Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Sekjen PBB Apresiasi Indonesia dan Vietnam Perintis Kemitraan Transisi Energi

image-gnews
Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menghadiri konferensi pers setelah pembicaraan dengan Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov di Moskow, Rusia 12 Mei 2021. REUTERS/Maxim Shemetov
Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menghadiri konferensi pers setelah pembicaraan dengan Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov di Moskow, Rusia 12 Mei 2021. REUTERS/Maxim Shemetov
Iklan

TEMPO.CO, JakartaSekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) Antonio Guterres kembali menanggapi tentang transisi energi dalam KTT ke-13 ASEAN-PBB. Ia mengatakan ASEAN secara unik diposisikan untuk menjadi pemimpin transisi energi yang bersifat global, berkelanjutan, inklusif dan berkeadilan.

"Saya memuji negara-negara anggota ASEAN yang merintis kemitraan transisi energi yang adil, seperti Indonesia dan Vietnam," kata Antonio di Jakarta Convention Center, Kamis, 7 September 2023. 

Namun, ia menilai perlu ambisi yang lebih besar agar dunia bisa memulai revolusi energi terbarukan yang adil dan inklusif. Selain itu, ia menekankan perlunya  dukungan yang lebih besar terhadap upaya-upaya yang dilakukan. 

Dalam hari terakhir KTT ASEAN ke-43 ini, PBB meminta agar ASEAN untuk terus ikut serta melakukan penyelamatan terhadap krisis iklim. Sebab, menurut Antonio, ASEAN merupakan salah satu kawasan yang paling kaya akan keanekaragaman hayati dan sangat rentan terhadap bencana alam. 

"Kita masih bisa memanfaatkan dampaknya dan memenuhi tujuan Perjanjian Paris," ucapnya. 

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa sumber daya juga berperan penting dalam tindakan menyelamatkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Karena itu, PBB menyerukan perubahan struktural yang lebih mendalam untuk menjadikan kerangka kerja global. Termasuk sistem Bretton Woods, yang dinilai lebih mewakili realitas ekonomi dan politik saat ini, dan juga lebih responsif terhadap kebutuhan negara-negara berkembang.

Antonio mengaku telah mengajukan pakta solidaritas iklim di mana semua penghasil emisi besar melakukan upaya ekstra untuk mengurangi emisi. Di dalamnya, PBB meminta negara-negara kaya mendukung negara-negara berkembang untuk melakukan hal tersebut. Adapun negara-negara maju didorong untuk mencapai net zero pada 2040. Sedangkan negara-negara berkembang sesegera mungkin pada 2050.

Pilihan Editor: Otorita IKN Kantongi 19 Komitmen Investasi dari Perusahaan Malaysia lewat ASEAN-BAC

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Jokowi Minta PBB Berbuat Lebih untuk Selesaikan Masalah Palestina

3 jam lalu

Presiden Jokowi menyampaikan sambutan saat Welcoming Dinner World Water Forum ke-10 2024 di kawasan Taman Budaya Garuda Wisnu Kencana (GWK), Badung, Bali, Minggu, 19 Mei 2024.  ANTARA /Media Center World Water Forum 2024/Fikri Yusuf
Jokowi Minta PBB Berbuat Lebih untuk Selesaikan Masalah Palestina

Presiden Jokowi menilai PBB perlu bertindak lebih menyelesaikan akar persoalan konflik, yakni pendudukan ilegal Israel atas tanah Palestina.


Kilas Balik Timor Timur Jadi Negara Timor Leste, Apa yang Terjadi Usai Referendum 2002?

3 jam lalu

Warga Timor Leste saat berbelanja di pasar Mahuitas, Lamaknen, Nusa Tenggara Timur, 12 Oktober 2015. Warga Timor Leste yang tinggal di perbatasan lebih memilih berbelanja di Indonesia karena letaknya lebih dekat dan harga yang lebih murah. ANTARA/Prasetyo Utomo
Kilas Balik Timor Timur Jadi Negara Timor Leste, Apa yang Terjadi Usai Referendum 2002?

Timor Timur atau yang sekarang disebut Timor Leste menjadi sebuah negara berdaulat 22 tahun lalu. Sebelumnya dilakukan referendum.


Rencana Yusril Ihza Mahendra Usai Tak Lagi Jadi Ketua Umum Partai Bulan Bintang

13 jam lalu

Ketua Tim Pembela Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Yusril Ihza Mahendra, saat ditemui Tempo di Mahkamah Konstitusi (MK), Jumat, 5 April 2024. Dia memberikan komentar soal keterangan empat menteri dalam sidang lanjutan sengketa pilpres. TEMPO/Savero Aristia Wienanto
Rencana Yusril Ihza Mahendra Usai Tak Lagi Jadi Ketua Umum Partai Bulan Bintang

Yusril Ihza Mahendra resmi mengundurkan diri sebagai Ketua Umum Partai Bulan Bintang. Apa langkah Yusril ke depannya?


4 Fakta Yusril Ihza Mahendra Mundur dari Ketum PPB Digantikan Fahri Bachmid

14 jam lalu

Ketua Umum DPP Partai Bulan Bintang (PBB) Prof. Yusril Ihza Mahendra memberikan sambutan saat acara pembukaan Musyawarah Dewan Partai (MDP) Partai Bulan Bintang di Kantor DPP PBB di Jakarta, Sabtu 18 mei 2024. ANTARA/Genta Tenri Mawangi.
4 Fakta Yusril Ihza Mahendra Mundur dari Ketum PPB Digantikan Fahri Bachmid

Fahri Bachmid resmi menggantikan Yusril Ihza Mahendra yang mengundurkan diri sebagai Ketua Umum Partai Bulan Bintang. Berikut sederet faktanya.


Apa Alasan Negara-negara di Pasifik Menolak Palestina sebagai Anggota Penuh PBB?

14 jam lalu

Seseorang memegang bendera Palestina saat demonstran berbaris menuntut gencatan senjata dan diakhirinya serangan Israel di Gaza, selama konflik yang sedang berlangsung antara Israel dan kelompok Islam Palestina Hamas, di New York City, AS, 19 Maret 2024. REUTERS/Eduardo Munoz
Apa Alasan Negara-negara di Pasifik Menolak Palestina sebagai Anggota Penuh PBB?

Berikut alasan negara-negara di Pasifik menolak status anggota penuh Palestina di PBB.


Didorong Jadi Sekjen PBB, Pernahkah Presiden Jokowi Hadir dalam Sidang Umum PBB?

1 hari lalu

Ketua Umum Solidaritas Merah Putih (Ketum Solmet) Silfester Matutina (kiri) dengan Presiden Jokowi. ANTARA/Dokumentasi Pribadi
Didorong Jadi Sekjen PBB, Pernahkah Presiden Jokowi Hadir dalam Sidang Umum PBB?

Hingga tahun terakhir menjabat, Presiden Jokowi tidak pernah hadir secara langsung dalam Sidang Umum PBB.


UNRWA: 800.000 Orang Terpaksa Tinggalkan Rafah Sejak Invasi Israel

1 hari lalu

Pengungsi Palestina yang berlindung di sebuah sekolah meninggalkan Rafah setelah pasukan Israel melancarkan operasi darat dan udara di bagian timur Kota Gaza selatan, di Jalur Gaza selatan 13 Mei 2024. REUTERS/Mohammed Salem
UNRWA: 800.000 Orang Terpaksa Tinggalkan Rafah Sejak Invasi Israel

Hampir separuh dari penduduk Rafah sudah meninggalkan wilayah itu sejak Israel melakukan serangan besar-besaran.


PBB Sahkan Resolusi Indonesia soal Penanganan Anak yang Terasosiasi Kelompok Teroris

2 hari lalu

Pengesahan Resolusi PBB mengenai Penanganan Anak yang Terasosiasi dengan Kelompok Teroris yang diajukan Indonesia pada Pertemuan ke-33 Komisi Pencegahan Kejahatan dan Peradilan Pidana (CCPCJ) yang berlangsung pada 13-17 Mei 2024, di Wina, Austria. sumber: dokumen KBRI Wina
PBB Sahkan Resolusi Indonesia soal Penanganan Anak yang Terasosiasi Kelompok Teroris

PBB melalui UNODC mengesahkan resolusi yang diajukan Indonesia mengenai penanganan anak yang terasosiasi dengan kelompok teroris.


OCHA Ingatkan Warga Sudan Terancam Kelaparan dan Wabah Penyakit

2 hari lalu

Anak-anak bermain dengan senjata anti-serangan pesawat udara  di Leer town, Sudan Selatan (8/5). Pemandangan memilukan seperti mayat-mayat di sumur, rumah-rumah dibakar, dan balita yang kelaparan terlihat di kawasan Leer ini.   (AP Photo/Josphat Kasire)
OCHA Ingatkan Warga Sudan Terancam Kelaparan dan Wabah Penyakit

Dari total sumbangan dana USD2.7 miliar (Rp43 triliun) yang dibutuhkan, baru 12 persen yang diterima OCHA untuk mengatasi kelaparan di Sudan.


PBB: Dermaga Bantuan Terapung Buatan AS di Gaza Kurang Layak

3 hari lalu

Seorang petugas polisi menggunakan anjing pelacak untuk memeriksa kapal kargo yang memuat bantuan kemanusiaan ke Gaza, di tengah konflik yang sedang berlangsung antara Israel dan Hamas, di pelabuhan Larnaca, Siprus, 16 Maret 2024. REUTERS
PBB: Dermaga Bantuan Terapung Buatan AS di Gaza Kurang Layak

PBB menyebut dermaga terapung yang baru saja selesai dibangun di Gaza untuk pengiriman bantuan dinilai kurang layak dibandingkan jalur darat