TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan buka suara soal konflik di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau. Luhut mengakui penanganan konflik Pulau Rempang pendekatannya masih kurang pas. Padahal, klaim dia, masyarakat Rempang pada umumnya mau direlokasi.
"Karena kalau kami identifikasi, rakyat itu pada umumnya mau (direlokasi), mereka mau. Tidak ada masalah," kata Luhut saat menghadiri pembukaan Marine Spatial Planning Service Expo (MSPS) 2023 di Pullman Jakarta, Selasa, 19 September 2023.
Oleh karena itu, agar konflik cepat teratasi, Luhut mengatakan saat ini pemerintah tengah melakukan pendekatan kepada masyarakat yang lebih baik. "Rempang itu mungkin sekarang kita mau slow down. Pendekatannya kemarin kurang pas," kata Luhut.
Luhut menceritakan bahwa berdasarkan pengalamannya dalam menangani pembebasan lahan, ia tidak menemukan masalah jika diidentifikasi secara menyeluruh. "Karena kalau direlokasi ada yang mau dikasih rumah, pekerjaan, sekolahnya, dan sebagainya, ada juga yang mau uang saja cash," ucap Luhut.
Luhut menambahkan, dalam konflik pembebasan lahan pasti ada provokator. Menurutnya, provokator itulah yang harus ditangani dan dipisahkan supaya tidak tercampur dengan masyarakat. "Kemudian yang provokator itu pasti ada, itu yang kami pisah-pisahkan. Saya kira gak ada masalah," tutur dia.
Luhut pun optimis konflik yang terjadi di Pulau Rempang dapat ditangani apabila ada sosialisasi yang baik dan detail. Apalagi pemerintah telah menyiapkan kompensasi untuk masyarakat. Menurutnya, masyarakat harus diberi tahu dengan detail mengenai rencana relokasi, sehingga masyarakat akan lebih mudah memahami.
"Ini lho apa yang masih kurang, di mana sekolah anakmu, di mana kamu kerja dan seterusnya. Kalau disosialisasikan dengan baik pasti gak ada masalah. Dan ini sedang dikerjakan," jelas Luhut.
Selanjutnya: Luhut: Konflik Rempang Tidak Boleh Menghambat...
