TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menegaskan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) selalu menjadi komoditas politik menjelang pemilihan umum. Karena itu, ia melaporkan hal tersebut kepada Presiden Joko Widodo alias Jokowi.
"Saya sampaikan ke Presiden (Jokowi), UMKM ini hidup ketika ada Pilkada, Pileg, Pilpres karena mereka selalu dijadikan komoditas politik. Saya tidak ingin itu terjadi terus menerus," ujarnya dalam acara pemberian nomor induk berusaha yang disaksikan secara virtual pada Kamis, 9 Agustus 2023.
KUR UMKM tak gunakan jaminan
Selain menjadi komoditas politik, Bahlil mengeluhkan soal jaminan yang diminta perbankan kepada UMKM yang mengajukan pinjaman. Lebih lanjut, ia menegaskan kepada pihak perbankan untuk tidak meminta agunan atau jaminan kepada UMKM yang ingin melakukan peminjaman, khususnya yang berasal dari himpunan bank negara atau Himbara.
"Ini enggak boleh, kasih tahu Pak Erick Thohir (Menteri BUMN). Apalagi bank Himbara nggak boleh," kata dia.
UMKM sebagai tulang punggung ekonomi perlu dilindungi
Sebab, kata dia, Jokowi telah sepakat bahwa kredit usaha rakyat (KUR) sebesar Rp 50-100 juta bagi UMKM tidak perlu menggunakan jaminan. Terlebih, ia menggarisbawahi UMKM adalah tulang punggung perekonomian Indonesia. Sehingga perlu dilindungi dan dimudahkan aksesnya dalam mendapatkan pinjaman modal.
"Rumah saja masih kos kosan. Pendapatan belum tentu ada tiap hari, bagaimana punya jaminan," ucapnya.
