Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Gaduh Penanganan Korupsi Basarnas, Simak Besar Gaji Pimpinan KPK yang Dituntut Mundur

image-gnews
Ilustrasi Gedung KPK
Ilustrasi Gedung KPK
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Selain Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Fili Bahuri, pimpinan komisi antirasuah itu juga menjadi sorotan usai diminta mundur imbas dari kisruh penanganan kasus dugaan korupsi di Basarnas dengan TNI. Desakan ini salah satunya berasal dari mantan pimpinan KPK, Bambang Widjojanto atau BW.

BW menilai penanganan kasus dugaan korupsi itu telah mencederai komitmen pemberantasan korupsi di Indonesia yang dilakukan oleh instansi paling bertanggungjawab dalam tugas tersebut.

“Kita dan pemberantasan korupsi tengah dinista dan dihina oleh institusi yang justru paling bertanggungjawab dan diamanahi sebagai Lembaga Pemberantasan Korupsi pasca-operasi tangkap tangan (OTT) Basarnas,” kata Bambang melalui keterangan persnya, Ahad, 30 Juli 2023.

Berangkat dari kasus tersebut, BW juga mengatakan pimpinan KPK harus dinyatakan melakukan kesalahan fatal dan pelanggaran berat atas etik dan perilaku sehingga kehilangan kepantasan untuk menjadi Pimpinan KPK. “Dan sangat layak diminta untuk mengundurkan diri atau diberhentikan,” kata Bambang. 

Lantas, berapa sebenarnya gaji pimpinan KPK yang diminta mundur usai kisruh Korupsi Basarnas? Simak rangkuman informasi selengkapnya berikut ini.

Gaji Pimpinan KPK

Berdasarkan situs Lembaga Sertifikasi Profesi Komisi Pemberantasan Korupsi atau LSP-KPK, pimpinan KPK berisi lima orang dengan rincian satu orang Ketua Dewan Penasehat dan empat orang Anggota Dewan Penasehat.

Jabatan Ketua Dewan Penasehat atau yang kerap disebut Ketua KPK diisi oleh Firli Bahuri. Sementara itu, empat orang Anggota Dewan Penasehat atau Wakil Ketua KPK diisi oleh Nawawi Pomolango, Alexander Marwata, Johanis tanak, dan Nurul Ghufron.

Gaji Pimpinan KPK diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 82 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas PP No. 29 Tahun 2006 tentang Hak Keuangan, Kedudukan Protokol, dan Perlindungan Keamanan Pimpinan KPK. Sebagaimana Pasal 3 dalam beleid tersebut, Pimpinan KPK akan mendapatkan penghasilan yang meliputi gaji pokok, tunjangan jabatan, dan tunjangan kehormatan setiap bulannya.

Selain itu, Pimpinan KPK juga akan diberikan tunjangan perumahan, tunjangan transportasi, tunjangan asuransi dan jiwa, serta tunjangan hari tua. Adapun untuk tunjangan asuransi dan jiwa serta tunjangan hari tua, dibayarkan kepada lembaga penyelenggara asuransi dan dana pensiun.

Adapun besaran gaji yang diterima oleh Pimpinan KPK adalah sebagai berikut:

- Gaji Ketua KPK: Rp 5.040.000

- Gaji Wakil Ketua KPK: Rp 4.620.000

Selanjutnya: Tunjangan pimpinan KPK...

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


KPK Upayakan Berkas TPPU Syahrul Yasin Limpo Selesai Secepatnya

27 menit lalu

Terdakwa kasus pemerasan dan gratifikasi di Kementerian Pertanian yang juga mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menyampaikan pertanyaan kepada saksi saat sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin, 10 Juni 2024. Dalam sidang tersebut Syahrul dan tim kuasa hukumnya menghadirkan dua saksi meringankan, antara lain Abdul Malik Faisal selaku Staf Ahli Gubernur Sub-bidang Hukum Pemprov Sulawesi Selatan dan Rafly Fauzi selaku mantan honorer di Dirjen Holtikultura Kementan. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra
KPK Upayakan Berkas TPPU Syahrul Yasin Limpo Selesai Secepatnya

KPK menyatakan penyelesaian berkas TPPU Syahrul Yasin Limpo tergantung kebutuhan penyidik.


Kisah Rossa Penyidik KPK yang Disekap dan Diberhentikan Firli Bahuri Setelah Hampir Tangkap Harun Masiku

5 jam lalu

Anggota Tim Hukum Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, Ronny Talapessy memberikan keterangan kepada wartawan saat melaporkan penyidik KPK Rossa Purbo Bekti ke Dewan Pengawas KPK di Gedung ACLC KPK, Jakarta, Selasa, 11 Juni 2024. Rossa Purbo Bekti dilaporkan ke Dewas KPK terkait penggeledahan dan penyitaan sejumlah barang dari staf Hasto Kristiyanto, Kusnadi saat Sekjen PDI Perjuangan itu diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan suap yang menjerat mantan caleg PDI Perjuangan Harun Masiku, pada Senin (10/6). TEMPO/Imam Sukamto
Kisah Rossa Penyidik KPK yang Disekap dan Diberhentikan Firli Bahuri Setelah Hampir Tangkap Harun Masiku

Kisah Rossa Purbo Bekti, penyidik KPK yang dikeluarkan KPK setelah hampir menangkap Harun Masiku.


KPK Ungkap Penyidik Sudah ke Beberapa Negara Mencari Informasi DPO Harun Masiku

12 jam lalu

Kepala biro Hubungan Masyarakat KPK, Yuyuk Andriati Iskak (tengah) memperkernalkan Tessa Mahardhika Sugiarto (kiri) sebagai Juru Bicara KPK yang baru dan Budi Prasetio (kanan) sebagai tim Juru Bicara KPK, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Jumat, 7 Juni 2024. KPK resmi menunjuk mantan Penyidik berasal dari institusi Polri, Tessa Mahardhika Sugiarto sebagai Jubir KPK menggantikan posisi yang sebelumnya dijabat oleh oleh Ali Fikri. Selain itu, Tessa Mahardhika juga pernah mengikuti seleksi untuk jabatan Direktur Pengaduan Masyarakat KPK pada 2020 dan Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah I pada 2023.  TEMPO/Imam Sukamto
KPK Ungkap Penyidik Sudah ke Beberapa Negara Mencari Informasi DPO Harun Masiku

Jubir KPK Tessa Mahardhika mengatakan ada beberapa negara yang telah didatangi oleh tim penyidik guna mencari keberadaan Harun Masiku.


Fakta-Fakta Terbaru Sidang Pemerasan SYL, Jokowi Disebut Beri Perintah

13 jam lalu

Presiden Joko Widodo alias Jokowi menerima kunjungan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo di Ruang Jepara, Istana Merdeka, Jakarta, pada Minggu malam, 8 Oktober 2023. TEMPO/Daniel A. Fajri
Fakta-Fakta Terbaru Sidang Pemerasan SYL, Jokowi Disebut Beri Perintah

Fakta-fakta terbaru sidang pemerasan oleh Syahrul Yasin Limpo atau SYL.


KPK Pastikan Akan Terus Kejar Harun Masiku

13 jam lalu

Tessa Mahardhika Sugiarto sebagai Juru Bicara KPK yang baru saat sesi perkenalan dengan awak media, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Jumat, 7 Juni 2024. KPK resmi menunjuk mantan Penyidik berasal dari institusi Polri, Tessa Mahardhika Sugiarto sebagai Jubir KPK menggantikan posisi yang sebelumnya dijabat oleh oleh Ali Fikri. Selain itu, Tessa Mahardhika juga pernah mengikuti seleksi untuk jabatan Direktur Pengaduan Masyarakat KPK pada 2020 dan Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah I pada 2023.  TEMPO/Imam Sukamto
KPK Pastikan Akan Terus Kejar Harun Masiku

Perihal strategi penangkapan tersangka Harun Masiku yang telah dilakukan, KPK tidak bisa mengungkapkan ke publik


Saat KPK Ajak Masyarakat Tolak Pemberian Uang di Pilkada Lewat Roadshow Bus

13 jam lalu

Suasana acara Pelepasan Roadshow Bus KPK 2024 di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu, 22 Mei 2024. Bus antikorupsi adalah ikon upaya pendidikan antikorupsi yang mengunjungi puluhan kota dan kabupaten di Pulau Jawa dan Pulau Sumatera dan diproyeksikan akan terus mengunjungi ke pelosok Tanah Air. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Saat KPK Ajak Masyarakat Tolak Pemberian Uang di Pilkada Lewat Roadshow Bus

KPK menyebutkan calon kepala daerah yang memberikan sesuatu kepada rakyat saat pemilihan adalah awal dari suatu tindak pidana.


Panglima TNI Sebut 2 RS di Indonesia Disiapkan untuk Tampung Seribu Warga Palestina

13 jam lalu

Wakil Menteri Pertahanan Muhammad Herindra (kanan) dan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto (kiri) saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 6 Juni 2024. Rapat tersebut membahas persetujuan penerimaan hibah Alpalhankan dari luar negeri. TEMPO/M Taufan Rengganis
Panglima TNI Sebut 2 RS di Indonesia Disiapkan untuk Tampung Seribu Warga Palestina

Panglima TNI juga menyatakan, bahwa brigade komposit dari pasukan perdamaian ini bakal membawa 30 kendaraan pendukung.


Cerita PDIP Diduga Pernah Halangi KPK Geledah Kantor Hasto saat Usut Kasus Harun Masiku

13 jam lalu

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, seusai memenuhi panggilan penyidik untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi, di gedung KPK, Jakarta, Senin, 10 Juni 2024. Dalam pemeriksaan ini penyidik KPK melakukan penyitaan Handphone milik Hasto. TEMPO/Imam Sukamto
Cerita PDIP Diduga Pernah Halangi KPK Geledah Kantor Hasto saat Usut Kasus Harun Masiku

PDIP pernah disebut menghalang-halangi penyidik KPK untuk menggeledah ruang kerja Hasto Kristiyanto.


Pengacara Harvey Moeis Sebut Belum Ada Panggilan untuk Sandra Dewi jadi Saksi Lagi

14 jam lalu

Artis Sandra Dewi bungkam usai diperiksa sebagai saksi dalam kasus korupsi timah yang menjerat suaminya, Harvey Moeis. Dia diperiksa oleh penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung selama sekitar sepuluh jam pada Rabu, 15 Mei 2024. TEMPO/Han Revanda Putra.
Pengacara Harvey Moeis Sebut Belum Ada Panggilan untuk Sandra Dewi jadi Saksi Lagi

Pengacara tersangka dugaan korupsi timah Harvey Moeis, Harris Arthur Hedar, mengatakan Kejaksaan Agung belum memanggil Sandra Dewi lagi.


DPD PDIP Se-Indonesia Kecam Penyitaan Barang Staf Hasto oleh Penyidik KPK

15 jam lalu

Jajaran Pimpinan Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau DPD PDIP saat ditemui di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat, 14 Juni 2024. Mereka mengecam tindakan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Kompol Rossa Purbo Bekti terhadap staf Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto, Kusnadi. TEMPO/Savero Aristia Wienanto
DPD PDIP Se-Indonesia Kecam Penyitaan Barang Staf Hasto oleh Penyidik KPK

"Kami merasakan ketidakadilan dan kesewenang-wenangan," kata Sekretaris DPD PDIP Maluku Utara Asrul Rasyid mewakili jajaran DPD PDIP se-Indonesia.