TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia menghadiri rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI untuk membahas lebih dalam mengenai konflik yang terjadi di Pulau Rempang, Batam. Rapat tersebut berlangsung pada Senin, 2 Oktober 2023 di Kompleks Parlemen, Senan, Jakarta dan disiarkan secara langsung melalui kanal YouTube DPR RI.
Dalam rapat tersebut, Bahlil menjelaskan bahwa akan ada 10 proyek yang digarap Xinyi Group pada investasi tahap pertama dengan nilai sekitar Rp 175 triliun. Proyek itu mulai dari pembangunan kawasan industri terintegrasi, pabrik pemrosesan pasir silika, industri soda abu, industri kaca panel surya, industri kaca float. Kemudian, pembangunan industri silikon industrial grade, industri polysilicon, industri pemprosesan kristal, industri sel dan modul surya, dan infrastruktur pendukung.
Tak hanya itu, Bahlil pun dicecar berbagai pertanyaan oleh anggota Komisi VI DPR RI terkait investasi yang terjadi di Pulau Rempang. Lantas bagaimana jawaban Bahlil saat dicecar pertanyaan soal Rempang? Simak rangkuman informasi selengkapnya berikut ini.
- Hubungi Xinyi Group
Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa Xinyi Group dapat memahami konflik yang terjadi di Pulau Rempang. Dia mengatakan perwakilannya telah menghubungi perusahaan asal Cina tersebut.
“Insya Allah mereka memahami, tapi juga mereka berpikirnya agar bisa sama-sama kita selesaikan dengan baik dan kalau bisa diharapkan bisa cepat, ya itu bisa lebih baik juga. Tetapi posisinya tidak sampai menekan kita,” ucap Bahlil dalam Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 2 Oktober 2023.
- Dana Singgah untuk Masyarakat Terdampak
Bahlil menjelaskan bahwa selain akan diberikan rumah, masyarakat yang terdampak juga akan mendapatkan dana singgah rumah. Hal ini dilakukan sambil menunggu rumah yang disiapkan pemerintah selesai.
Menteri Investasi juga mengungkapkan bahwa setiap orang akan mendapatkan biaya hidup sebesar Rp 1,2 juta. Jadi, apabila dalam satu keluarga terdapat empat orang, maka akan mendapatkan uang biaya hidup sekitar Rp 4,8 juta per bulan. Selain itu, ditambah uang sewa rumah sebesar Rp 1,2 juta, sehingga satu keluarga akan mendapatkan uang Rp 6 juta per bulan hingga rumah dari pemerintah selesai.
“Dananya (berasal dari) BP Batam. Ini kan mereka ada dananya sewa tanah itu. Tapi kalau infrastrukturnya, jadi infrastrukturnya tidak dibiayai oleh APBN, gak ada,” kata Bahlil.
Selanjutnya: Janji Sinergi Pengusaha dan Masyarakat...
