TEMPO.CO, Jakarta - Beras menjadi bahan makanan pokok di Indonesia dan sebagai salah satu sembako alias kebutuhan pokok rakyat, tentunya kenaikan harga beras akan menjadi kekhawatiran massal.
Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) terjadi inflasi harga beras pada Agustus 2023. Berikut adalah fakta-fakta dari kenaikan harga beras yang baru-baru ini terjadi, dirangkum dari berbagai sumber:
Pertama, inflasi harga beras pada Agustus 2023 tembus 13,76%. Ini menurut data BPS. Jika dilihat ke belakang, inflasi ini adalah yang tertinggi sejak Juni 2012. Karena pada Juni 2012, inflasi harga beras saat itu mencapai 16,22%.
Kedua, kenaikan harga beras ini dipicu oleh kenaikan harga gabah baik gabah kering giling (GKG) ataupun gabah kering panen (GKP). Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Pudji Ismartini mengungkapkan bahwa kenaikan harga beras telah terdeteksi di level produsen.
Ketiga, pada 12 Agustus 2023 diketahui harga beras tembus Rp12.000 per kg, dan untuk pertama kalinya pula harga beras premium tembus Rp14.000 per kg.
Keempat, kenaikan harga beras ini makin riuh karena jumlah produksi beras yang berkurang karena sudah melewati masa panen yang jatuh pada Juli lalu.
Kelima, terdapat ancaman dari kenaikan harga beras yaitu kondisi El Nino serta kebijakan negara-negara produsen pangan yang akan membatasi ekspor.
Keenam, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan strategi yang akan dilakukan pemerintah untuk menghadapi inflasi beras, yaitu dengan memastikan stok cadangan beras pemerintah yang ada di Perum Bulog aman dan akan diperkuat dengan pengadaan sebanyak 400 ribu ton oleh Bulog dari dalam dan luar negeri.
Adapun Panel Harga Badan Pangan menunjukkan, harga beras pada hari Kamis (31/8/2023) yaitu:
· Rp12.340 per kg untuk jenis medium yang seminggu sebelumnya masih di Rp12.150 per kg
· Rp14.010 per kg untuk jenis premium yang seminggu sebelumnya masih di Rp13.840 per kg
Itulah fakta-fakta kenaikan harga beras pada bulan Agustus 2023.
CNBC
Pilihan editor: Harga Beras Naik, Ini Respons Pemerintah