Setiawan berharap dari program Kartu Prakerja Skema Normal ini juga menyediakan materi pelatihan yang bisa menjawab kebutuhan. Sebab kadang dalam program itu materi pelatihan yang ingin diikuti tidak tersedia di wilayah Yogyakarta. Sehingga peserta yang ingin mengikuti suatu pelatihan harus pergi ke luar Yogyakarta.
"Padahal dalam program itu tidak menyediakan biaya untuk peserta kos dan lainnya," ujarnya.
Deputi III Bidang Perekonomian Kantor Staf Kepresidenan Edy Priyono dalam kegiatan itu meminta seluruh provinsi di Indonesia dapat menerapkan program Kartu Prakerja dengan skema normal pada 2023. Dengan menyediakan fasilitas pelatihan kerja secara luring atau tatap muka.
"Pada 2023 ini kami ingin program skema normal ini dijalankan di seluruh provinsi," kata kata Edy.
Edy menambahkan, program Kartu Prakerja dengan skema normal perlu segera direalisasikan di seluruh provinsi karena banyak pelatihan kerja yang butuh tatap muka langsung. Alias tidak efektif jika berlangsung secara daring seperti selama masa pandemi Covid-19.
Hanya saja, kata Edy, pada kuartal pertama 2023 program skema normal itu memang baru dilakukan di 10 provinsi.
Pertimbangan pemilihan 10 wilayah itu terkait aspek potensi jumlah peserta Kartu Prakerja yang besar serta kesiapan lembaga pelatihan di wilayah setempat.
Pilihan Editor: Besaran Insentif Prakerja 2023 dan Cara Daftarnya
