TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyebutkan persoalan polusi udara di Jabodetabek harus diselesaikan bersama. Langkah-langkah terobosan juga mendesak diambil oleh tiap pemangku kebijakan lintas sektoral.
“Tidak mungkin BUMN berdiri sendiri. Karena ini konteksnya lebar, terkait kehidupan masyarakat dan juga tentu kebijakan dari berbagai Kementerian, termasuk (Pemprov) ibu kota Jakarta,” ujar Erick dalam Rapat Komisi VI DPR, Kamis, 31 Agustus 2023.
Ia menjelaskan pihaknya sudah mulai dengan mendorong peralihan ke kendaraan listrik, di antaranya dengan mendorong ekosistem baterai kendaraan listrik. Saat ini BUMN lewat PT Industri Baterai Indonesia atau Indonesia Battery Corporation tengah bermitra dengan Contemporary Amperex Technology Co. (CATL) dan LG Energy Solution Ltd (LGES).
Selain itu, PT Pertamina (Persero) dan PT PLN (Persero) juga sudah terus ekosistem kendaraan listrik di antaranya dengan memfasilitasi penukaran baterai listrik untuk motor listrik dan menyediakan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau charging station. "Apakah sudah cukup jumlahnya? Belum. Ini masih transisi," ucap Erick.
Kementerian BUMN juga berupaya menekan penggunaan kendaraan pribadi yang berbasis BBM dan mendorong peralihan ke mobil listrik. Seperti halnya yang telah ia wajibkan kepada BUMN, untuk menggunakan mobil listrik dengan tenggat waktu paling lambat tiga tahun sejak 12 Desember 2022.
Selain itu, Kementerian BUMN mendorong penggunaan fasilitas publik di airport ataupun properti di lingkungan perusahaan pelat merah. Selain itu, usulan agar tarif parkir dan tarif jalan tol untuk mobil listrik dibuat lebih murah ketimbang mobil dengan BBM tengah digodok.
Tak berhenti di situ, kata Erick, berdasarkan data yang ada, sebanyak 34 persen polusi udara bersumber dari industri dan PLTU juga ditindaklanjuti. Ia menyatakan sudah meminta izin kawasan industri Pulo Gadung untuk dipindahkan. Sementara kawasan industri pertahanan tengah didorong untuk dipindahkan ke Subang, Jawa Barat.
“Untuk mengurangi beban Jakarta, kawasan industri harus dipindahkan. Salah satunya yang kita dorong itu Subang. Memang di Jawa Barat, Indonesia punya tanah 1.600 hektare dan di Jabar tingkat penganggurannya perlu dibantu,” ungkap Erick.
Di sisi lain, jumlah Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) juga tengah dikurangi, salah satunya dengan menyuntik mati PLTU Suralaya. Namun ternyata, kata Erick, upaya tersebut tidak signifikan mengurangi polusi udara.
“Kita matikan Suralaya 1, 2, 3, 4. Tetapi di data terakhir, tidak mengurangi polusi ternyata. Tapi tetap kita matikan karena ini komitmen bersama untuk menjaga polusi," ujar Erick.
Lebih jauh, Erick menyebutkan masalah polusi udara ini tidak dapat diselesaikan dengan cepat. Namun begitu, ia tetap optimistis masalah ini bisa diselesaikan meski membutuhkan waktu.
Ia lalu membandingkan kondisi lingkungan di Indonesia dengan di Beijing, Cina, dan Sao Paolo, Brasil. “Kami ingin ada percepatan karena Beijing butuh enam tahun dan San Paolo butuh sepuluh tahun. Jakarta tidak mungkin juga dalam tiga bulan terselesaikan masalah polusi. Harus ada blue print menyeluruh untuk menyelesaikannya sama-sama,” tutur Erick Thohir.
IRMA AULIA IRAWAN
Pilihan Editor: Erick Thohir Soal Merger 3 Maskapai BUMN: Garuda Tetap Berdiri Sendiri, Citilink dan Pelita Dilebur
