Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Kementan Sebut Produksi Minyak Sawit 4 Juta Ton per Hektare, Program PSR Bakal Dikebut

image-gnews
Nurhakim, 30 tahun, mengumpulkan tandan buah kelapa sawit saat panen di perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Kampar, di provinsi Riau, 26 April 2022. Jokowi mengakui bahwa kebijakannya melarang ekspor bahan baku minyak goreng dan minyak goreng merugikan para petani sawit. REUTERS/Willy Kurniawan
Nurhakim, 30 tahun, mengumpulkan tandan buah kelapa sawit saat panen di perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Kampar, di provinsi Riau, 26 April 2022. Jokowi mengakui bahwa kebijakannya melarang ekspor bahan baku minyak goreng dan minyak goreng merugikan para petani sawit. REUTERS/Willy Kurniawan
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian atau Kementan Andi Nur Alamsyah mengatakan produktivitas sawit nasional baru mencapai 3-4 juta ton per hektare. Karena itu, pemerintah akan mendorong program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) kemitraan.

"Jika tidak ada terobosan dalam meningkatkan produktivitas kelapa sawit maka masa depan industri kelapa sawit Indonesia akan terancam," ucap Andi di Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, dikutip lewat siaran pers pada Senin, 18 September 2023.

Meskipun Indonesia merupakan negara produsen dan eksportir kelapa sawit terbesar di dunia, ia menilai industri sawit masih memiliki produktivitas yang cukup rendah. Berdasarkan catatannya, saat ini petani kelapa sawit Indonesia yang menguasai 42 persen komposisi pelaku industri kelapa sawit nasional. 

Sehingga, petani memiliki ketimpangan produktivitas yang sangat tajam dibandingkan dengan perusahaan kelapa sawit. Untuk itu, program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) jalur kemitraan. Menurutnya, PSR merupakan salah satu kunci agar industri yang menopang perekonomian Indonesia ini dapat berkontribusi maksimal bagi kesejahteraan bangsa. 

Andi mengklaim lahirnya Peraturan Presiden Republik Indonesia atau Perpres nomor tiga tahun 2022 yang mengakomodir PSR melalui jalur kemitraan di samping jalur dinas membuktikan bahwa pemerintah telah serius dalam meningkatkan produktivitas sawit nasional. 

“Saya berharap, perusahaan-perusahaan kelapa sawit ini bisa memberikan transfer teknologi, pengetahuan budidaya, akses pasar dan pemetaan kepada para petani binaannya," ujar Andi.

Perusahaan sawit berperan sebagai bapak asuh para petani

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


SYL Sebut Diperintahkan Jokowi Tarik Uang dari Bawahan, Untuk Apa?

4 jam lalu

Terdakwa kasus pemerasan dan gratifikasi di Kementerian Pertanian yang juga mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menyampaikan pertanyaan kepada saksi saat sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin, 10 Juni 2024. Dalam sidang tersebut Syahrul dan tim kuasa hukumnya menghadirkan dua saksi meringankan, antara lain Abdul Malik Faisal selaku Staf Ahli Gubernur Sub-bidang Hukum Pemprov Sulawesi Selatan dan Rafly Fauzi selaku mantan honorer di Dirjen Holtikultura Kementan. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra
SYL Sebut Diperintahkan Jokowi Tarik Uang dari Bawahan, Untuk Apa?

Syahrul Yasin Limpo (SYL) mengaku diperintahkan Jokowi tarik uang dari bawahan, untuk apa?


Istana Bantah SYL soal Jokowi Perintahkan Tarik Uang Kementerian

8 jam lalu

Terdakwa kasus pemerasan dan gratifikasi di Kementerian Pertanian yang juga mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menyampaikan pertanyaan kepada saksi saat sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin, 10 Juni 2024. Dalam sidang tersebut Syahrul dan tim kuasa hukumnya menghadirkan dua saksi meringankan, antara lain Abdul Malik Faisal selaku Staf Ahli Gubernur Sub-bidang Hukum Pemprov Sulawesi Selatan dan Rafly Fauzi selaku mantan honorer di Dirjen Holtikultura Kementan. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra
Istana Bantah SYL soal Jokowi Perintahkan Tarik Uang Kementerian

Para saksi yang hadir di sidang mengaku dipaksa SYL mengumpulkan uang. Demi memenuhi kebutuhan pribadi dan keluarga si menteri.


Tarik Uang dari Bawahan di Kementan, Syahrul Yasin Limpo Sebut Atas Dasar Perintah Jokowi di Rapat Kabinet

16 jam lalu

Terdakwa kasus pemerasan dan gratifikasi di Kementerian Pertanian yang juga mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menyampaikan pertanyaan kepada saksi saat sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin, 10 Juni 2024. Dalam sidang tersebut Syahrul dan tim kuasa hukumnya menghadirkan dua saksi meringankan, antara lain Abdul Malik Faisal selaku Staf Ahli Gubernur Sub-bidang Hukum Pemprov Sulawesi Selatan dan Rafly Fauzi selaku mantan honorer di Dirjen Holtikultura Kementan. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra
Tarik Uang dari Bawahan di Kementan, Syahrul Yasin Limpo Sebut Atas Dasar Perintah Jokowi di Rapat Kabinet

Syahrul Yasin Limpo mengatakan pemotongan uang ke para pejabat di Kementan atas dasar instruksi Jokowi di rapat kabinet.


BPDPKS Dorong Pelaku UKMK Gunakan Produk Berbahan Sawit

1 hari lalu

Direktur Perencanaan dan Pengelolaan Dana sekaligus Pelaksana Tugas (Pit) Direktur Kemitraan BPDPKS, Kabul Wijayanto menjelaskan tentang upaya mendorong para pelaku UKMK beralih dan menggunakan produk berbahan sawit, di Solo Baru, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, Rabu, 12 Juni 2024. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
BPDPKS Dorong Pelaku UKMK Gunakan Produk Berbahan Sawit

Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit atau BPDPKS mendorong kalangan pelaku usaha mikro, kecil, dan koperasi (UKMK) menggunakan produk-produk berbahan baku sawit


Kuasa Hukum Syahrul Yasin Limpo Beberkan Alasan Hanan Supangkat Harus jadi Saksi

1 hari lalu

Terdakwa kasus pemerasan dan gratifikasi di Kementerian Pertanian yang juga mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menyampaikan pertanyaan kepada saksi saat sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin, 10 Juni 2024. Dalam sidang tersebut Syahrul dan tim kuasa hukumnya menghadirkan dua saksi meringankan, antara lain Abdul Malik Faisal selaku Staf Ahli Gubernur Sub-bidang Hukum Pemprov Sulawesi Selatan dan Rafly Fauzi selaku mantan honorer di Dirjen Holtikultura Kementan. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra
Kuasa Hukum Syahrul Yasin Limpo Beberkan Alasan Hanan Supangkat Harus jadi Saksi

Kuasa hukum bekas Mentan Syahrul Yasin Limpo atau SYL, mengatakan penting untuk menghadirkan Hanan Supangkat dalam sidang kliennya.


Mentan Pantau Proses Uji Alsintan untuk Produksi Massal

1 hari lalu

Mentan Pantau Proses Uji Alsintan untuk Produksi Massal

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mendorong penggunaan teknologi dan mekanisasi secara masif guna menekan biaya produksi secara signifikan sehingga mampu meningkatkan produktivitas secara maksimal. Menurutnya, teknologi terbukti mampu menjadikan pertanian Indonesia jauh lebih kuat dan tahan terhadap berbagai ancaman.


Kuasa Hukum Syahrul Yasin Limpo Minta Jaksa KPK Hadirkan Hanan Supangkat Sebagai Saksi

1 hari lalu

Terdakwa kasus pemerasan dan gratifikasi di Kementerian Pertanian yang juga mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menyampaikan pertanyaan kepada saksi saat sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin, 10 Juni 2024. Dalam sidang tersebut Syahrul dan tim kuasa hukumnya menghadirkan dua saksi meringankan, antara lain Abdul Malik Faisal selaku Staf Ahli Gubernur Sub-bidang Hukum Pemprov Sulawesi Selatan dan Rafly Fauzi selaku mantan honorer di Dirjen Holtikultura Kementan. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra
Kuasa Hukum Syahrul Yasin Limpo Minta Jaksa KPK Hadirkan Hanan Supangkat Sebagai Saksi

Jaksa KPK menolak permintaan kuasa hukum Syahrul Yasin Limpo untuk menghadirkan Hanan Supangkat sebagai saksi.


Begini MA Bisa Buat Viral All Eyes on Papua Bermakna Menurut Walhi

2 hari lalu

All Eyes on Papua. Foto: Instagram
Begini MA Bisa Buat Viral All Eyes on Papua Bermakna Menurut Walhi

Perlawanan Suku Awyu dan Suku Moi yang viralkan All Eyes on Papua hanya satu dari banyak kasus yang dihadapi masyarakat adat dan komunitas lokal.


Kementan Lakukan Optimasi Lahan Rawa

2 hari lalu

Kementan Lakukan Optimasi Lahan Rawa

Kementerian Pertanian (Kementan) melalui Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) memastikan perkembangan optimasi lahan rawa mineral, di Desa Srimenanti, Kecamatan Tanjung Lago, Kabupaten Banyuasin.


All Eyes on Papua, Ini Cerita Awal Suku Awyu Melawan Konsesi Sawit Ratusan Ribu Hektare

3 hari lalu

Aktivis membentangkan poster saat perwakilan masyarakat suku Awyu Papua dan suku Moi menggelar doa dan ritual adat di depan Gedung Mahkamah Agung, Jakarta Pusat, 27 Mei 2024. Mereka menuntut Mahkamah Agung menjatuhkan putusan hukum dan membatalkan izin perusahaan sawit untuk melindungi hutan adat di Papua. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
All Eyes on Papua, Ini Cerita Awal Suku Awyu Melawan Konsesi Sawit Ratusan Ribu Hektare

Viral tagar All Eyes on Papua terjadi selang satu dekade sejak Suku Awyu memulai perjuangannya di kampung-kampung mereka di Boven Digoel.