TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional sekaligus Kepala Bappenas Suharso Monoarfa membeberkan lebih jauh soal dana pinjaman dan hibah luar negeri yang akan diterima Indonesia pada tahun 2024. Adapun besar dana pinjaman dan hibah luar negeri mencapai Rp 46,8 miliar.
“PHLN kalau dalam rupiah ada sekitar Rp 46,8 miliar,” ujar Suharso saat agenda pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian PPN/Bappenas bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, Senin, 11 September 2023.
Adapun PHLN Kementerian PPN/Bappenas diperlukan untuk melengkapi anggaran rupiah murni. Tujuannya agar dapat memperkuat tugas dan fungsi perencanaan, pengendalian, dan enabler Kementerian PPN/Bappenas.
Nilai pinjaman dan hibah luar negeri Rp 46,8 miliar itu terdiri atas anggaran pinjaman sebesar Rp 41,6 miliar dan hibah Rp 5,2 miliar. Nantinya, dana tersebut digunakan untuk membiayai sembilan jenis proyek, baik yang telah dikembangkan sejak 2014 maupun yang baru dimulai pada 2024.
Dari sembilan proyek itu, enam di antaranya adalah proyek yang menggunakan anggaran pinjaman luar negeri yakni Professional Human Resource Development Project Phase IV yang telah dimulai sejak 2016 dan direncanakan selesai pada 2026 serta Flood Management in Selected River Basin (FMSRB) yang memiliki waktu proyek 2016 hingga 2024.
Selain itu, ada proyek Rentang Irrigation Modernization Project (RIMP) untuk durasi 2017 hingga 2026 dan Strategic Irrigation Modernization and Urgent Rehabilitation Project (SIMURP) untuk durasi 2023-2024.
Berikutnya, proyek yang baru akan berjalan pada tahun depan adalah National Urban Food Resilience Project dan Flood Management and Coastal Protection in North Java (FMNCP). Kedua proyek tersebut ditargetkan selesai pada 2028.
Sementara anggaran hibah luar negeri digunakan untuk tiga proyek. Tiga proyek tersebut meliputi Global Environment Facility - Indonesia Sustainable Cities Impact Project yang berlangsung pada 2023 hingga 2027, Problue Grnad and OMC Grant for Oceans for Prosperity Project pada 2023 hingga 2025, serta Towards Sustainable and Conversion Free Aquaculture in Indonesian Seas Large Marine Ecosystem yang akan dimulai tahun depan hingga 2027.
ANTARA
Pilihan Editor: Dirut BPJS Kesehatan Sebut JKN di Jerman Harus Tunggu 127 Tahun: RI Hanya Butuh 10 Tahun
