TEMPO.CO, Jakarta - International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) meminta pemerintah melakukan melakukan audit menyeluruh terhadap seluruh proyek strategis nasional (PSN) setelah terjadinya konflik di Pulau Rempang.
Direktur Eksekutif INFID Iwan Misthohizzaman mengatakan audit tersebut perlu menggunakan kerangka akuntabilitas, keberlanjutan lingkungan, dan hak asasi manusia atau HAM.
Ia mengatakan proses perencanaan, implementasi, dan pemantauan proyek PSN seperti Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), dan industri hilirisasi harus melibatkan publik dan kelompok non-pemerintah.
"Ini untuk memastikan proyek tersebut berdasarkan kebutuhan rakyat dan selaras dengan agenda pembangunan, serta tidak berpihak kepada investor dan oligarki," ujar Iwan dalam keterangan tertulis pada Ahad, 17 September 2023.
INFID menyatakan jangan sampai konflik Pulau Rempang menjadi contoh nyata bahwa negara lebih mementingkan investasi tanpa memanusiakan warganya sendiri. Iwan menekankan negara harus menjamin pelaksanaan regulasi yang memberikan perlindungan kepada seluruh warga negara, termasuk masyarakat adat, dari potensi pelanggaran atas nama investasi semata.
Selanjutnya: Karena itu, Iwan menilai investasi harus....
