TEMPO.CO, Jakarta - Manajer Program Akses Energi Berkelanjutan dari Institute for Essential Services Reform (IESR) Marlistya Citraningrum mengatakan Indonesia perlu belajar dari pengalaman beberapa negara soal transisi energi. Beberapa negara tersebut yakni Denmark, Australia, dan Amerika Serikat, yang sudah memiliki pulau dengan 100 persen energi terbarukan.
Menurut Marlistya negara tersebut memiliki pulau yang mencapai penggunaan energi terbarukan 100 persen dengan tenggat waktu lebih cepat dibanding target secara nasional. Hal itu disamnpaikan dalam acara Indonesia Energy Transition Dialogue (IETD) 2023 yang digelar pekan ini.
“Kombinasi kebijakan, political will dari pengambil kebijakan, upaya bersama, kesiapan sistem, adanya insentif, hingga tersedianya pembiayaan yang inovatif menjadi kunci keberhasilan mereka,” ujar dia lewat keterangan tertulis dikutip Jumat, 22 September 2023.
Dia menjelaskan Indonesia sebenarnya bisa memiliki showcase pulau 100 persen energi terbarukan dengan ‘paket lengkap’ yang serupa. Sebagai negara kepulauan dengan potensi energi terbarukan lebih dari 7.000 gigawatt, Indonesia mempunyai peluang besar untuk memenuhi 100 persen kebutuhan energi pulau-pulaunya dari energi terbarukan.
Selain itu, kesempatan untuk belajar dari pulau-pulau yang telah melakukan desentralisasi energi dan berambisi mencapai target neutral karbon pada 2045 pun terbuka luas. “Caranya dimulai dari inisiatif daerah yang perlu mendapatkan dukungan juga dari masyarakat, kelompok swasta, PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) PT PLN, dan pemerintah pusat,” kata dia.
Soren Hermansen, Direktur Akademi Energi Samso dalan acara IETD 2023 menjelaskan Pulau Samso di Denmark saat ini telah mengandalkan energi angin dan energi terbarukan lainnya sebagai sumber kelistrikan. Ada sekitar 11 turbin angin di daratan, masing-masing dengan kapasitas untuk menghasilkan daya sebesar satu megawatt.
Pulau Samso dengan 1 turbin saja bisa menghasilkan listrik yang cukup untuk menggerakan 630 rumah. Dalam melakukan transisi energi, Soren berujar, pendekatannya perlu secara lokal, artinya bisa bersifat politis maupun administratif namun harus sesuai dengan konteks lokal.
Secara nasional, di Denmark, kebijakannya telah mempromosikan pembangunan berkelanjutan. “Selain itu, peraturan Uni Eropa juga mendukung terciptanya pulau dengan 100 persen energi terbarukan sehingga Pulau Samso solid secara kebijakan dan tersedia pula instrumen finansial,” tutur Soren.
