Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

BUMN BPUI Ajukan Permohonan PMN 2023 Rp 3 Triliun dan 2024 Rp 3,5 Triliun

image-gnews
Ketua Satgas BLBI Rionald Silaban usai acara serah terima aset properti eks BLBI di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta pada Selasa, 6 Juni 2023. TEMPO/Amelia Rahima Sari.
Ketua Satgas BLBI Rionald Silaban usai acara serah terima aset properti eks BLBI di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta pada Selasa, 6 Juni 2023. TEMPO/Amelia Rahima Sari.
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI) dengan bisnis Indonesia Financial Group atau IFG—BUMN yang bergerak di bidang jasa keuangan—mengajukan permohonan Penyertaan Modal Negara atau PMN tahun 2023 dan 2024. PMN 2023 berasal dari cadangan pembiayaan investasi sebesar Rp 3 triliun dan PMN 2024 senilai Rp 3,5 triliun.

Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Rionald Silaban menjelaskan latar belakang permohonan PMN itu adalah karena hingga 30 Juni 2023 masih terdapat polis yang belum dialihkan dari PT Asuransi Jiwasraya (Persero) kepada IFG Life dengan nilai sebesar Rp 7,44 triliun. 

“Adapun terhadap polis ini telah selesai dan ikut di dalam restrukturisasi,” ujar Rionald dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi XI di Gedung DPR RI, pada Senin, 18 September 2023.

Menurut Rionald, berdasarkan hasil perhitungan bersama antara BPUI, konsultan keuangan, dan perkiraan dari proyeksi buku maka diperlukan dana sebesar Rp 8,01 triliun bagi IF LIfe. Dana tersebut untuk menyelesaikan pengalihan polis pada tahun 2023. Angka Rp 8,01 triliun itu nanti pemenuhannya Rp 3 triliun dari PMN 2023 dan Rp 3,5 triliun melalui PMN 2024. Sementara sisanya Rp 1,45 triliun melaui fund rising yang dilakukan BPUI. 

Melalui, pengajuan PMN itu, kata dia, BPUI khususnya IFG Life diharapkan dapat menyelesaikan pengalihan polis yang telah selesai direstrukturisasi dan masih tertinggal di Jiwasraya. PMN itu juga untuk memenuhi risk based capital (RBC)—perhitungan kesehatan perusahaan asuransi—yang minimumnya adalah 120 persen. 

“Untuk menjaga nilai liabilitas yang dialihkan bisa tetap sesuai dengan asumsi maka memang dilakukan akselerasi proses pencairan PMN,” tutur Rionald.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Hal itu menjadi penyebab BPUI mengajukan pendalaman untuk PMN 2024. Begitu pendalaman diselesaikan, Kemenkeu akan segera mengurus ketentuannya dan diharapkan untuk PMN 2024 bisa dicairkan di awal tahun sehingga memenuhi risk based capital minimum yang harus dipenuihi BPUI. 

Rionald juga membeberkan manfaat dari PMN tersebut, salah satunya untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap industri perasuransian. Sedangkan bagi pemegang polis, ini memberikan keyakinan terkait keberlangsungan perusahaan dan memberikan kepastian kepada mereka terkait hak-hak, pembayaran klaim, dan nilai investasi yang berasal dari premi yang ditanamkan.

Sedangkan manfaat bagi pemerintah, diharakan juga memberikan kredibilitas kepada sektor terkait dan juga dapat menjadi tambahan aktivitas ekonomi di sektor perindustrian. “Untuk perusahaan tentu ini akan membantu penyelesaian penugasan pemerintah yang dihadapi oleh perusahaan,” kata Rionald.

Pilihan Editor: KCIC Kembali Buka Lowongan Kerja untuk Lulusan S1, Simak Syaratnya

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Profil Bintang Perbowo, KPK Tetapkan Eks Dirut Hutama Karya sebagai Tersangka Korupsi Jalan Tol Trans Sumatera

15 jam lalu

Bintang Perbowo. Istimewa
Profil Bintang Perbowo, KPK Tetapkan Eks Dirut Hutama Karya sebagai Tersangka Korupsi Jalan Tol Trans Sumatera

KPK menetapkan Bintang Perbowo eks Direktur Utama BUMN Hutama Karya sebagai tersangka korupsi. Ini profil dan kasus yang menjeratnya?


Pertamina Peringkat 3 Terbaik Fortune 500 Asia Tenggara 2024, Tahukah Arti Kuda Laut dalam Logo Pertamina Dahulu?

1 hari lalu

Logo Pertamina dari masa ke masa. Foto: Istimewa
Pertamina Peringkat 3 Terbaik Fortune 500 Asia Tenggara 2024, Tahukah Arti Kuda Laut dalam Logo Pertamina Dahulu?

Pertamina raih peringkat 3 terbaik Fortune 500 Asia Tenggara 2024. Berikut logo Pertamina dari masa ke masa, tahukah arti kuda laut di logo sebelumnya


Pertamina Peringkat Ketiga Terbaik dalam Daftar Fortune 500 Asia Tenggara 2024, Ini Profilnya

1 hari lalu

Pertamina berkomitmen dalam mendukung target Net Zero Emission 2060.
Pertamina Peringkat Ketiga Terbaik dalam Daftar Fortune 500 Asia Tenggara 2024, Ini Profilnya

PT Pertamina (Persero) peringkat ketiga terbaik dalam daftar Fortune 500 Asia Tenggara 2024. Berikut profil perusahaan BUMN ini.


KPK Sita 54 Bidang Tanah dalam Kasus Dugaan Korupsi Pengadaan Lahan Proyek Jalan Tol Trans Sumatera

1 hari lalu

Kepala biro Hubungan Masyarakat KPK, Yuyuk Andriati Iskak (tengah) memperkernalkan Tessa Mahardhika Sugiarto (kiri) sebagai Juru Bicara KPK yang baru dan Budi Prasetio (kanan) sebagai tim Juru Bicara KPK, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Jumat, 7 Juni 2024. KPK resmi menunjuk mantan Penyidik berasal dari institusi Polri, Tessa Mahardhika Sugiarto sebagai Jubir KPK menggantikan posisi yang sebelumnya dijabat oleh oleh Ali Fikri. Selain itu, Tessa Mahardhika juga pernah mengikuti seleksi untuk jabatan Direktur Pengaduan Masyarakat KPK pada 2020 dan Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah I pada 2023.  TEMPO/Imam Sukamto
KPK Sita 54 Bidang Tanah dalam Kasus Dugaan Korupsi Pengadaan Lahan Proyek Jalan Tol Trans Sumatera

KPK menyita 54 bidang tanah dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan lahan di sekitar proyek Jalan Tol Trans Sumatera.


Wamen BUMN Akan Tindak Tegas Pengurus Indofarma yang Terlibat Pinjol

2 hari lalu

Logo Indofarma.
Wamen BUMN Akan Tindak Tegas Pengurus Indofarma yang Terlibat Pinjol

Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo mengatakan akan menindak tegas orang-orang di PT Indofarma (Persero) Tbk. Yang terlibat terjerat pinjol.


Profil Felicitas Tallulembang, Kader Gerindra yang Disebut Telikung Muhammadiyah dan Rebut Jatah Komisaris BSI

2 hari lalu

Felicitas Tallulembang. Istimewa
Profil Felicitas Tallulembang, Kader Gerindra yang Disebut Telikung Muhammadiyah dan Rebut Jatah Komisaris BSI

Salah satu alasan pengalihan dana itu diduga karena gagalnya petinggi Muhammadiyah yang tak ditunjuk menjadi komisaris BSI. Begini penjelasannya.


Pertamina International Shipping Gandeng Mitra Global untuk Perkuat Angkutan LPG

3 hari lalu

Direktur Utama PT Pertamina International Shipping (PIS) Yoki Firnandi ketika ditemui media di Menara BRILian pada Jumat, 1 September 2023. TEMPO/Riri Rahayu
Pertamina International Shipping Gandeng Mitra Global untuk Perkuat Angkutan LPG

Pertamina International Shipping menandatangani perjanjian kerja sama dengan B Shipping untuk pembelian serta carter kapal LPG.


Wacana Harga MinyaKita Rp 15.500, Pengamat: Mahal karena Salah Kelola Distribusi

3 hari lalu

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengusulkan Harga Eceran Tertinggi (HET) MinyaKita naik Rp1.500 per liter menjadi Rp15.500 per liter.
Wacana Harga MinyaKita Rp 15.500, Pengamat: Mahal karena Salah Kelola Distribusi

Peneliti Center of Reform on Economics (CORE) Eliza Mardian sebut kesalahan pengelolaan distribusi MinyaKita pemicu mahalnya minyak goreng subsidi.


Perbedaan Komisaris dan Komisaris Independen di Perusahaan BUMN

4 hari lalu

Puluhan massa Gerakan Mahasiswa Kosgoro melakukan aksi demo di depan Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, 6 Oktober 2017. Dalam aksinya massa menuntu Menteri BUMN Rini Soemrno mundur dari jabatannya karena dinilai gagal dalam membina BUMN dengan terbukti adanya kerugian sebesar 5 Triliun. TEMPO/Subekti.
Perbedaan Komisaris dan Komisaris Independen di Perusahaan BUMN

Terdapat perbedaan antara posisi Komisaris dan Komisaris Independen di Perusahaan BUMN.


Ada Ipar Jokowi Jabat Komisaris Independen di BNI Sejak 2018, Berikut Profil Bank BNI

5 hari lalu

Komisaris Independen BNI, Sigit Widyawan. Dok. BNI
Ada Ipar Jokowi Jabat Komisaris Independen di BNI Sejak 2018, Berikut Profil Bank BNI

Ipar Jokowi, Sigit Widyawan menjadi Komisaris Independen BNI sejak 2018. Ketahui juga profil Bank Negara Indonesia (BNI).