketua MK Tapi Diprotes

1 hari lalu

Mahfud MD saat mengunjungi UII Yogyakarta Rabu, 8 Mei 2024. Dok.istimewa
Cerita Mahfud Md Dongkol Putusan MK: Tapi Saya juga Marah Saat Jadi Ketua MK Tapi Diprotes

Mahfud Md bercerita soal dirinya yang dongkol saat MK menyatakan jika tak ada kecurangan dalam pelaksanaan Pemilu 2024.


Jokowi Godok Komposisi Pansel Calon Pimpinan KPK

1 hari lalu

Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana saat ditemui di kantor Kementerian Sekretaris Negara pada Rabu, 6 Desember 2023. TEMPO/Daniel A. Fajri
Jokowi Godok Komposisi Pansel Calon Pimpinan KPK

Jokowi masih menggodok nama-nama calon anggota pansel calon pimpinan dan dewan pengawas KPK


Pengakuan Saksi Perkara Syahrul Yasin Limpo: Bikin Perjalanan Dinas Fiktif hingga Biayai Umrah Rp 1 Miliar

1 hari lalu

Terdakwa kasus pemerasan dan gratifikasi di Kementerian Pertanian Syahrul Yasin Limpo (kiri) mengikuti sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin, 29 April 2024. Tim Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menghadirkan empat saksi pada sidang lanjutan bekas Menteri Pertanian (Kementan). TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Pengakuan Saksi Perkara Syahrul Yasin Limpo: Bikin Perjalanan Dinas Fiktif hingga Biayai Umrah Rp 1 Miliar

Syahrul Yasin Limpo mengatakan seluruh pernyataan saksi yang menuding dirinya tidak benar.