TEMPO.CO, Yogyakarta - Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mendesak agar program Kartu Prakerja dengan skema normal pada 2023 dapat segera terakses di semua wilayah.
Pada kuartal pertama 2023 ini, pemerintah melalui Kantor Staf Kepresidenan (KSP) baru menjalankan program Kartu Prakerja dengan skema normal itu secara bertahap di 10 provinsi saja.
Yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, Bali, Nusa Tenggara Timur, dan Papua.
"Sekarang kan program itu baru dijalankan di 10 provinsi, untuk provinsi DIY (Daerah Istimewa Yogyakarta) masih belum," kata Kepala Bidang Pembinaan Pelatihan Standardisasi dan Pemagangan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY Setiawan Rineksa di sela mengikuti sosialisasi Kartu Prakerja dengan skema normal di Yogyakarta Rabu 9 Agustus 2023.
Padahal, kata Setiawan, jumlah angkatan kerja di Yogyakarta cukup besar. Selain itu, di DIY ada pula 100-an lembaga pelatihan kerja (LPK) terakreditasi dan empat balai latihan kerja (BLK) milik pemerintah daerah yang siap mengakses program itu.
"Kami berharap program ini berkelanjutan, tidak hanya tahun ini," kata Setiawan.
Setiawan menuturkan, Yogyakarta memiliki angkatan kerja cukup besar. Selain menjadi pusatnya kampus terbesar di Indonesia, Yogyakarta juga gudangnya pelaku industri kreatif yang bergerak di berbagai bidang yang butuh pelatihan khusus.
"Kami juga sedang mendorong LPK-LPK swasta di DIY segera bergabung dalam ekosistem Kartu Prakerja, agar angkatan kerja muda di sini semakin mudah mengakses pelatihannya," kata Setiawan.
