TEMPO.CO, Bogor - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengungkap penyebab harga beras naik di Tanah Air. Jokowi menyebut bahwa kenaikan harga beras tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di banyak negara, akibat krisis pangan global.
“Misalnya di Singapura rata-rata harganya Rp21.600, di Brunei harganya sudah mencapai rata-rata Rp37.000, di tetangga dekat kita di Timor Leste harganya Rp20.000 ribu. (Harga beras) kita masih Rp10.800-Rp13.000, tetapi memang harganya naik. Di globalnya memang seperti itu,” kata Jokowi saat menghadiri konsolidasi nasional Jaringan Relawan Alap-Alap Jokowi di Sentul International Convention Center, Bogor, Sabtu, 7 Oktober 2023.
Meski begitu, lanjut Jokowi, dirinya bakal berusaha untuk menekan harga beras di masyarakat agar kembali turun.
"Kami (pemerintah) akan terus berusaha menekan agar harga-harga kembali turun dan menjadi normal kembali," kata Jokowi.
22 negara hentikan ekspor
Selain krisis pangan global, Jokowi mengatakan kenaikan harga pangan juga dipicu kebijakan 22 negara produsen beras, termasuk India, yang menghentikan ekspornya.
Selain itu, kata Jokowi, problem adanya cuaca ekstrem yang disebabkan fenomena El Nino juga menyumbang tingginya harga beras di masyarakat.
"Perubahan iklim, cuaca panas, kemarau yang panjang, menyebabkan juga produksi kita menurun," kata Jokowi. "Problem-problem ini yang kita harus ngerti, ada suatu kejadian pasti ada sebabnya," tambahnya.
Padahal, ujar Jokowi, Indonesia masih perlu mengimpor 1,5 juta ton hingga 2 juta ton beras dari luar negeri karena produksi dalam negeri yang belum mencukupi sementara jumlah penduduk terus bertambah.
“Penduduk kita saat ini sudah 278 juta jiwa dari sebelumnya 270 juta jiwa, sehingga produksi berasnya juga harus bertambah. Ini lah masalah yang harus saya sampaikan apa adanya karena masalah di sebuah negara akan berimbas ke negara lain,” kata Jokowi.
Bantuan beras
Untuk merespons harga beras yang masih tinggi, Jokowi memaparkan bahwa pemerintah selama enam bulan terakhir telah memberikan bantuan 10 kilogram beras per bulan bagi 21,3 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Kebijakan itu akan diteruskan hingga November 2023 mendatang untuk meringankan beban masyarakat yang membutuhkan.
“Sepanjang APBN kita ada masih ada ruang pasti akan kita putuskan (untuk membantu),” janji Jokowi.
Selanjutnya: Harga beras Bapanas
