Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Kementan Sebut Produksi Minyak Sawit 4 Juta Ton per Hektare, Program PSR Bakal Dikebut

image-gnews
Nurhakim, 30 tahun, mengumpulkan tandan buah kelapa sawit saat panen di perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Kampar, di provinsi Riau, 26 April 2022. Jokowi mengakui bahwa kebijakannya melarang ekspor bahan baku minyak goreng dan minyak goreng merugikan para petani sawit. REUTERS/Willy Kurniawan
Nurhakim, 30 tahun, mengumpulkan tandan buah kelapa sawit saat panen di perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Kampar, di provinsi Riau, 26 April 2022. Jokowi mengakui bahwa kebijakannya melarang ekspor bahan baku minyak goreng dan minyak goreng merugikan para petani sawit. REUTERS/Willy Kurniawan
Iklan

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) Eddy Abdurrachman pun mengklaim program PSR yang telah bergulir sejak tahun 2016 telah memberikan peningkatan produktivitas tanaman kelapa sawit petani. Namun, ia mengakui program tersebut belum berjalan dengan optimal.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Eddy ingin perusahaan sawit dapat berperan sebagai bapak asuh bagi para petani. Dia juga berharap perusahaan turut menyukseskan target PSR, yakni 500 ribu hektar per tiga tahun atau sekitar 1800 hektar per tahun.

Adapun sejak 2016 hingga Agustus tahun ini, BPDPKS telah menyalurkan dana PSR sebesar Rp 8,8 triliun. Tahun ini, telah melakukan PSR lebih dari 1700 ribu hektar yang terdiri dari tujuh proposal PSR kemitraan.  

BPDPKS menyatakan saat ini ada 17 proposal PSR kemitraan yang dikaji. "Dengan capaian implementasi PSR hingga quartal tiga ini, maka kami yakin dapat memenuhi target 500 ribu hektar," ujar Eddy.

Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia atau Gapki Eddy Martono juga menilai pentingnya tata kelola berkelanjutan serta program PSR oleh petani. Menurut Eddy Martono, peningkatan produksi kelapa sawit nasional mendesak, mengingat dalam lama tahun terakhir produksi sawit nasional mengalami stagnansi. Sedangkan permintaan atau konsumsi produk sawit terus meningkat.

“Kami sangat serius dengan program PSR jalur kemitraan ini, seluruh anggota GAPKI berkomitmen untuk menjalankan program.” kata Eddy Martono.

Selain untuk meremajakan tanaman petani yang sudah tua, Eddy Martono berujar program PSR dapat membantu para petani melakukan tata kelola perkebunan kelapa sawit berkelanjutan. Sehingga hasil akhirnya adalah peningkatan produktivitas tanaman kelapa sawit di Tanah Air. 

RIANI SANUSI PUTRI 

Pilihan editor: Upaya Kementan Menekan Potensi Kekeringan

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Eks Sekretaris Badan Karantina Kementan Akui Jadi Tersangka Korupsi Pengadaan X-ray

5 hari lalu

Eks Sekretaris Badan Karantina Kementan (Barantan), Wisnu Haryana. Foto: X/@BarantinRI
Eks Sekretaris Badan Karantina Kementan Akui Jadi Tersangka Korupsi Pengadaan X-ray

Eks Sekretaris Badan Karantina Kementan, Wisnu Haryana, diduga terlibat korupsi pengadaan X-Ray


Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Langgar Kode Etik Soal Intervensi Mutasi ASN Kementan

6 hari lalu

Terperiksa Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron, mengikuti sidang pembacaan surat amar putusan pelanggaran etik, di gedung ACLC Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Jumat, 6 September 2024. TEMPO/Imam Sukamto
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Langgar Kode Etik Soal Intervensi Mutasi ASN Kementan

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron terbukti melakukan pelanggaran kode etik soal penyalahgunaan pengaruh atau jabatan di balik mutasi ASN Kementan.


Ragam Reaksi terhadap Putusan Dewas KPK yang Beri Sanksi Sedang untuk Nurul Ghufron

7 hari lalu

Terperiksa Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron, mengikuti sidang pembacaan surat amar putusan pelanggaran etik, di gedung ACLC Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Jumat, 6 September 2024. TEMPO/Imam Sukamto
Ragam Reaksi terhadap Putusan Dewas KPK yang Beri Sanksi Sedang untuk Nurul Ghufron

IM57+ Institute menyatakan putusan Dewas KPK harus menjadi dasar bagi Pansel Capim KPK untuk mendiskualifikasi Nurul Ghufron.


Putusan Sidang Etik Nurul Ghufron Tak Akan Dikirimkan ke Presiden Jokowi, Ini Alasan Dewas KPK

7 hari lalu

Terperiksa Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron, mengikuti sidang pembacaan surat amar putusan pelanggaran etik, di gedung ACLC Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Jumat, 6 September 2024. TEMPO/Imam Sukamto
Putusan Sidang Etik Nurul Ghufron Tak Akan Dikirimkan ke Presiden Jokowi, Ini Alasan Dewas KPK

Dewas KPK menyatakan tak akan mengirimkan hasil putusan sidang etik Nurul Ghufron ke Presiden Jokowi. Apa alasannya?


Soal Ketersediaan Padi, Kebijakan Kementan Efektif Merespons Perubahan Iklim

11 hari lalu

Anomali Harga Gabah di Musim Kemarau BPS melaporkan penurunan harga gabah kering panen di tingkat petani sebesar 1,15% pada Agustus 2024, di tengah tantangan El Nino dan kemarau panjang. Dok. Kementan
Soal Ketersediaan Padi, Kebijakan Kementan Efektif Merespons Perubahan Iklim

Penurunan harga beras sebagian besar disebabkan oleh beberapa wilayah sentra yang tengah memasuki masa panen raya. Sementara itu, kenaikan harga di sejumlah daerah umumnya terjadi di wilayah yang tidak sedang dalam masa panen.


Kementan Minta Tambahan Anggaran Rp 68 Triliun, Ekonom Indef: Tidak Rasional di Kondisi Fiskal yang Sulit

18 hari lalu

Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, minta tambahan anggaran Rp 68 triliun untuk kejar target swasembada pangan. Kompleks DPR, Senin, 26 Agustus 2024. Tempo/Ilona
Kementan Minta Tambahan Anggaran Rp 68 Triliun, Ekonom Indef: Tidak Rasional di Kondisi Fiskal yang Sulit

Ekonom Indef mengkritik sikap Kementerian Pertanian (Kementan) yang meminta tambahan anggaran Rp 68 triliun di tengah kondisi fiskal yang sulit.


Pemerintah Soroti Potensi Sawit sebagai Bahan Bakar Pesawat, Targetkan Produksi 238 Juta Liter per Tahun

21 hari lalu

Seorang petani kelapa sawit, mendorong gerobak saat panen di perkebunannya di Desa Gunam, Beruak, Kecamatan Parindu, Sanggau, Kalimantan Barat.Sumber foto: Greenpeace
Pemerintah Soroti Potensi Sawit sebagai Bahan Bakar Pesawat, Targetkan Produksi 238 Juta Liter per Tahun

Pemerintah mulai melirik potensi minyak sawit sebagai bahan bakar alternatif pesawat ramah lingkungan. Ditargetkan produksi 238 juta liter per tahun pada 2026


Daftar Formasi CPNS Kementan 2024 untuk Lulusan SMK hingga S2

25 hari lalu

Peserta mengikuti Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS formasi Kejaksaan di Kantor Pusat Badan Kepegawaian Negara (BKN), Jakarta, Kamis  9 November 2023. Pemerintah mulai Kamis 9 November melaksanakan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS 2023 yang diikuti sebanyak 1.853.617 pelamar, sedangkan Seleksi Kompetensi bagi Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (CPPPK) akan dilakukan pada Jumat 10 November. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso
Daftar Formasi CPNS Kementan 2024 untuk Lulusan SMK hingga S2

Deretan formasi CPNS Kementan 2024 untuk lulusan SMK, D3, D4, S1, dan S2


Tahun Depan, Pemerintah Targetkan Perkuat Hilirisasi Perkebunan Sawit

28 hari lalu

Seorang petani kelapa sawit, mendorong gerobak saat panen di perkebunannya di Desa Gunam, Beruak, Kecamatan Parindu, Sanggau, Kalimantan Barat.Sumber foto: Greenpeace
Tahun Depan, Pemerintah Targetkan Perkuat Hilirisasi Perkebunan Sawit

Pemerintah berupaya untuk memperkuat hilirisasi sektor perkebunan kelapa sawit tahun depan, untuk meningkatkan kesejahteraan petani


KPK Tetapkan Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Mesin X-Ray di Badan Karantina Kementan

29 hari lalu

Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto, memberikan keterangan kepada awak media. TEMPO/Imam Sukamto
KPK Tetapkan Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Mesin X-Ray di Badan Karantina Kementan

KPK kembali melakukan penyidikan di Kementan, kali ini kasus dugaan korupsi pengadaan X-ray di badan Karantina periode 2021.