Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

RI Memasuki Tahun Politik, Luhut: Investasi Tidak Boleh Berhenti Hanya karena Pemilu

image-gnews
Luhut Binsar Pandjaitan yang dijuluki sebagai Menteri Segalanya ini, bukan hanya sekali merangkap sejumlah jabatan. Sebelumnya Luhut ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo untuk menjadi pimpinan sementara di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), menggantikan Edhy Prabowo yang diciduk KPK. REUTERS/Darren Whiteside
Luhut Binsar Pandjaitan yang dijuluki sebagai Menteri Segalanya ini, bukan hanya sekali merangkap sejumlah jabatan. Sebelumnya Luhut ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo untuk menjadi pimpinan sementara di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), menggantikan Edhy Prabowo yang diciduk KPK. REUTERS/Darren Whiteside
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan yakin bahwa meskipun Indonesia tengah memasuki tahun politik, realisasi investasi di dalam negeri dapat terus berlangsung. Sebaliknya, menurut dia, pemilu tidak boleh menjadi hambatan untuk masuknya modal asing ke Tanah Air.

“Pemilu biarkan saja (berlangsung), tetapi investasi tidak boleh berhenti hanya karena pemilu,” kata Luhut yang hadir bersama Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, kepada wartawan setelah menghadiri Forum Bisnis Indonesia-Uni Emirat Arab (UAE) di Jakarta, Kamis, 21 September 2023.

Luhut pun menyinggung bakal calon presiden Prabowo yang juga mendorong masuknya investasi ke Indonesia. “Saya kira tidak ada masalah (soal investasi) meskipun sekarang mau pemilu. Pak Prabowo sebagai kandidat (capres) juga ikut promosi investasi."

Adapun Luhut dan Prabowo hadir dalam Forum Bisnis Indonesia-UAE dan bertemu dengan delegasi dari negara Teluk itu untuk membahas potensi kerja sama investasi antara kedua negara.

Forum tersebut digelar beberapa pekan setelah Juli lalu Indonesia menyepakati perjanjian perdagangan bebas melalui Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Uni Emirat Arab (IUAE-CEPA).

Luhut mengungkapkan Indonesia dan Uni Emirat Arab telah sepakat membentuk satuan tugas untuk mempercepat realisasi investasi kedua negara pada delapan area kerja sama.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Delapan area kerja sama itu meliputi: pembangunan kilang, percepatan pengembangan energi terbarukan seperti pembangkit listrik tenaga panas bumi, tenaga air dan panel surya, dan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Berikutnya, kata Luhut, adalah pembangunan pelabuhan dan fasilitas perawatan pesawat, kerja sama pertahanan dan satelit, program pengembangan mangrove untuk mengatasi perubahan iklim, kolaborasi hilirisasi mineral kritis, dan kerja sama ketahanan pangan dan energi.

ANTARA

Pilihan Editor: Luhut: Masyarakat di Pulau Rempang pada Umumnya Mau Direlokasi

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Tolak Pleidoi Haris Azhar dan Fatia, JPU Sebut Ada Pengaburan Isu Penghinaan Luhut

17 menit lalu

Terdakwa dugaan pencemaran nama baik terhadap Menteri Koordinator Maritim dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan, Haris Azhar (kedua dari kiri) berbincang dengan kuasa hukumnya sebelum menjalani sidang lanjutan dengan agenda pembacaan tuntutan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Senin, 13 November 2023.  TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Tolak Pleidoi Haris Azhar dan Fatia, JPU Sebut Ada Pengaburan Isu Penghinaan Luhut

JPU mengatakan ada 3 catatan dalam podcast Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti yang dimaksud penghinaan terhadap Luhut.


Kepala Otorita IKN soal Peta Jalan Nol Emisi Karbon RLDC: Ini Momen Bersejarah

6 jam lalu

Desain Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur. Investasi untuk peletakan batu pertama tahap ketiga masih akan datang dari investor dalam negeri, meskipun mereka juga dapat bermitra dengan investor asing, kata seorang pejabat. (ANTARA/HO-Kementerian PUPR/rst)
Kepala Otorita IKN soal Peta Jalan Nol Emisi Karbon RLDC: Ini Momen Bersejarah

Otorita IKN meluncurkan Peta Jalan menuju Kota Nol Emisi Karbon Nusantara (Regionally and Locally Determined Contribution/RLDC) pada COP 28 di Dubai.


AHY Ditanya Soal Debat Cawapres dan Kesiapan Gibran, Ini Jawabnya

6 jam lalu

Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) berjabat tangan usai melakukan pertemuan di kediaman AHY, Jakarta, Minggu, 22 Oktober 2023. Pertemuan yang berlangsung satu jam itu berakhir tanpa ada pernyataan dari Gibran maupun AHY dan hanya menyapa para awak wartawan yang menunggu di depan. Kedatangan Gibran ini berlangsung di tengah isu yang menguat bahwa dirinya bakal diusung menjadi cawapres Prabowo Subianto di Pilpres 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
AHY Ditanya Soal Debat Cawapres dan Kesiapan Gibran, Ini Jawabnya

Demokrat, kata AHY, ingin terus mendorong dan membantu agar debat capres dan debat cawapres dapat berlangsung sukses.


ADB Luncurkan Strategi Dukung IKN Bebas Emisi Karbon pada 2045

8 jam lalu

Sesi foto bersama antara pihak Otorita Ibu Kota Nusantara dengan Asian Development Bank (ADB) di COP28 Dubai, Uni Emirat Arab, 3 Desember 2023. Istimewa
ADB Luncurkan Strategi Dukung IKN Bebas Emisi Karbon pada 2045

ADB meluncurkan Strategi Nol Bersih atau Net Zero Strategy untuk mendukung pengembangan Ibu Kota Nusantara (IKN) agar bebas emisi karbon pada 2045.


96 Isu Hoaks Pemilu Ditemukan di Medsos, Kominfo: Terbanyak di Facebook

8 jam lalu

Ilustrasi hoax atau hoaks. shutterstock.com
96 Isu Hoaks Pemilu Ditemukan di Medsos, Kominfo: Terbanyak di Facebook

Hingga November 2023, Kominfo mengungkap ada 96 isu hoaks terkait Pemilu yang beredar di media sosial.


Komnas HAM Sebut Haris Azhar dan Fatia Tidak Layak Duduk di Kursi Terdakwa di Kasus Luhut

11 jam lalu

Haris Azhar dan Fatia Maulidianti jalani sidang replik di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Senin, 4 Desember 2023. TEMPO/Desty Luthfiani.
Komnas HAM Sebut Haris Azhar dan Fatia Tidak Layak Duduk di Kursi Terdakwa di Kasus Luhut

Wakil Ketua Komnas HAM mengatakan, negara dan pemerintah seharusnya berterima kasih kepada Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti.


Mahfud Md: Indonesia Tidak akan Berkah Jika Pemilunya Tidak Baik

11 jam lalu

Calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD menyapa para Sahabat Muda Mahfud saat menghadiri pertemuan di Posko Teuku Umar no 9, Menteng, Jakarta, Kamis, 30 November 2023.  ANTARA/Muhammad Adimaja
Mahfud Md: Indonesia Tidak akan Berkah Jika Pemilunya Tidak Baik

Mahfud Md berharap santri tidak memilih hanya karena sudah dirayu, dijanjikan atau bahkan karena diberi uang oleh pasangan calon.


Prabowo Niat Pensiun Jika Tak Terpilih, Pernah Gagal 3 Kali Kontestasi Pilpres 2 Kali Kalah dari Jokowi

12 jam lalu

Calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto (tengah) menyampaikan orasi saat kampanye di acara konsolidasi tokoh agama dan masyarakat di Pool Primajasa, Tasikmalaya, Jawa Barat, Sabtu 2 Desember 2023. Kunjungan tersebut merupakan kampanye perdana Prabowo sejak masa kampanye Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 dibuka pada Selasa, 28 November 2023. ANTARA FOTO/Galih Pradipta
Prabowo Niat Pensiun Jika Tak Terpilih, Pernah Gagal 3 Kali Kontestasi Pilpres 2 Kali Kalah dari Jokowi

Calon presiden nomor urut 2 Prabowo sebut akan pensiun dari kontestasi pemilu presiden dan akan "naik gunung" jika tidak menang pada Pilpres 2024.


Zulhas Ungkap Penyebab Harga Gula di Dalam Negeri Melambung: India Pemilu Mei

12 jam lalu

Ilustrasi gula pasir. ANTARA/Fauzan
Zulhas Ungkap Penyebab Harga Gula di Dalam Negeri Melambung: India Pemilu Mei

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan alias Zulhas mengungkapkan penyebab tingginya harga gula disebabkan harga gula impor sedang merangkak naik.


Pantau Hoaks dan Netralitas ASN, Kominfo Ingatkan Ada Sanksi Teguran hingga Pidana

13 jam lalu

Ilustrasi PNS atau ASN. Shutterstock
Pantau Hoaks dan Netralitas ASN, Kominfo Ingatkan Ada Sanksi Teguran hingga Pidana

Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Kominfo, Usman Kansong, mengatakan pihaknya ikut memantau netralitas ASN.